LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan lima pesan kebangsaan yang menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional, memperkuat musyawarah, menegakkan etika penyelenggaraan negara, serta mendukung reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Seruan tersebut disampaikan di tengah dinamika kehidupan ekonomi, sosial-politik, dan penegakan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Lima pesan tersebut tertuang dalam Tausiyah Kebangsaan MUI Nomor Kep-122/DP-MUI/XI/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar bersama Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Melalui tausiyah tersebut, MUI mengingatkan bahwa stabilitas nasional tidak cukup hanya dijaga melalui pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan keteladanan pemimpin, keadilan hukum, komunikasi yang terbuka, dan kesediaan seluruh elemen bangsa menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah.
Sebagai lembaga yang menjalankan peran sebagai khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus shadiqul hukumah atau mitra pemerintah, MUI menegaskan komitmennya untuk ikut menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1. Jaga Stabilitas Nasional dan Utamakan Musyawarah
Dalam pesan pertama, MUI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan suasana kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
MUI menekankan pentingnya musyawarah yang dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan dilandasi ketulusan untuk mencari penyelesaian atas berbagai persoalan.
Pendekatan dialog dari hati ke hati dinilai penting agar perbedaan kepentingan maupun pandangan tidak berkembang menjadi pertikaian dan perpecahan.
Seruan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki pengaruh dalam kehidupan publik.
Melalui musyawarah, berbagai persoalan diharapkan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan persaudaraan dan kepentingan bangsa yang lebih luas.
2. Penyelenggara Negara Wajib Menjunjung Konstitusi dan Etika
Pesan kedua ditujukan secara khusus kepada para penyelenggara negara agar menjalankan kewenangan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
MUI mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh dilepaskan dari prinsip etika, adab, dan tanggung jawab moral.
Prinsip tersebut harus tercermin dalam berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga penegakan hukum.
Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap keadilan, kepentingan masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Pesan ini menempatkan integritas penyelenggara negara sebagai salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
3. Perkuat Dialog Nasional, Libatkan Ulama hingga Mahasiswa
Pada pesan ketiga, MUI mendorong optimalisasi forum dialog dan komunikasi konstruktif untuk membahas berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan.
MUI menilai komunikasi tidak boleh hanya berlangsung di tingkat elite nasional, tetapi perlu melibatkan unsur masyarakat hingga daerah.
Karena itu, MUI mendorong keterlibatan pengurus MUI tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi kepemudaan Islam, pondok pesantren, serta mahasiswa Islam.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut diharapkan dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan internal umat Islam, sekaligus memperkokoh persatuan nasional.
Forum dialog juga dipandang sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang.
Melalui komunikasi yang konstruktif, perbedaan pandangan diharapkan tidak menjadi sumber permusuhan, melainkan dapat dikelola sebagai bagian dari kehidupan demokratis.
4. MUI Dukung Kapolri Lakukan Reformasi Polri dan Tegakkan Hukum Secara Adil
Pesan keempat menjadi salah satu perhatian utama dalam Tausiyah Kebangsaan tersebut.
MUI menyatakan kepercayaan dan dukungannya kepada Kapolri untuk melaksanakan reformasi di lingkungan Polri.
Dukungan itu disertai penekanan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas secara tegas, transparan, profesional, dan berkeadilan.
MUI memandang pembenahan institusi kepolisian serta penguatan penegakan hukum sebagai kebutuhan penting untuk mewujudkan supremasi dan kedaulatan hukum di Indonesia.
Dalam konteks tersebut, setiap dugaan pelanggaran hukum perlu ditangani melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
MUI juga mengingatkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu harmoni sosial dan persatuan bangsa harus memperoleh penanganan yang tepat.
Dukungan terhadap reformasi Polri tersebut menegaskan pentingnya institusi kepolisian yang dipercaya masyarakat, menghormati hukum, serta menjalankan kewenangan sesuai prinsip keadilan.
Reformasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembenahan kelembagaan, tetapi juga dapat menjadi momentum memperkuat akuntabilitas, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Hindari Provokasi, Adu Domba dan Konflik Horizontal
Dalam pesan kelima, MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersabar, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
MUI memperingatkan bahaya konflik, permusuhan, pertentangan, serta tindakan adu domba yang dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal.
Konflik vertikal dapat melibatkan ketegangan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, sedangkan konflik horizontal dapat muncul di antara kelompok-kelompok masyarakat.
Kedua bentuk konflik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian sosial serta merusak hubungan persaudaraan yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia.
Karena itu, MUI mengajak seluruh pihak mengutamakan sikap saling menghormati, menghindari tindakan yang memperuncing perbedaan, dan menyelesaikan persoalan melalui cara-cara damai.
MUI Kutip Surah Ali Imran Ayat 159 sebagai Landasan Musyawarah
Selain menyampaikan lima pesan kebangsaan, MUI turut mengingatkan ajaran Al-Qur’an mengenai pentingnya kelemahlembutan, sikap memaafkan, dan musyawarah.
Landasan tersebut merujuk pada Surah Ali Imran ayat 159, yang memuat petunjuk Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar bersikap lemah lembut dalam menghadapi manusia.
Allah SWT berfirman:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ
Artinya:
“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS Ali Imran: 159).
Ayat tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya membutuhkan ketegasan, tetapi juga kelembutan, kebijaksanaan, keterbukaan terhadap pendapat, dan kesediaan bermusyawarah.
Nilai-nilai tersebut relevan diterapkan dalam kehidupan pemerintahan maupun hubungan antarkelompok masyarakat, terutama ketika bangsa menghadapi perbedaan pandangan dan kepentingan.
Persatuan Harus Dibangun di Atas Keadilan dan Kepercayaan Publik
Lima pesan kebangsaan MUI memperlihatkan keterkaitan antara stabilitas nasional, etika kepemimpinan, komunikasi sosial, dan penegakan hukum.
Menjaga persatuan bukan hanya berarti menghindari konflik, tetapi juga memastikan setiap persoalan ditangani secara adil sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Begitu pula dukungan terhadap reformasi Polri, yang dalam tausiyah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum dan menjaga kehidupan berbangsa.
MUI menekankan perlunya kerja sama seluruh elemen bangsa agar perbedaan tidak berkembang menjadi perpecahan yang merugikan masyarakat.
Melalui Tausiyah Kebangsaan Nomor Kep-122/DP-MUI/XI/2026, MUI mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan seluruh warga negara untuk memperkuat persaudaraan serta menjadikan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian persoalan.
Pesan kebangsaan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa persatuan nasional perlu ditopang oleh kepemimpinan yang beretika, penegakan hukum yang adil, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, MUI berharap Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, politik, dan hukum tanpa kehilangan semangat persaudaraan serta komitmen menjaga keutuhan bangsa.
