LINTASNUSANTARANEWS.ID | LOMBOK- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka kesempatan lebih luas bagi lulusan pondok pesantren untuk bergabung menjadi prajurit. Bahkan, ia mengusulkan adanya kuota khusus bagi alumni pesantren dalam proses penerimaan personel baru, seiring meningkatnya kebutuhan prajurit untuk mengisi satuan-satuan TNI yang baru dibentuk.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam acara Doa Bersama Peresmian Komando Daerah Militer (Kodam) XXX/Rinambora, Jumat (6/11/2026). Gagasan itu mendapat respons positif dari Pangdam XXX/Rinambora, Mayjen TNI Edi Saputra, yang menilai pendidikan karakter dan pembentukan akhlak merupakan modal penting bagi seseorang untuk mengabdi sebagai prajurit TNI.
Menurut Iqbal, momentum penguatan organisasi TNI melalui pembentukan Kodam baru dan pengembangan Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) perlu dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk alumni pondok pesantren.
“Ke depan TNI akan membutuhkan banyak personel baru, baik untuk pengisian Kodam maupun Batalyon Teritorial Pembangunan. Saya berharap momentum ini juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak kita yang merupakan lulusan pondok pesantren,” kata Iqbal.
Alumni Pesantren Dinilai Memiliki Modal Karakter dan Kedisiplinan
Gubernur NTB menilai pondok pesantren selama ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan agama, pembinaan kedisiplinan, penguatan akhlak, serta penanaman nilai tanggung jawab.
Pendidikan pesantren, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu keagamaan, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup mandiri, disiplin, menghormati aturan, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.
Nilai-nilai tersebut dinilai relevan dengan karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan militer, terutama menyangkut integritas, kepatuhan terhadap aturan, kemampuan bekerja sama, serta kesediaan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Iqbal meyakini lulusan pesantren memiliki potensi untuk berkembang menjadi prajurit profesional apabila diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan militer sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa usulan kuota khusus tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan persyaratan penerimaan TNI.
Seluruh calon prajurit, termasuk alumni pesantren, tetap harus memenuhi standar kesehatan, kemampuan fisik, akademik, psikologi, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan institusi TNI.
“NTB ini punya banyak pesantren dan ribuan santri yang memiliki semangat pengabdian. Kita ingin mereka juga punya kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI. Tentu dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan dan standar seleksi yang berlaku,” jelas Iqbal.
Pembentukan Kodam Baru dan Batalyon Teritorial Buka Peluang Rekrutmen
Usulan Gubernur NTB disampaikan di tengah rencana penguatan struktur organisasi TNI yang membutuhkan tambahan personel untuk sejumlah satuan baru.
Dalam informasi yang disampaikan, kebutuhan tersebut antara lain berkaitan dengan pengisian enam Kodam baru, termasuk Kodam XXX/Rinambora, serta pengembangan Batalyon Teritorial Pembangunan yang direncanakan hadir di setiap kabupaten.
Penguatan satuan-satuan tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan TNI.
Menurut Iqbal, kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong generasi muda mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi penerimaan prajurit.
Ia berharap kesempatan tersebut tidak hanya dimanfaatkan lulusan pendidikan umum, tetapi juga dapat diakses secara lebih luas oleh alumni lembaga pendidikan keagamaan.
Dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak, NTB dinilai memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dipersiapkan untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI.
Meski demikian, realisasi kuota khusus masih memerlukan kebijakan resmi dari institusi yang berwenang dalam menentukan mekanisme dan persyaratan rekrutmen prajurit.
Pangdam XXX/Rinambora Sambut Positif Gagasan Gubernur
Pangdam XXX/Rinambora, Mayjen TNI Edi Saputra, memberikan tanggapan positif terhadap gagasan Gubernur NTB tersebut.
Menurut Pangdam, karakter dan akhlak merupakan dua aspek mendasar yang harus dimiliki seorang prajurit selain kemampuan fisik dan keterampilan militer.
Ia menilai kekuatan seorang prajurit tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menggunakan perlengkapan militer atau menjalankan tugas operasional, tetapi juga oleh integritas dan tanggung jawab dalam mengemban amanah negara.
“Saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur. Pada akhirnya, yang paling kita butuhkan dari seorang prajurit bukan hanya kemampuan fisik dan keterampilan militernya, tetapi juga karakter dan akhlaknya. Karena seorang prajurit adalah abdi negara yang harus memiliki integritas dan tanggung jawab,” kata Mayjen TNI Edi Saputra.
Pangdam menegaskan pentingnya pembentukan karakter bagi setiap personel TNI agar pengabdian yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Seorang prajurit, menurutnya, harus mampu menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi tanggung jawab, serta menjaga perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan harapan Gubernur NTB agar pendidikan karakter yang diperoleh alumni pesantren dapat menjadi bekal dalam mengikuti pembinaan dan pendidikan militer.
Peluang Pengabdian Santri dalam Menjaga Kedaulatan Negara
Gagasan membuka kesempatan lebih luas bagi alumni pesantren juga memiliki makna penting dalam memperkuat keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pertahanan negara.
Dalam sejarah Indonesia, kalangan ulama dan santri memiliki kontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk melalui gerakan perlawanan terhadap penjajahan.
Semangat pengabdian tersebut dapat diteruskan melalui berbagai bidang profesi, termasuk menjadi prajurit TNI yang bertugas menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.
Namun, keterlibatan alumni pesantren dalam institusi militer tetap harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, kemampuan, serta kesesuaian dengan standar seleksi yang berlaku bagi seluruh calon prajurit.
Pendidikan pesantren dapat menjadi modal pembentukan karakter, sedangkan kemampuan teknis dan profesionalisme militer harus diperoleh melalui proses pendidikan serta pembinaan yang diselenggarakan TNI.
Dengan demikian, peluang bagi lulusan pesantren bukan hanya berkaitan dengan jumlah personel yang dapat direkrut, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas negara secara bertanggung jawab.
Usulan Kuota Khusus Masih Menunggu Kebijakan Resmi TNI
Meskipun mendapat respons positif dari Pangdam XXX/Rinambora, gagasan pemberian kuota khusus bagi alumni pesantren belum dapat diartikan sebagai kebijakan penerimaan prajurit yang telah ditetapkan.
Penentuan kuota, mekanisme seleksi, persyaratan calon, dan penempatan personel tetap menjadi kewenangan institusi TNI sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, lulusan pesantren yang berminat menjadi prajurit perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan akademik, menjaga kesehatan, melatih kebugaran fisik, dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan pesantren juga dapat berperan dalam memberikan informasi serta pembinaan awal agar para santri memahami tahapan seleksi dan tuntutan profesi militer.
Usulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan respons positif Pangdam XXX/Rinambora Mayjen TNI Edi Saputra menjadi sinyal dukungan terhadap perluasan kesempatan pengabdian bagi lulusan pesantren.
Apabila kelak ditindaklanjuti melalui kebijakan resmi, gagasan tersebut berpotensi membuka jalur pengabdian yang lebih luas bagi generasi muda pesantren tanpa mengurangi prinsip profesionalisme, kedisiplinan, dan standar penerimaan prajurit TNI.
