LINTASNUSANTARNEWS.ID | JAKARTA- Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut sejumlah tokoh nasional berpotensi masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo Subianto apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Dalam analisisnya, Ginting memperkirakan Prabowo dapat mempertimbangkan tokoh dari berbagai partai politik sebelum mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Namun, pembahasan mengenai calon pengganti Gibran masih bersifat hipotetis. Belum ada informasi resmi dalam bahan pemberitaan ini yang menyatakan Gibran telah mengundurkan diri, jabatan wakil presiden kosong, ataupun Presiden Prabowo telah memulai proses pencalonan pengganti.
Selamat Ginting Sebut Sejumlah Tokoh Masuk Perhitungan
Dalam tayangan kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip pada Senin (2/11/2026), Selamat Ginting menyebut terdapat sekitar sepuluh nama yang menurut perkiraannya berpotensi dipertimbangkan dalam skenario pergantian wakil presiden.
“Saya kira ada sekitar 10-an nama yang sekarang sedang digodok juga oleh Prabowo untuk dimajukan sebagai dua calon yang akan dibawa ke MPR. Sangat mungkin ini semua,” ujar Ginting.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian pengamat. Klaim bahwa nama-nama tersebut sedang dibahas langsung oleh Presiden belum disertai konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan.
Berdasarkan daftar yang disampaikan, terdapat 11 figur dari berbagai latar belakang politik dan pemerintahan.
Dari lingkungan PDI Perjuangan, Ginting menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Dari Partai Golkar, muncul nama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut sebagai figur yang memiliki kedekatan politik dengan Partai Gerindra.
Nama lainnya adalah Zulkifli Hasan dari PAN, Abdul Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.
Ginting juga memasukkan Sugiono dan Prasetyo Hadi sebagai dua figur yang dinilainya dekat dengan Presiden Prabowo.
Puan, Ganjar dan Pramono: Skenario Merangkul PDIP
Munculnya nama Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung dalam analisis Ginting dapat dibaca sebagai kemungkinan terbukanya ruang kerja sama politik yang lebih luas antara pemerintahan Prabowo dan PDI Perjuangan.
Puan memiliki pengalaman kepemimpinan lembaga legislatif, sedangkan Ganjar pernah memimpin Jawa Tengah dan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
Pramono Anung memiliki pengalaman panjang di pemerintahan pusat sebelum menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
Meski demikian, masuknya ketiga nama tersebut dalam pembahasan pengamat tidak berarti PDI Perjuangan telah mengajukan kandidat atau menyetujui skenario pergantian wakil presiden.
Keputusan mengenai pencalonan tokoh partai akan sangat bergantung pada perkembangan politik, sikap resmi partai, dan ketentuan konstitusi apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi.
Golkar, Gerindra dan Partai Koalisi Juga Diperhitungkan
Dari Partai Golkar, Meutya Hafid dan Bahlil Lahadalia disebut sebagai figur yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
Sementara itu, Dedi Mulyadi dipandang sebagai salah satu tokoh yang memiliki basis popularitas di Jawa Barat.
Zulkifli Hasan, Abdul Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono juga merupakan figur yang mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan partai dan pemerintahan.
Dalam konteks politik koalisi, pencalonan wakil presiden berpotensi melibatkan pertimbangan mengenai stabilitas pemerintahan, hubungan antarpartai, dan dukungan di parlemen.
Akan tetapi, tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa salah satu figur tersebut lebih unggul atau telah memperoleh persetujuan Presiden hanya berdasarkan daftar yang dikemukakan seorang pengamat.
Sugiono dan Prasetyo Hadi Disebut sebagai Figur Dekat Prabowo
Selain tokoh dari berbagai partai politik, Ginting turut menyebut Sugiono dan Prasetyo Hadi.
Kedua nama tersebut dipandang memiliki hubungan politik dan pengalaman bekerja dalam lingkungan pemerintahan Prabowo.
Kedekatan dengan presiden dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan kepemimpinan pemerintahan, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak dapat dilakukan semata-mata melalui penunjukan langsung oleh presiden.
Prosedurnya harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan MK dan MA Mengenai Dokumen Pendidikan Gibran
Wacana pergantian wakil presiden mengemuka setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat SMA.
Namun, MK juga menegaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk langsung membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. <Cite ref=”turn338325search6″/>
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran.
Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat mengenai dokumen penyetaraan pendidikan tersebut. <Cite refs={[“turn338325search9″,”turn338325search1”]}/>
Meski demikian, pembatalan dokumen administratif tidak secara otomatis menyebabkan jabatan wakil presiden menjadi kosong.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, juga menyatakan bahwa menurut penilaiannya putusan MA tersebut tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai wakil presiden. <Cite ref=”turn338325search7″/>
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut Konstitusi?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih seorang wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden. <Cite ref=”turn338325search0″/>
Artinya, presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, tetapi pemilihannya menjadi kewenangan MPR.
Sementara itu, pemberhentian wakil presiden melalui proses ketatanegaraan merupakan mekanisme berbeda. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur keterlibatan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR dengan persyaratan tertentu.
Dengan demikian, putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan, proses pemberhentian dari jabatan, dan mekanisme pemilihan pengganti merupakan tiga persoalan hukum yang harus dibedakan.
Siapa Dua Nama yang Akan Dipilih Prabowo?
Hingga informasi yang tersedia pada Selasa (3/11/2026), belum terdapat pengumuman resmi mengenai dua calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
Sebelas nama yang disebut Selamat Ginting masih merupakan daftar kemungkinan dalam analisis politik, bukan daftar kandidat yang telah ditetapkan pemerintah.
Apabila jabatan wakil presiden benar-benar mengalami kekosongan, pertimbangan politik diperkirakan akan mencakup pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun dukungan parlemen, hubungan antarpartai, dan kesesuaian dengan agenda pemerintahan.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai siapa pengganti Gibran belum memiliki jawaban definitif. Proses pengajuan dua calon kepada MPR baru relevan secara konstitusional apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong.
Di tengah perkembangan perkara hukum yang masih menjadi perhatian publik, kepastian prosedur konstitusional dan keterbukaan informasi dari lembaga negara menjadi penting agar spekulasi politik tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum memiliki dasar resmi.
