LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura menghadapi ujian setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pengurangan ekspor gas alam sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) ke negara tetangga tersebut. Kebijakan itu diikuti wacana pengalihan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura serta evaluasi kontrak energi dengan negara-negara yang dinilai tidak menghormati kepentingan Indonesia.
Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah hubungan bilateral kedua negara. Apakah Indonesia benar-benar akan mengubah pola perdagangan energinya dengan Singapura, atau kebijakan tersebut merupakan instrumen tekanan diplomatik untuk memperkuat posisi tawar pemerintah?
Persoalan ini menjadi perhatian karena Singapura bukan sekadar mitra dagang, tetapi juga salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia dan pemasok utama BBM nasional.
Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa penggunaan sektor energi sebagai instrumen tekanan diplomatik dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian investasi, kelangsungan proyek lintas negara, dan kepercayaan pelaku usaha.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah memperhitungkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil langkah yang dapat memengaruhi hubungan perdagangan energi dengan Singapura.
Bahlil Siapkan Alternatif Impor BBM dari India dan Cina
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan rencana mengevaluasi kerja sama energi dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dalam hubungan bilateral.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian pengaliran gas perdana dari Sumur Jangkrik North East #6 dan peningkatan produksi Lapangan Maha di Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyinggung kemungkinan peninjauan kembali kontrak energi dengan negara yang dianggap tidak menghargai hubungan antarnegara.
“Yang tidak menghargai hubungan sesama negara,” kata Bahlil.
Tiga hari setelah pernyataan tersebut, pemerintah mengumumkan pengurangan ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 BBTUD.
Kebijakan itu kemudian diikuti pembahasan mengenai kemungkinan pengalihan sumber impor BBM Indonesia dari Singapura ke negara lain.
Pada Senin (26/10/2026), Bahlil menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila Singapura mengambil tindakan balasan, termasuk kemungkinan pembatasan ekspor BBM ke Indonesia.
Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan pasokan dari India dan Cina.
“Kami, sebelum melangkah, tidak mungkin tidak mempertimbangkan. Kami sudah mempertimbangkan semuanya,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mempersiapkan pilihan pemasok untuk mengurangi risiko gangguan pasokan energi apabila terjadi perubahan hubungan perdagangan dengan Singapura.
Namun, pengalihan sumber impor BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan harga, biaya pengangkutan, spesifikasi produk, kemampuan distribusi, serta kesinambungan kontrak dengan pemasok baru.
Singapura Pemasok Utama BBM Indonesia
Ketergantungan Indonesia terhadap Singapura dalam perdagangan BBM menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam bahan pemberitaan, Singapura merupakan negara pemasok BBM terbesar bagi Indonesia.
Sepanjang 2025, volume impor BBM Indonesia dari Singapura mencapai sekitar 14,63 juta ton.
Sementara itu, dalam periode 2021–2025, total impor BBM dari Singapura disebut mencapai 65,24 juta ton, dengan nilai keseluruhan sekitar US$49,22 miliar.
Besarnya volume tersebut memperlihatkan hubungan perdagangan energi kedua negara yang telah terbentuk dalam jangka panjang.
Apabila pemerintah benar-benar mengalihkan sebagian impor BBM ke negara lain, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pola pengadaan energi nasional.
Pengalihan pemasok dapat menjadi strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu negara. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan perhitungan ekonomi dan teknis agar tidak menimbulkan kenaikan biaya maupun gangguan distribusi.
Karena itu, keputusan pemerintah dalam menentukan pemasok baru akan menjadi salah satu faktor penting untuk menilai apakah wacana tersebut dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
Proyek Ekspor Listrik Hijau ke Singapura Ikut Menjadi Sorotan
Ketegangan perdagangan energi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan rencana ekspor listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura.
Proyek tersebut telah dibahas sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kembali memperoleh perhatian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, pada 6 Juli 2026, Presiden Prabowo mengumumkan penugasan kepada Danantara untuk mendukung pelaksanaan proyek ekspor listrik hijau lintas negara.
Dalam rangkaian kerja sama tersebut, Danantara Investment Management menandatangani tiga nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan energi Singapura.
Dua nota kesepahaman dilakukan bersama Keppel Electric dan Sembcorp Utilities untuk menjajaki pembelian listrik rendah karbon dari Indonesia.
Sementara itu, kerja sama dengan Singapore Energy Interconnection diarahkan pada pertukaran informasi serta penjajakan aspek komersial dan teknis pembangunan jaringan interkoneksi listrik lintas negara.
Proyek ekspor listrik tersebut ditargetkan dapat mencapai kapasitas sekitar 3,4 gigawatt atau lebih pada 2035.
Namun, di tengah perubahan kebijakan energi, Bahlil menyatakan bahwa rencana ekspor listrik ke negara lain masih memerlukan pengkajian lebih lanjut.
Pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan energi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.
“Semua akan kami kaji lagi. Kami hitung-hitung lagi karena kebutuhan di dalam negeri lebih prioritas,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut membuka kemungkinan adanya peninjauan kembali terhadap aspek teknis dan ekonomi proyek ekspor listrik.
Meski demikian, pengkajian ulang tidak dengan sendirinya berarti proyek tersebut dibatalkan.
Ekonom Nilai Kebijakan Energi Berisiko Memperburuk Hubungan Diplomatik
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai perubahan kebijakan energi Indonesia terhadap Singapura berpotensi memperburuk hubungan bilateral kedua negara.
Menurut Bhima, dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejumlah persoalan yang belakangan memengaruhi hubungan Indonesia dan Singapura, termasuk dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Ia juga menyinggung pernyataan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai dugaan tekanan Singapura terhadap penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Dugaan tersebut berkaitan dengan pembahasan kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market.
Namun, dugaan tekanan tersebut masih perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi dan tidak dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan pernyataan yang beredar.
Bhima memandang pengurangan ekspor gas dan rencana pengalihan impor BBM sebagai pendekatan yang menyerupai tekanan dalam hubungan perdagangan.
Menurutnya, langkah yang terlalu agresif dapat menimbulkan konsekuensi diplomatik dan ekonomi bagi Indonesia.
“Indonesia terlalu gegabah dan akhirnya menggunakan semangat nasionalisme tidak pada tempatnya sehingga memperburuk hubungan diplomasi,” kata Bhima.
Pandangan tersebut menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi yang berpotensi memengaruhi hubungan dengan mitra strategis.
Peneliti UGM: Diplomasi Koersif, Belum Tentu Berujung Perang Dagang
Pandangan berbeda disampaikan peneliti Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (UGM), Rochdi Mohan Nazala.
Ia menilai ketegangan Indonesia–Singapura belum tentu berkembang menjadi perang dagang terbuka.
Menurut Rochdi, pemangkasan ekspor gas dan rencana pengalihan impor BBM lebih tepat dipahami sebagai bentuk diplomasi koersif terbatas.
Pendekatan tersebut menggunakan instrumen ekonomi untuk menyampaikan tekanan atau pesan politik kepada negara mitra.
“Karena kebijakan ini muncul di tengah sengketa asap dan setelah Bahlil memperingatkan negara yang ‘tidak menghormati’ Indonesia, saya membacanya sebagai diplomasi koersif terbatas: kecil secara material, tapi besar secara simbolis,” kata Rochdi kepada Tempo, Selasa (27/10/2026).
Rochdi memperkirakan kecil kemungkinan Singapura langsung menarik investasi yang telah ditanamkan di Indonesia.
Hal itu karena sebagian investasi Singapura berbentuk aset jangka panjang yang tidak mudah dipindahkan dalam waktu singkat.
Selain itu, Singapura merupakan salah satu pusat keuangan internasional yang menjadi jalur masuk investasi dari berbagai negara.
Dengan demikian, tidak seluruh investasi yang tercatat berasal dari Singapura selalu mencerminkan modal yang pemilik akhirnya merupakan perusahaan atau warga negara Singapura.
Namun, Rochdi mengingatkan bahwa persoalan yang lebih serius justru berkaitan dengan persepsi investor terhadap kepastian kontrak.
“Risiko yang lebih nyata adalah munculnya persepsi bahwa kontrak ekspor energi dapat diubah berdasarkan pertimbangan politik,” ujarnya.
Ketidakpastian tersebut berpotensi meningkatkan premi risiko investasi dan membuat perusahaan menunda keputusan bisnis, terutama di sektor hulu minyak dan gas bumi yang membutuhkan modal besar serta kepastian jangka panjang.
Apabila situasi berlarut-larut, investor baru juga berpotensi mempertimbangkan negara lain sebagai tujuan penanaman modal.
Investasi Singapura Bernilai Belasan Miliar Dolar AS
Hubungan investasi Indonesia dan Singapura menjadi salah satu alasan mengapa ketegangan ekonomi kedua negara perlu dicermati secara serius.
Berdasarkan data yang dikutip dalam bahan pemberitaan, investasi Singapura di Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar US$17,4 miliar, atau sekitar 30 persen dari total investasi asing pada periode tersebut.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga September 2026, investasi dari Singapura disebut telah mencapai sekitar US$14 miliar.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran Singapura sebagai salah satu sumber investasi asing bagi perekonomian Indonesia.
Investasi yang masuk melalui Singapura mencakup berbagai sektor dan sebagian merupakan modal jangka panjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta pembangunan infrastruktur.
Karena itu, perubahan persepsi terhadap stabilitas kebijakan Indonesia dapat memengaruhi keputusan investasi baru meskipun tidak langsung menyebabkan penarikan modal yang sudah tertanam.
Rochdi juga mengingatkan bahwa meningkatnya ketidakpastian dapat mendorong pergeseran sumber investasi menuju negara atau pusat keuangan lain.
Dalam bahan pemberitaan disebutkan bahwa Hong Kong telah menggeser posisi Singapura sebagai sumber investasi terbesar pada semester pertama 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan antarnegara dalam memperoleh modal asing.
Ekonom CORE Ingatkan Risiko Penundaan Proyek dan Kenaikan Premi Investasi
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, turut menilai bahwa waktu dan cara penyampaian kebijakan energi pemerintah dapat memengaruhi persepsi pelaku pasar.
Menurut Yusuf, pengumuman rencana pengalihan impor BBM setelah pemangkasan ekspor gas ke Singapura menimbulkan kesan bahwa pemerintah menggunakan sektor energi sebagai instrumen respons terhadap persoalan diplomatik.
Meski demikian, ia menilai kemungkinan terjadinya perang dagang terbuka melalui aksi saling menaikkan tarif masih relatif rendah.
Salah satu alasannya adalah karakter perekonomian Singapura yang terbuka dan memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan internasional.
Menurut Yusuf, risiko yang lebih mungkin muncul justru berupa dampak ekonomi tidak langsung.
“Risiko yang lebih mungkin terjadi adalah ketegangan ekonomi yang dampaknya tidak langsung terlihat, seperti kenaikan premi risiko, penundaan proyek lintas batas, dan meningkatnya kehati-hatian investor,” ujarnya.
Dampak tersebut dapat muncul secara bertahap apabila ketidakpastian hubungan ekonomi kedua negara terus berlangsung.
Investor dapat memilih menunggu kejelasan arah kebijakan sebelum mengambil keputusan, sementara perusahaan yang memiliki proyek lintas negara mungkin perlu meninjau kembali perhitungan bisnisnya.
Akankah Indonesia dan Singapura Terlibat Perang Dagang?
Perkembangan hubungan Indonesia dan Singapura dalam beberapa waktu mendatang akan sangat bergantung pada tindak lanjut kebijakan energi pemerintah serta respons diplomatik kedua negara.
Hingga informasi yang tersedia dalam bahan pemberitaan ini, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa Indonesia dan Singapura telah memasuki perang dagang terbuka.
Pengurangan ekspor gas sebesar 31 BBTUD merupakan langkah kebijakan energi yang perlu dicermati dampaknya, sedangkan rencana pengalihan impor BBM dan evaluasi kontrak masih memerlukan kejelasan pelaksanaan.
Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengutamakan kebutuhan domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemasok tertentu.
Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga berkepentingan menjaga kepastian hukum, keberlanjutan investasi, dan hubungan perdagangan dengan mitra strategis.
Singapura memiliki posisi penting dalam rantai pasok energi, perdagangan, dan investasi Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga merupakan mitra ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi Singapura.
Hubungan yang saling bergantung tersebut dapat menjadi faktor penahan agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik perdagangan yang lebih luas.
Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata apakah Indonesia mampu mengalihkan impor BBM dari Singapura, melainkan apakah pemerintah dapat menjalankan strategi diversifikasi energi tanpa mengorbankan kepastian investasi dan stabilitas hubungan ekonomi bilateral.
Jika kebijakan dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi yang matang, Indonesia berpeluang memperkuat ketahanan energi dan posisi tawarnya.
Sebaliknya, apabila keputusan perdagangan energi dipersepsikan sebagai tindakan politik yang mengabaikan kepastian kontrak, risiko terhadap kepercayaan investor dapat menjadi konsekuensi yang lebih besar daripada manfaat tekanan diplomatik jangka pendek.
Ketegangan Indonesia–Singapura belum tentu berujung perang dagang. Namun, kelanjutan polemik ini akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, diplomasi ekonomi, dan kepercayaan investor internasional.
