LINTASNUSANTARANEWS.ID | ACEH TIMUR- Pemerintah pusat terus memperkuat komitmen pemulihan wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan berlangsung secara bertahap hingga 2028, dengan prioritas pada pemulihan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pelayanan publik, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, terus mendorong percepatan pelaksanaan program pemulihan melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
Upaya tersebut menjadi penting mengingat bencana banjir dan longsor tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kehidupan masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
Pemulihan Tidak Berhenti pada Penanganan Darurat
Penanganan pascabencana membutuhkan langkah berkelanjutan setelah fase tanggap darurat berakhir. Pemerintah perlu memastikan fasilitas publik yang mengalami kerusakan dapat kembali digunakan sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap kemungkinan bencana berikutnya.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan fasilitas kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Berdasarkan keterangan Tito Karnavian yang disampaikan dari Posko Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada 15 Oktober 2026, hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan seluruh puskesmas terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi.
Meski demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu (pustu) yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pelayanan dasar telah mengalami kemajuan, tetapi sejumlah pekerjaan masih harus diselesaikan agar seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan yang memadai.
Anggaran Pemulihan hingga 2028 Jadi Bagian Penting Rekonstruksi
Keberlanjutan pendanaan menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhenti sebelum seluruh kebutuhan pemulihan terpenuhi.
Pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian terus mendorong kesinambungan program pemulihan pascabencana Sumatera hingga 2028.
Pelaksanaan program secara bertahap diperlukan karena kerusakan akibat bencana mencakup berbagai sektor yang tidak seluruhnya dapat ditangani dalam satu tahun anggaran.
Selain pembangunan kembali fasilitas yang rusak, pemulihan jangka menengah juga perlu memperhatikan kualitas infrastruktur, akses transportasi, fasilitas kesehatan, serta kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah pembangunan fisik yang selesai, tetapi juga dari kemampuan fasilitas tersebut kembali memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Aceh Timur Mulai Pulihkan Fasilitas Kesehatan Pascabanjir
Di Kabupaten Aceh Timur, pemulihan fasilitas kesehatan dilakukan melalui pengadaan kendaraan ambulans dan peralatan medis bagi puskesmas yang terdampak banjir.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, pada Rabu (28/10/2026), menyerahkan enam unit ambulans untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memulihkan sarana pelayanan publik setelah bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada November 2025.
Selain pengadaan kendaraan operasional, pemerintah daerah juga merencanakan perbaikan infrastruktur puskesmas yang mengalami kerusakan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Rijalul Fikri, menyampaikan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur fasilitas kesehatan yang rusak akibat banjir direncanakan pada 2027.
“Tahun depan akan ada perbaikan infrastruktur,” ujar Rijalul.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin guna mempercepat dukungan peralatan medis dan pembangunan fisik pascabencana.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Tito Karnavian mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar kebutuhan rehabilitasi dapat ditangani secara terarah dan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran saling melengkapi, baik melalui penyediaan anggaran, pengadaan fasilitas, maupun pengawasan pekerjaan di lapangan.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan, terutama pada daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal dan tingginya kebutuhan pembangunan kembali.
Pemulihan hingga 2028 Harus Berorientasi pada Ketahanan Bencana
Program rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.
Bagi wilayah yang berulang kali mengalami banjir, pembangunan kembali fasilitas publik perlu memperhitungkan kondisi geografis, tingkat kerawanan, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, serta sarana pelayanan dasar perlu diprioritaskan agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan ketika bencana terjadi.
Keberhasilan pemulihan pascabencana Sumatera hingga 2028 akan sangat bergantung pada konsistensi pendanaan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta ketepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah terdampak seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun sistem pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih tangguh untuk melindungi masyarakat pada masa mendatang.
