LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos., M.Sos., mendesak agar polemik yang berkembang mengenai jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia segera memperoleh kejelasan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Ia menilai ketidakpastian yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Haji Uma pada Rabu (11/11/2026), menyusul informasi mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang disebut berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Menurut keterangan yang disampaikan Haji Uma, putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan dimaksud tidak sah dan batal demi hukum. Ia berpandangan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati oleh seluruh pihak.
“Putusan MA itu final. Tidak boleh bertele-tele,” tegas Haji Uma.
Namun, status dan amar lengkap putusan tersebut masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi Mahkamah Agung. Selain itu, putusan mengenai keabsahan suatu dokumen administrasi tidak dengan sendirinya mengakibatkan pemberhentian seseorang dari jabatan Wakil Presiden.
Haji Uma Minta Kepastian Hukum dan Politik
Haji Uma menilai penyelesaian polemik mengenai jabatan Wakil Presiden tidak boleh dilakukan berdasarkan tekanan politik ataupun tindakan di luar ketentuan hukum.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur pengunduran diri, pemberhentian, serta pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Karena itu, setiap langkah penyelesaian harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dan kehidupan ketatanegaraan.
Dalam pandangannya, terdapat dua jalur konstitusional yang dapat menjadi bagian dari penyelesaian persoalan tersebut, yakni pengunduran diri secara sukarela atau proses pemberhentian melalui mekanisme yang telah ditetapkan konstitusi.
Opsi Pertama: Wakil Presiden Mengundurkan Diri Secara Terhormat
Haji Uma menyebut pengunduran diri secara sukarela sebagai salah satu pilihan yang dapat ditempuh apabila Wakil Presiden memutuskan untuk melepaskan jabatannya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dipandang sebagai sikap kenegarawanan apabila diambil berdasarkan pertimbangan pribadi dan kepentingan bangsa.
“Kita menghargai kalau sang Wakil Presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan,” ujarnya.
Apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar mengalami kekosongan, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan Wakil Presiden pengganti dilakukan oleh MPR.
Mekanisme tersebut bertujuan menjamin kesinambungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan berakhir.
Namun, pengisian jabatan melalui Pasal 8 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah kekosongan jabatan benar-benar terjadi sesuai ketentuan hukum.
Opsi Kedua: Pemakzulan Melalui DPR, MK dan MPR
Selain pengunduran diri secara sukarela, Haji Uma menyebut mekanisme pemberhentian atau pemakzulan sebagai jalur lain yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus ditempuh sebelum pemberhentian dapat diputuskan.
Proses tersebut diawali melalui DPR yang menjalankan fungsi pengawasan dan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Permintaan DPR kepada MK harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Keputusan pemberhentian mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan politik, putusan administratif yang belum dianalisis akibat hukumnya, ataupun keputusan sepihak suatu lembaga.
“Kalau proses pemakzulan nanti dilakukan oleh MPR, itu sistem yang sudah pasti. Bukan kudeta, itu konstitusi,” kata Haji Uma.
Putusan MA Tidak Otomatis Mengakhiri Masa Jabatan Wapres
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, penting untuk membedakan antara putusan pengadilan mengenai keabsahan dokumen administrasi dan mekanisme pemberhentian pejabat negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara melalui mekanisme yang berlaku.
Namun, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatan memiliki prosedur tersendiri berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Karena itu, sekalipun terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai dokumen tertentu, akibat hukumnya terhadap jabatan Wakil Presiden tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan konstitusi.
Penilaian tersebut memerlukan kejelasan mengenai amar putusan, objek sengketa, pertimbangan hukum, serta hubungan antara dokumen yang dipersoalkan dan persyaratan pencalonan atau jabatan.
Tanpa penjelasan tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa putusan mengenai dokumen pendidikan secara otomatis membatalkan hasil pemilihan umum ataupun memberhentikan Wakil Presiden.
Isu Pengunduran Diri Diminta Diperjelas
Haji Uma juga menyoroti beredarnya kabar mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden yang mencuat pada 10 November 2026.
Menurutnya, informasi yang berkembang tersebut perlu memperoleh penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia menilai ketidakpastian politik yang dibiarkan terus berkembang dapat menimbulkan kegaduhan dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Karena itu, ia meminta agar persoalan tersebut ditangani melalui komunikasi yang terbuka serta mekanisme konstitusional yang jelas.
“Proses ini harus segera berjalan. Mundur terhormat lebih elegan, tapi kalau harus dimakzulkan, biarlah MPR yang memutus,” pungkas Haji Uma.
Meski demikian, kabar mengenai rencana pengunduran diri tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi tanpa pernyataan atau dokumen yang dapat diverifikasi dari pihak Wakil Presiden maupun lembaga negara terkait.
Penyelesaian Harus Menjaga Wibawa Konstitusi
Pernyataan Senator Haji Uma menempatkan pentingnya kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai dasar penyelesaian polemik jabatan Wakil Presiden.
Sebagai anggota DPD RI yang juga menjadi bagian dari MPR RI, Haji Uma menilai persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui lembaga yang memiliki kewenangan sah.
Pengunduran diri merupakan pilihan yang dapat diambil secara sukarela oleh pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemberhentian dalam masa jabatan harus mengikuti prosedur konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Kedua mekanisme tersebut memiliki persyaratan serta konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Haji Uma menegaskan bahwa penyelesaian polemik jabatan Wakil Presiden harus mengutamakan kepastian hukum, menjaga stabilitas negara, serta menghormati mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.
Ia berharap persoalan yang berkembang dapat memperoleh kejelasan sehingga tidak terus menimbulkan perdebatan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, penyelesaian setiap persoalan mengenai jabatan Presiden maupun Wakil Presiden harus berlandaskan hukum, bukan tekanan ataupun kepentingan politik sesaat, agar kewibawaan konstitusi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara tetap terjaga.
