LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Syarifuddin Sudding, mendesak Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024. Jika pengunduran diri tidak dilakukan, Sudding mendorong DPR mempertimbangkan mekanisme pemberhentian melalui jalur konstitusional.
Desakan tersebut disampaikan Sudding di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Anggota Komisi III DPR RI itu menilai putusan MA harus memperoleh tindak lanjut yang jelas karena menyangkut dokumen persyaratan pencalonan seorang pejabat negara. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, legitimasi jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
MA Kabulkan Kasasi terkait Surat Penyetaraan Pendidikan
Perkara yang menjadi dasar pernyataan Sudding tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus pada 30 Oktober 2026. Kasasi tersebut diajukan oleh H.M. Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan informasi amar putusan yang dilaporkan dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dalam laporan mengenai amar putusan, surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasainya guna dimusnahkan.
Putusan ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai akibat hukumnya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun, pembatalan dokumen administrasi pendidikan tidak dengan sendirinya berarti jabatan wakil presiden telah berakhir. Akibat hukum terhadap jabatan konstitusional tersebut harus ditentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Sudding: Jika Tidak Mundur, Harus Ada Langkah Politik
Syarifuddin Sudding berpendapat bahwa pembatalan dokumen yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan memiliki konsekuensi serius terhadap legitimasi Gibran.
Menurutnya, Gibran sebaiknya mengambil keputusan secara sukarela dengan melepaskan jabatan wakil presiden sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan.
“Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik,” ujar Sudding.
Ia menilai putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum tanpa adanya tindak lanjut dari lembaga negara yang memiliki kewenangan.
Bagi Sudding, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara.
“Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Apalagi sudah tidak memiliki legitimasi secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi. Secara moral, ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat karena jabatan wakil presiden merupakan jabatan publik,” katanya.
Penilaian mengenai hilangnya legitimasi yuridis tersebut merupakan pendapat Sudding, bukan keputusan yang secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatannya.
DPR Didorong Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Apabila Gibran tidak mengundurkan diri, Sudding mendorong DPR RI mempertimbangkan penggunaan kewenangan konstitusionalnya.
Salah satu langkah yang disebutnya adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang dapat menjadi bagian dari proses politik dan ketatanegaraan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Menurut Sudding, DPR perlu mengambil sikap terhadap konsekuensi putusan MA agar prinsip negara hukum tetap ditegakkan.
Namun, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak secara otomatis mengakibatkan pemberhentian wakil presiden.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan diatur melalui tahapan khusus yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, setiap usulan pemberhentian harus melalui pengujian dan keputusan lembaga yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan desakan politik.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Mengatur Prosedur Pemberhentian
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tata cara pengajuan dan pemeriksaan usul pemberhentian tersebut.
Dalam mekanisme ini, DPR terlebih dahulu harus menjalankan prosedur konstitusional untuk meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat tersebut dan tahapan berikutnya dipenuhi, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Keputusan akhir pemberhentian berada pada MPR melalui persyaratan kehadiran dan persetujuan sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Oleh sebab itu, putusan MA mengenai suatu dokumen administrasi tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti seluruh proses pemberhentian yang diatur dalam konstitusi.
Persoalan apakah pembatalan surat penyetaraan pendidikan memenuhi dasar konstitusional untuk mengusulkan pemberhentian juga memerlukan penilaian hukum lebih lanjut.
Sudding Tanggapi Penurunan Foto Wakil Presiden
Dalam keterangannya, Sudding turut menanggapi laporan mengenai penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta.
Ia memandang tindakan tersebut sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap polemik yang berkembang.
Meski demikian, Sudding menekankan bahwa penyelesaian persoalan jabatan wakil presiden tetap harus ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusi.
Ia berharap DPR dapat membahas persoalan tersebut setelah masa reses berakhir, sehingga terdapat kejelasan mengenai langkah yang dapat diambil sesuai kewenangan lembaga legislatif.
“Saya melihat harus ada langkah konkret terhadap putusan Mahkamah Agung supaya prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi benar-benar menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan kita,” ujarnya.
Polemik Gibran Menjadi Ujian Kepastian Hukum
Desakan Syarifuddin Sudding memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran telah berkembang menjadi perdebatan mengenai hubungan antara putusan pengadilan, persyaratan pencalonan, dan keberlangsungan jabatan wakil presiden.
Di satu sisi, Sudding menilai putusan MA memiliki konsekuensi yang perlu ditindaklanjuti secara politik dan konstitusional.
Di sisi lain, sistem ketatanegaraan Indonesia menetapkan bahwa pemberhentian wakil presiden harus melalui prosedur yang diatur secara tegas dalam UUD 1945.
Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai ruang lingkup putusan MA, akibat hukum terhadap dokumen yang disengketakan, serta relevansinya terhadap persyaratan jabatan wakil presiden.
Desakan agar Gibran mundur merupakan sikap politik yang disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI, sementara pemberhentian melalui jalur konstitusi hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan dan tahapan yang ditentukan UUD 1945 terpenuhi.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat keterangan tanggapan langsung Gibran dalam sumber yang digunakan mengenai desakan pengunduran diri tersebut.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada tindak lanjut lembaga terkait, pembahasan di DPR, serta proses hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.
