LINTASNUSANTARANEWS.ID | MAKKAH- Indonesia mengambil langkah strategis dalam memperkuat kemandirian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui investasi properti berskala besar di Kota Suci Makkah, Arab Saudi. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui Danantara Investment Management (DIM), dilaporkan telah merampungkan akuisisi Hotel Novotel Thakher Makkah beserta lahan strategis seluas 4,4 hektare dengan nilai transaksi mencapai 2 miliar riyal Saudi atau sekitar Rp9,5 triliun.
Akuisisi tersebut menjadi langkah awal pengembangan Kampung Haji Indonesia, sebuah proyek yang diharapkan mampu menghadirkan fasilitas akomodasi lebih terintegrasi, meningkatkan kenyamanan jemaah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam penyelenggaraan layanan ibadah di Tanah Suci.
Investasi ini mencakup hotel bintang empat dengan kapasitas 1.461 kamar serta 14 kavling lahan yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan fasilitas Kampung Haji Indonesia.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komite Nasional (Komnas) Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, yang menilai investasi tersebut sebagai terobosan penting dalam memperkuat pelayanan jemaah Indonesia.
Menurut Mustolih, pengembangan aset properti di Makkah tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan bisnis, tetapi juga menyangkut strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian pelayanan haji dan umrah.
Komnas Haji dan Umrah Apresiasi Langkah Strategis Danantara
Mustolih Siradj menilai keputusan Danantara melakukan investasi properti di Makkah sebagai langkah visioner yang memanfaatkan peluang perubahan kebijakan investasi di Arab Saudi.
Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi sedang memperluas kesempatan bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan berbagai sektor ekonomi.
Peluang tersebut dinilai dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat kehadiran ekonominya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji dan umrah.
“Langkah ini visioner, Danantara memanfaatkan momentum yang tepat di mana negara kaya minyak tersebut sedang membuka lebar-lebar partisipasi investor luar untuk menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) ala Arab Saudi,” ujar Mustolih kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Mustolih juga memandang transaksi tersebut sebagai tonggak penting bagi Indonesia dalam kepemilikan aset properti di Makkah.
Dalam keterangannya, ia menyebut Indonesia sebagai negara asing pertama yang memperoleh kepemilikan aset real estat di kota suci tersebut.
Klaim mengenai status kepemilikan tersebut tetap perlu dipastikan berdasarkan ketentuan hukum properti dan investasi asing yang berlaku di Arab Saudi.
Terlepas dari aspek tersebut, investasi Danantara dinilai memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan jutaan masyarakat Indonesia yang setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan umrah.
Hotel 1.461 Kamar dan Lahan 4,4 Hektare Jadi Modal Awal Kampung Haji
Akuisisi Hotel Novotel Thakher Makkah menjadi salah satu bagian utama dalam rencana pengembangan Kampung Haji Indonesia.
Hotel bintang empat dengan kapasitas 1.461 kamar tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas akomodasi bagi jemaah Indonesia.
Selain hotel, Danantara juga mengakuisisi lahan seluas 4,4 hektare yang terdiri atas 14 kavling siap dikembangkan.
Ketersediaan lahan tersebut membuka peluang pembangunan fasilitas tambahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan jemaah.
Pengembangan kawasan dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan akomodasi dan berbagai fasilitas penunjang ibadah, dengan tetap memperhatikan ketentuan pemerintah Arab Saudi.
Namun, rincian pembangunan, kapasitas tambahan, jadwal operasional, dan model pengelolaan kawasan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Danantara.
Dengan adanya aset tersebut, Indonesia diharapkan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam merencanakan penyediaan fasilitas jemaah secara berkelanjutan.
Indonesia Miliki 221 Ribu Kuota Haji dan Hampir 2 Juta Jemaah Umrah
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbesar di dunia.
Dalam bahan pemberitaan ini, kuota haji Indonesia disebut mencapai sekitar 221 ribu orang, sementara jumlah jemaah umrah mendekati 2 juta orang setiap tahun.
Besarnya jumlah jemaah tersebut menjadikan kebutuhan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan ibadah.
Selama ini, penyediaan berbagai layanan di Arab Saudi melibatkan perusahaan atau penyedia jasa setempat yang dikenal sebagai syarikah.
Kerja sama dengan penyedia layanan lokal tetap diperlukan dalam berbagai aspek operasional sesuai regulasi Arab Saudi.
Namun, kepemilikan aset akomodasi sendiri berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi Indonesia dalam merencanakan kebutuhan penginapan, mengelola biaya, serta menjaga kesinambungan pelayanan.
Mustolih menilai investasi tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penyedia layanan eksternal secara bertahap.
“Akuisisi hotel dan pengembangan lahan Kampung Haji Indonesia ini merupakan langkah yang berpotensi memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah. Lebih dari itu, investasi ini harus menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan jemaah sehingga mampu menekan pembiayaan,” jelasnya.
Biaya Haji Diharapkan Lebih Terjangkau bagi Masyarakat
Salah satu harapan terbesar dari pembangunan Kampung Haji Indonesia adalah terciptanya efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Selama ini, biaya akomodasi menjadi salah satu komponen pengeluaran yang perlu diperhitungkan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Dengan memiliki aset penginapan sendiri, Indonesia berpeluang memperoleh kendali lebih besar terhadap perencanaan biaya akomodasi dalam jangka panjang.
Namun, kepemilikan hotel tidak otomatis membuat biaya haji dan umrah langsung turun.
Penghematan harus dihitung dengan mempertimbangkan biaya investasi awal, operasional hotel, pemeliharaan bangunan, pembiayaan, tingkat penggunaan kamar, serta berbagai kewajiban yang berlaku di Arab Saudi.
Karena itu, manfaat ekonomi investasi senilai Rp9,5 triliun tersebut perlu diukur secara menyeluruh.
Jika pengelolaannya efisien, aset tersebut berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi pelayanan jemaah.
Sebaliknya, apabila biaya operasional dan pengembangan terlalu tinggi, manfaat finansialnya dapat membutuhkan waktu lebih lama untuk dirasakan.
Mustolih Minta Danantara Transparan Kelola Investasi Rp9,5 Triliun
Di tengah apresiasi terhadap langkah Danantara, Mustolih Siradj mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola investasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, investasi bernilai besar harus memiliki perencanaan bisnis yang jelas agar manfaatnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Publik perlu memperoleh informasi mengenai arah pengembangan Kampung Haji Indonesia, tahapan pembangunan, serta dampaknya terhadap efisiensi biaya pelayanan.
Mustolih mendorong Danantara menyampaikan cetak biru atau blueprint dan peta jalan atau roadmap pengelolaan aset tersebut.
“Sektor ini perlu diikutsertakan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Publik tentu berharap adanya penjelasan komprehensif dari Danantara mengenai blueprint dan dampak efisiensi biaya haji yang bisa ditekan,” tegasnya.
Transparansi dinilai penting untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan secara komersial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keberhasilan proyek perlu dinilai berdasarkan kualitas pelayanan, tingkat pemanfaatan fasilitas, efisiensi biaya, serta keberlanjutan pengelolaan aset.
Tindak Lanjut Instruksi Presiden Prabowo Subianto
Pengembangan Kampung Haji Indonesia merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dalam bahan pemberitaan disebutkan bahwa proyek tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadirkan fasilitas akomodasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi jemaah Indonesia.
Melalui penugasan tersebut, pembangunan Kampung Haji Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
Keterlibatan Danantara menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan aset dan investasi yang mendukung kebutuhan pelayanan jemaah.
Namun, pelaksanaan proyek tetap harus memperhatikan aspek kelayakan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi Arab Saudi, serta kepentingan masyarakat Indonesia sebagai pengguna layanan.
Kampung Haji Berpotensi Membuka Peluang bagi UMKM Indonesia
Selain meningkatkan pelayanan ibadah, pembangunan Kampung Haji Indonesia juga berpotensi membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha nasional.
Besarnya jumlah jemaah Indonesia yang datang ke Arab Saudi setiap tahun menciptakan kebutuhan terhadap berbagai produk dan layanan.
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri makanan, penyedia perlengkapan ibadah, serta layanan pendukung perjalanan religi berpotensi memperoleh kesempatan melalui pengembangan kawasan tersebut.
Produk makanan dan kebutuhan jemaah yang sesuai dengan standar serta ketentuan Arab Saudi dapat menjadi salah satu bidang usaha yang dijajaki.
Namun, keterlibatan UMKM Indonesia tetap membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai perizinan, distribusi, standar produk, dan kerja sama dengan pelaku usaha setempat.
Apabila dirancang dengan baik, Kampung Haji Indonesia berpeluang menjadi sarana penguatan pelayanan ibadah sekaligus memperluas hubungan ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi.
Investasi Besar Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Jemaah
Akuisisi Hotel Novotel Thakher Makkah dan lahan seluas 4,4 hektare menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia.
Namun, keberhasilan investasi tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai transaksi maupun luas aset yang diperoleh.
Manfaat bagi jemaah harus menjadi salah satu indikator utama.
Ketersediaan akomodasi yang layak, kenyamanan fasilitas, kepastian pelayanan, serta efisiensi biaya menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan.
Investasi Rp9,5 triliun ini menghadirkan harapan baru bagi jutaan masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah dengan pelayanan lebih baik dan biaya yang semakin terjangkau.
Meski demikian, harapan tersebut harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang, pengelolaan profesional, dan evaluasi yang terbuka.
Pemerintah dan Danantara juga perlu memastikan bahwa manfaat proyek dapat dirasakan secara berkelanjutan, bukan hanya dalam jangka pendek.
Kampung Haji Indonesia bukan sekadar proyek pembangunan hotel di Tanah Suci. Lebih dari itu, proyek ini merupakan upaya membangun kemandirian pelayanan ibadah bagi masyarakat Indonesia.
Apabila dikelola secara efektif, investasi tersebut berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah pada masa mendatang.
Kini, publik menanti langkah berikutnya: kapan Kampung Haji Indonesia beroperasi secara optimal, bagaimana mekanisme pemanfaatannya bagi jemaah, dan seberapa besar penghematan biaya haji yang benar-benar dapat diwujudkan.
