LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat sorotan dari kalangan politik nasional. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan bahwa tidak seorang pun pejabat negara boleh merasa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada konstitusi dan hukum, termasuk dalam persoalan pemenuhan persyaratan untuk menduduki jabatan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem menyusul mencuatnya polemik putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang disebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran. Ia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku, bukan dibiarkan berkembang menjadi perdebatan politik berkepanjangan tanpa kepastian hukum.
Menurut Neng Eem, penyelesaian persoalan dokumen pendidikan pejabat negara memiliki arti penting karena menyangkut prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
“Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena itu, setiap warga negara, termasuk pejabat negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penerapan aturan, apalagi menyangkut persyaratan untuk menduduki jabatan publik,” ujar Neng Eem dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2026).
Pejabat Publik Harus Menjadi Teladan dalam Penegakan Hukum
Neng Eem menekankan bahwa jabatan publik bukan sekadar kedudukan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menjalankan pemerintahan. Lebih dari itu, jabatan negara merupakan amanah konstitusional yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Karena itu, setiap pejabat negara dituntut menunjukkan keteladanan dalam menaati peraturan perundang-undangan, terutama ketika muncul persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan legitimasi jabatan yang diembannya.
Ia mengingatkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum telah dijamin secara tegas dalam konstitusi Indonesia.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.
Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum berlaku berbeda antara rakyat biasa dan pejabat. Justru pejabat publik harus memberikan contoh paling awal dalam menaati aturan. Keteladanan itu penting karena kepercayaan masyarakat terhadap negara dibangun dari integritas orang-orang yang menjalankan kekuasaan,” tegasnya.
Soroti Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026
Dalam keterangannya, Neng Eem secara khusus menyoroti putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dalam pemberitaan disebut membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, setiap putusan lembaga peradilan harus dihormati dan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya memahami amar putusan beserta pertimbangan hukumnya secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai konsekuensi hukum terhadap jabatan publik.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi peradilan secara independen.
Kedudukan tersebut dijamin melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Karena itu, Neng Eem meminta pemerintah dan lembaga negara terkait memastikan setiap tindak lanjut atas putusan pengadilan dilakukan secara transparan, objektif, serta tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
Persyaratan Jabatan Menyangkut Legitimasi Demokrasi
Politikus PKB tersebut menilai persoalan pemenuhan persyaratan untuk menduduki jabatan publik tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan administrasi.
Menurutnya, persyaratan jabatan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang dirancang untuk menjamin bahwa setiap orang yang memperoleh mandat kekuasaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Apabila muncul sengketa mengenai dokumen persyaratan seorang pejabat negara, penyelesaiannya harus dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut penting untuk menghindari munculnya ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, adanya sengketa administratif tidak serta-merta berarti seorang pejabat otomatis kehilangan jabatannya. Konsekuensi hukum terhadap kedudukan presiden atau wakil presiden harus ditentukan berdasarkan kewenangan lembaga dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Dengan demikian, penilaian terhadap dokumen pendidikan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan kemungkinan konsekuensi terhadap jabatan merupakan persoalan hukum yang perlu dibedakan secara cermat.
Ingatkan Prinsip Checks and Balances
Neng Eem juga menyinggung pentingnya mekanisme checks and balances atau saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, kekuasaan negara dijalankan melalui lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, baik dalam ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan sekaligus memastikan seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi.
Dalam konteks polemik dokumen pendidikan Gibran, ia menilai setiap lembaga terkait perlu menjalankan kewenangannya secara tepat, termasuk dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai status hukum dan tindak lanjut putusan pengadilan.
Langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang berkembang tidak menimbulkan ketidakjelasan berkepanjangan.
“Jangan sampai ada ketidakjelasan yang berkepanjangan. Kepastian hukum penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus menghormati lembaga peradilan dan memastikan setiap konsekuensi hukum ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar,” katanya.
Penyelesaian Harus Transparan, Bukan Sekadar Perdebatan Politik
Neng Eem menegaskan bahwa polemik yang menyangkut pejabat tinggi negara harus diselesaikan melalui pendekatan hukum yang objektif.
Ia tidak menginginkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut berhenti sebagai perdebatan antarkelompok politik tanpa adanya kejelasan mengenai kedudukan dan konsekuensi hukumnya.
Karena itu, pemerintah dan lembaga negara yang berwenang diminta memberikan penjelasan secara terbuka sesuai dengan kewenangan masing-masing, termasuk mengenai pelaksanaan putusan pengadilan apabila telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.
Transparansi dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi, sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama dalam proses hukum.
Penyelesaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan juga diperlukan agar perdebatan politik tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah, kewenangan lembaga peradilan, dan prosedur konstitusional.
Tidak Ada Pejabat yang Kebal terhadap Konstitusi
Bagi Neng Eem, polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.
Ia mengingatkan bahwa kedudukan politik, kekuasaan, maupun jabatan tinggi tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum.
Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan konstitusionalnya untuk menunjukkan keteladanan kepada masyarakat.
Penegakan hukum yang konsisten, menurut pandangan tersebut, menjadi fondasi penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran pun diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang benar, dengan tetap menghormati kewenangan lembaga negara serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Neng Eem menegaskan bahwa tidak boleh ada pejabat negara yang menempatkan dirinya di atas konstitusi dan hukum.
