LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA – Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menuai tanggapan politik. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai tindakan massa Forum Kebangsaan Yogyakarta tersebut merupakan simbol penolakan terhadap Gibran di tengah polemik persyaratan pendidikan yang kembali mencuat setelah putusan Mahkamah Agung (MA).
Jazilul bahkan memperkirakan aksi serupa berpotensi terjadi di daerah lain apabila ketidakpuasan kelompok masyarakat terhadap persoalan tersebut terus berkembang.
Menurutnya, peristiwa di Yogyakarta tidak sekadar menggambarkan tindakan spontan peserta audiensi, tetapi juga mengandung pesan politik mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
“Jogja kota budaya, pekikan kita turunkan berhala, itu bahasa simbolik Wapres sudah tidak pantas ditaruh di atas,” ujar Jazilul kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Jazilul terhadap aksi Forum Kebangsaan Yogyakarta, bukan keputusan resmi mengenai kedudukan konstitusional Gibran.
Jazilul Kaitkan Aksi dengan Putusan Mahkamah Agung
Jazilul menghubungkan penurunan foto Gibran dengan perkembangan sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) yang sebelumnya digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurutnya, putusan MA mengenai keabsahan surat keterangan tersebut telah memunculkan respons politik di tengah sebagian masyarakat.
“Itu salah satu bentuk ekspresi ‘de facto’ dari putusan MA sudah jelas persyaratannya batal demi hukum,” kata Jazilul.
Pernyataan itu merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung dalam sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam bahan pemberitaan yang beredar, MA disebut mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar kritik politik terhadap proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Meski demikian, pembatalan suatu dokumen administrasi dan pemberhentian wakil presiden merupakan dua persoalan hukum yang memiliki mekanisme berbeda.
Konsekuensi putusan MA terhadap administrasi pencalonan perlu dinilai berdasarkan amar putusan, pertimbangan hukum hakim, dan kewenangan lembaga terkait.
PKB Perkirakan Aksi Bisa Merembet ke Daerah Lain
Jazilul juga menilai aksi penurunan foto Gibran di Yogyakarta berpotensi menjadi contoh bagi kelompok masyarakat di daerah lain yang memiliki aspirasi serupa.
“Mungkin saja kejadian Jogja akan merembet ke daerah lainnya,” ujarnya.
Namun, Jazilul tidak menyebut daerah tertentu yang diperkirakan akan melakukan tindakan serupa.
Pernyataan tersebut merupakan perkiraan politik, bukan informasi mengenai adanya rencana aksi yang telah dipastikan berlangsung.
Peristiwa di Yogyakarta menunjukkan adanya ekspresi penolakan dari kelompok peserta audiensi, tetapi belum dapat dijadikan ukuran untuk menyimpulkan sikap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Foto Gibran Diturunkan Sebelum Audiensi Dimulai
Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung di Ruang Banggar DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).
Peristiwa bermula ketika sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Yogyakarta mendatangi kantor DPRD DIY untuk mengikuti audiensi.
Sebelum pertemuan dimulai, beberapa peserta bergerak mendekati foto Gibran yang terpasang pada dinding di sisi kanan mimbar ruang rapat.
Sejumlah peserta kemudian bersama-sama menurunkan foto tersebut.
“Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!” teriak salah seorang peserta aksi.
Seruan itu disambut sorakan peserta lainnya.
Setelah diturunkan, foto Gibran diletakkan di bagian bawah ruangan. Sejumlah peserta kemudian mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama.
Di tengah berlangsungnya aksi, terdengar pula peserta yang mengingatkan agar foto wakil presiden tidak dirusak.
“Jangan dirusak, jangan dirusak,” seru seorang peserta.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian setelah dokumentasinya beredar dan mendapat tanggapan dari sejumlah politikus nasional.
Forum Kebangsaan Yogyakarta Desak Gibran Mundur
Forum Kebangsaan Yogyakarta diketahui melibatkan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat.
Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi disebut sebagai pelindung forum, sedangkan Muhammad Chirzin bertindak sebagai pembina.
Chirzin menjelaskan bahwa aksi penurunan foto Gibran bukan semata-mata tindakan simbolis, melainkan mengandung tuntutan politik agar Gibran tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden.
“Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati,” ujar Chirzin.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap politik forum terhadap polemik yang berkembang.
Namun, tuntutan kelompok masyarakat tersebut tidak secara otomatis mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Setiap proses pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
DPRD DIY Tegaskan Aksi Bukan Keputusan Resmi Lembaga
Di tengah berkembangnya perhatian publik, DPRD DIY telah memberikan klarifikasi mengenai insiden penurunan foto Gibran.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (4/11/2026), DPRD DIY menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan peserta audiensi Forum Kebangsaan Yogyakarta.
Aksi itu bukan merupakan inisiatif anggota DPRD ataupun keputusan kelembagaan DPRD DIY.
Penjelasan tersebut penting karena peristiwa berlangsung di dalam gedung lembaga legislatif daerah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Dengan demikian, penurunan foto Gibran harus dipahami sebagai aksi kelompok peserta audiensi, bukan sikap resmi DPRD DIY terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia.
Polemik Dokumen Pendidikan Kembali Memicu Perdebatan
Perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali mengemuka setelah berkembangnya informasi mengenai putusan Mahkamah Agung dalam sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Persoalan tersebut berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi yang menjadi salah satu bagian dari proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Di tengah polemik itu, sejumlah pihak menyampaikan kritik politik, sementara pihak lain menekankan pentingnya memahami objek sengketa dan konsekuensi hukum putusan secara menyeluruh.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan perlunya penjelasan yang jelas dari lembaga terkait mengenai ruang lingkup putusan MA dan langkah administratif yang harus dilakukan.
Keputusan pengadilan mengenai suatu dokumen tidak boleh ditafsirkan melampaui substansi yang benar-benar diputuskan hakim.
Pemakzulan Wakil Presiden Harus Melalui DPR, MK, dan MPR
Meskipun desakan pemberhentian Gibran semakin banyak dibicarakan dalam pemberitaan politik, mekanisme pemakzulan wakil presiden telah diatur secara khusus dalam konstitusi.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan.
Proses tersebut melibatkan DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
DPR terlebih dahulu harus menjalankan prosedur konstitusional untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian.
Pendapat DPR kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dapat dilanjutkan kepada MPR sesuai persyaratan konstitusi.
Dengan demikian, aksi penurunan foto, tuntutan kelompok masyarakat, ataupun pernyataan politik tidak dapat secara langsung memberhentikan seorang wakil presiden.
Gibran tetap menduduki jabatannya selama belum terdapat keputusan pemberhentian yang sah melalui mekanisme konstitusional.
Perhatian Tertuju pada Sikap DPR Setelah Masa Reses
Polemik mengenai Gibran juga berkembang di tengah wacana penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat DPR.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa parlemen belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai wacana tersebut karena masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026.
Dasco juga menyebut DPR belum memperoleh salinan lengkap putusan Mahkamah Agung untuk dipelajari.
Karena itu, pembahasan lebih lanjut masih menunggu masa persidangan berikutnya.
Sikap resmi DPR menjadi penting karena setiap langkah yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi, bukan hanya didasarkan pada tekanan politik.
Aksi Yogyakarta Jadi Simbol Protes, Bukan Keputusan Pemakzulan
Pernyataan Jazilul Fawaid menambah perhatian terhadap aksi penurunan foto Gibran di DPRD DIY.
Wakil Ketua Umum PKB tersebut memandang peristiwa itu sebagai simbol penolakan politik dan memperkirakan kemungkinan munculnya tindakan serupa di daerah lain.
Namun, perkembangan tersebut masih berupa ekspresi dan penilaian politik yang tidak dapat disamakan dengan keputusan hukum.
Penurunan foto Gibran di Yogyakarta menjadi bentuk protes Forum Kebangsaan Yogyakarta, sedangkan kemungkinan meluasnya aksi ke daerah lain masih merupakan perkiraan Jazilul Fawaid yang belum dapat dipastikan.
Di tengah perdebatan mengenai putusan MA dan persyaratan pencalonan Gibran, kejelasan dokumen hukum, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusi menjadi hal penting.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung serta sikap resmi DPR setelah kembali memasuki masa persidangan.
