LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar, S.Sos., yang akrab disapa Ceulangiek, menegaskan bahwa pembaruan regulasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh.
Menurutnya, perubahan Qanun Aceh tentang PPNS harus mampu menjawab perkembangan hukum, kebutuhan pemerintahan daerah, serta berbagai tantangan dalam pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang diperbarui diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran qanun di seluruh wilayah Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan Ceulangiek dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Ceulangiek menjelaskan bahwa PPNS memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam membantu penegakan hukum terhadap pelanggaran qanun maupun peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan yang diberikan.
Keberadaan PPNS, lanjutnya, bukan sekadar pelengkap dalam sistem penegakan hukum, melainkan bagian penting dari instrumen pemerintahan untuk memastikan setiap ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten. Karena itu, penguatan kelembagaan PPNS menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga ketertiban umum, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan.
Ceulangiek menilai, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 sudah perlu disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Revisi tersebut harus menjadi momentum pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pembagian kewenangan, maupun mekanisme pelaksanaan tugas penyidikan.
Sejumlah substansi penting turut menjadi perhatian dalam penyempurnaan rancangan qanun tersebut. Di antaranya penguatan sekretariat PPNS, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mekanisme pengangkatan serta pemberhentian PPNS, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, hingga sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidikan.
Selain aspek kelembagaan, Ceulangiek juga menekankan pentingnya dukungan anggaran, sarana, dan prasarana operasional yang memadai. Menurutnya, kewenangan yang besar harus diimbangi dengan kapasitas aparatur dan fasilitas pendukung yang cukup agar PPNS mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum serta menjunjung tinggi perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, penguatan PPNS tidak hanya berorientasi pada peningkatan penindakan, tetapi juga memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Ceulangiek menyampaikan bahwa rancangan perubahan qanun tersebut terdiri atas 12 bab dan 42 pasal. Ia berharap seluruh substansi yang diatur dapat dibahas secara cermat, terbuka, dan konstruktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga setiap ketentuan benar-benar mencerminkan kebutuhan penegakan hukum di Aceh.
Melalui pelaksanaan RDPU ini, Komisi I DPR Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota, tim asistensi, tenaga ahli, serta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan regulasi.
Ceulangiek berharap, pembahasan tersebut mampu melahirkan qanun yang tidak hanya kuat dari sisi landasan hukum dan tata cara pembentukannya, tetapi juga implementatif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin regulasi PPNS di Aceh semakin kuat, jelas, dan terarah, sehingga aparatur memiliki landasan hukum serta dukungan yang memadai dalam menjalankan tugas. Pada akhirnya, penegakan qanun harus semakin efektif dan mampu menghadirkan kepastian hukum serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat,” demikian semangat yang ditekankan dalam pembahasan tersebut.
Komisi I DPR Aceh berkomitmen mengawal proses penyempurnaan rancangan qanun ini agar menjadi landasan hukum yang mampu memperkuat kelembagaan PPNS, meningkatkan kualitas penegakan qanun, serta mendukung terwujudnya pemerintahan Aceh yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel.
