LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ilmiza Sa’aduddin Djamal, S.E., M.B.A., mendorong percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan Baitul Mal Gampong di seluruh Aceh sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi berbasis gampong, serta mengubah masyarakat penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).
Menurut Ilmiza, keberadaan Baitul Mal Gampong harus menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ilmiza saat berbincang dengan awak media di D’Pos Kopi, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Jumat (30/10/2026).
Ia menegaskan bahwa penguatan Baitul Mal Gampong merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
Baitul Mal Gampong Harus Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
Ilmiza menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan Baitul Mal Gampong bukan sekadar menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, melainkan menciptakan sistem pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan penerima manfaat tumbuh menjadi masyarakat mandiri.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan zakat harus dapat diukur dari meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat penerima bantuan.
“Targetnya kampungnya bisa mandiri, mereka jadi muzakki setelah sebelumnya menjadi mustahik. Kita ingin membentuk desa-desa yang mandiri,” ujar Ilmiza.
Ia menilai pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif perlu diperkuat agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial.
Dengan pengelolaan yang tepat, dana zakat dapat membantu masyarakat membangun usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan peluang kerja di lingkungan gampong.
Contoh Usaha Produktif di Lanteumen
Ilmiza mencontohkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan Lanteumen, Banda Aceh, yang mulai mengembangkan usaha penyewaan perangkat tata suara atau sound system.
Meskipun masih dalam skala kecil, usaha tersebut dinilainya menunjukkan bahwa bantuan produktif dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.
“Seperti di Lanteumen, mereka berusaha rental sound system. Walaupun kecil, tetapi pelan-pelan bertumbuh,” ungkapnya.
Menurut Ilmiza, usaha kecil semacam itu perlu mendapat pendampingan agar mampu berkembang menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Ia berharap Baitul Mal Gampong dapat berperan dalam mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat, memberikan dukungan yang tepat sasaran, serta melakukan pembinaan terhadap penerima manfaat.
Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat, tetapi juga membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap.
Dorong Pembentukan Baitul Mal Gampong di Seluruh Aceh
Ilmiza menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Baitul Mal Gampong di seluruh kabupaten/kota di Aceh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan lembaga pengelola zakat pada tingkat gampong akan memperkuat pelayanan kepada masyarakat karena pengelola lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi warga.
Baitul Mal Gampong diharapkan mampu melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima zakat, mengidentifikasi potensi pengumpulan zakat dan infak, serta merancang program pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan setempat.
Namun, pembentukan lembaga tersebut harus diikuti dengan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dan sistem pertanggungjawaban yang jelas.
Karena itu, Ilmiza mendorong agar proses pembentukan Baitul Mal Gampong juga memperhatikan kelengkapan perangkat kelembagaan, termasuk unsur pengelola dan pengawas sesuai ketentuan qanun.
Perangkat Pengelola dan Pengawas Harus Diperkuat
Ilmiza menilai keberhasilan Baitul Mal Gampong sangat bergantung pada kemampuan dan integritas orang-orang yang menjalankan lembaga tersebut.
Pembentukan kelembagaan perlu disertai penataan struktur, penetapan pengurus, pembagian tugas, serta penguatan fungsi pengawasan.
Ia berharap seluruh perangkat Baitul Mal Gampong dapat bekerja secara profesional sehingga pengelolaan dana umat berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan agar pengelola memahami ketentuan hukum, administrasi keuangan, penyaluran zakat, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima pihak yang berhak dan digunakan sesuai tujuan.
Terkait pembentukan perangkat komisioner dan dewan pengawas, nomenklatur serta mekanisme pengangkatannya perlu disesuaikan dengan struktur kelembagaan yang secara khusus diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 beserta aturan pelaksanaannya.
Komisi VII DPRA Akui Pengawasan Masih Terkendala Fiskal
Dalam kesempatan tersebut, Ilmiza mengakui bahwa Komisi VII DPRA masih menghadapi keterbatasan fiskal yang memengaruhi kemampuan lembaga legislatif dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penguatan Baitul Mal di seluruh Aceh.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 berjalan secara optimal hingga tingkat gampong.
Menurutnya, pengawasan langsung diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pembentukan kelembagaan telah berjalan, kendala yang dihadapi daerah, serta kebutuhan pembinaan terhadap pengelola Baitul Mal.
Ia berharap hambatan anggaran tersebut dapat diatasi pada tahun berikutnya sehingga fungsi pengawasan legislatif dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.
“Insya Allah tahun depan, kendala fiskal yang menghalangi pengawasan oleh legislatif ini bisa terselesaikan,” ujar Ilmiza.
Pernyataan tersebut menunjukkan harapan agar pada 2027 tersedia dukungan anggaran yang lebih memadai bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRA.
Perlu Sinergi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, dan Gampong
Ilmiza menilai percepatan pembentukan Baitul Mal Gampong membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah gampong, dan lembaga Baitul Mal sesuai kewenangan masing-masing.
Koordinasi tersebut penting untuk memastikan pembentukan kelembagaan berjalan sesuai qanun dan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas pengelola, penguatan sistem pendataan, serta pembinaan program ekonomi produktif.
Menurutnya, Baitul Mal Gampong harus diarahkan menjadi lembaga yang mampu memahami persoalan masyarakat dan memberikan solusi pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah.
Dengan pengelolaan yang baik, keberadaan Baitul Mal Gampong diharapkan dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.
Orang Kaya Harus Menyayangi Orang Miskin
Selain menyoroti kelembagaan dan pengawasan, Ilmiza menekankan pentingnya membangun solidaritas sosial antara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Menurutnya, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam untuk memperkuat kepedulian sosial serta mendistribusikan manfaat ekonomi kepada kelompok yang berhak.
“Orang kaya harus menyayangi orang miskin,” pesannya.
Ia berharap semangat tersebut dapat menjadi landasan dalam memperkuat peran Baitul Mal Gampong sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola dana umat, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan sosial yang lebih adil dan harmonis.
Melalui pengelolaan zakat yang produktif dan berkelanjutan, masyarakat kurang mampu diharapkan memperoleh kesempatan meningkatkan taraf hidup dan membangun usaha secara mandiri.
Dari Mustahik Menjadi Muzakki, Menuju Gampong Mandiri
Ilmiza menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Baitul Mal Gampong pada masa mendatang harus lebih luas daripada sekadar besarnya dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan.
Menurutnya, keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika semakin banyak masyarakat yang sebelumnya menerima zakat mampu mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan tetap, dan pada akhirnya menjadi pemberi zakat.
Transformasi tersebut diharapkan dapat menciptakan perputaran ekonomi yang sehat di tingkat gampong.
Karena itu, ia mendorong percepatan pembentukan Baitul Mal Gampong yang disertai penguatan perangkat kelembagaan, peningkatan kualitas pengelola, dan pengawasan sesuai ketentuan qanun.
Ilmiza berharap kendala fiskal yang saat ini membatasi pengawasan legislatif dapat diselesaikan pada 2027, sehingga pembentukan dan penguatan Baitul Mal Gampong di seluruh Aceh dapat berjalan lebih efektif serta menjadi fondasi bagi terwujudnya gampong yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
