LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengaku menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh sejumlah perwira tinggi kepolisian. Ia melontarkan kritik keras terhadap praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang disebut turut menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan masyarakat sipil.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat memberikan sambutan dalam pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam.
Di hadapan peserta kegiatan, Cak Imin secara terbuka mengungkapkan kekesalannya terhadap dugaan penyadapan yang menurut pengakuannya juga menimpa dirinya.
“Ya, kita terus terang ya, itu kurang ajar lah yang menyadap itu, gitu. Itu kurang ajar betul. Lebih kurang ajar lagi, saya termasuk yang disadap. Itu sangat kurang ajar itu, sangat kurang ajar,” kata Muhaimin.
Pengakuan tersebut menambah perhatian terhadap perkara dugaan penyadapan ilegal yang sedang ditangani Bareskrim Polri, terutama mengenai siapa saja yang menjadi sasaran dan untuk kepentingan apa informasi komunikasi mereka dikumpulkan.
Cak Imin Mengaku Sudah Mengetahui Penyadapan Sejak 30 Tahun Lalu
Dalam sambutannya, Muhaimin juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mencurigai adanya aktivitas penyadapan terhadap komunikasi pribadinya.
Dengan nada berkelakar, ia mengaku telah mengetahui dugaan tersebut sejak sekitar 30 tahun lalu.
Namun, menurut Muhaimin, selama itu dirinya tidak memiliki bukti yang cukup untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang diduga melakukan penyadapan.
Pernyataan tersebut belum disertai penjelasan mengenai waktu, metode, maupun pihak yang diduga melakukan penyadapan pada masa lalu.
Karena itu, pengakuan mengenai dugaan penyadapan selama puluhan tahun masih merupakan klaim pribadi yang membutuhkan pembuktian tersendiri.
Puji Prabowo: Berkat Presiden, Penyadap Saya Bisa Ditangkap
Muhaimin selanjutnya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ia menilai penanganan perkara yang turut menyasar komunikasi Presiden telah membuka jalan bagi pengungkapan dugaan penyadapan terhadap pihak lain.
“Untung Pak Prabowo bisa membantu. Ya, Pak Prabowo bisa nangkap penyadap, sekaligus nangkap yang nyadap saya. Enaknya koalisi sama Pak Prabowo ya begitu itu. Jadi, jadi barokahnya, barokahnya ikut Pak Prabowo di situ,” ujar Muhaimin.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan gaya khas Cak Imin yang memadukan kritik dan kelakar politik.
Meski demikian, belum terdapat informasi resmi yang secara khusus mengonfirmasi bahwa nomor telepon Muhaimin termasuk dalam daftar sasaran penyadapan yang sedang diselidiki.
Keterkaitan antara pengakuan Cak Imin dan perkara yang ditangani Bareskrim masih memerlukan penjelasan penyidik.
Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto
Selain memuji Presiden Prabowo, Muhaimin memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah kepolisian mengungkap perkara tersebut.
Menurutnya, pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian merupakan langkah penting untuk menjaga kehormatan institusi dan memperbaiki kehidupan politik nasional.
“Salut untuk Kapolri, hormat untuk Kapolri, kerjanya luar biasa. Kapolri menyelamatkan marwah pemimpin kita. Kapolri telah memberikan kontribusi nyata penataan, penataan semua kehidupan politik kita supaya lebih sehat,” ungkapnya.
Muhaimin menilai pengungkapan perkara tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun praktik politik dan penegakan hukum yang lebih sehat.
Apresiasi itu juga memperlihatkan dukungannya terhadap proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Kasus Penyadapan Presiden Seret Sejumlah Jenderal Polisi
Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka yang diumumkan berinisial LSP, ASN, dan EH.
Salah satu tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik menduga aktivitas tersebut dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan dalam proses penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan, aparat juga mendalami penghapusan jejak elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengawasan komunikasi tersebut.
Dalam perkembangan yang disebutkan pada Kamis (5/11/2026) malam, seorang perwira tinggi lainnya berinisial SU dilaporkan turut ditetapkan sebagai tersangka baru.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut dilaporkan bertambah menjadi empat orang, meskipun identitas lengkap dan peran tersangka baru masih memerlukan penjelasan resmi lebih lanjut.
Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penyadapan Tokoh Politik dan Masyarakat Sipil Jadi Sorotan
Pengakuan Muhaimin sebagai pihak yang diduga menjadi korban penyadapan memperluas perhatian publik terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan pengawasan komunikasi.
Perkara tersebut tidak hanya menyangkut keamanan komunikasi Presiden, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan privasi pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara lainnya.
Penyadapan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan persoalan serius apabila informasi yang diperoleh digunakan untuk kepentingan di luar proses penegakan hukum.
Karena itu, penyidikan perlu menjelaskan mekanisme penentuan sasaran, pihak yang memberikan perintah, serta penggunaan informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan tersebut.
Pengungkapan daftar korban melalui mekanisme yang sah juga menjadi penting agar pihak-pihak yang dirugikan memperoleh kepastian mengenai hak mereka.
Namun, perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif tetap harus diperhatikan selama proses penyidikan berlangsung.
Pengakuan Cak Imin Menambah Pertanyaan tentang Motif Penyadapan
Pernyataan Muhaimin pada Kamis malam menambah dimensi politik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya telah mendapat perhatian luas.
Sebagai ketua umum partai politik sekaligus tokoh pemerintahan, pengakuannya menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan informasi komunikasi untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
Apakah dugaan penyadapan dilakukan untuk mengumpulkan informasi politik? Siapa yang menentukan sasaran? Apakah informasi tersebut pernah diserahkan kepada pihak lain?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum dapat dijawab hanya berdasarkan pengakuan pihak yang merasa menjadi korban.
Diperlukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik, dokumen otorisasi, serta keterangan para pihak untuk memastikan motif dan ruang lingkup perkara.
Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal pada akhirnya tidak hanya menuntut pertanggungjawaban terhadap pelaku, tetapi juga kepastian bahwa kewenangan negara tidak digunakan untuk melanggar privasi dan hak demokratis warga negara.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar menegaskan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam menangani perkara tersebut.
Bagi Cak Imin, pengungkapan kasus ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki praktik penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa pada masa mendatang.
