LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah penting dan tepat dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi bencana di tengah kondisi cuaca yang perlu diwaspadai.
Politisi Partai Aceh tersebut menilai penetapan status siaga darurat harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat kesiapan di lapangan.
Ia berharap instruksi Gubernur tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan melalui tindakan nyata, terutama dalam pemantauan wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Yahdi Hasan juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah kabupaten/kota bersama instansi terkait perlu memastikan jalur komunikasi berjalan baik, informasi peringatan dini tersampaikan, serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani apabila terjadi keadaan darurat.
Ia turut mendukung instruksi Mualem agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menyiagakan personel dan peralatan. BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim, dan Dinas Pengairan diharapkan memperkuat koordinasi serta memastikan kesiapan logistik, alat berat, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Respons cepat dan kerja sama lintas instansi dinilai sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana.
Sebagai politisi Partai Aceh yang dikenal mengedepankan kepentingan masyarakat, Yahdi Hasan berharap pemerintah tidak menunggu sampai bencana terjadi untuk bergerak. Pemantauan selama 24 jam, pendataan wilayah berisiko, kesiapan tempat pengungsian, serta perhatian terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian dari langkah antisipasi.
Ia juga mendorong pemerintah agar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait sehingga penanganan bencana dapat berlangsung terpadu.
Yahdi Hasan berharap kebijakan Gubernur Muzakir Manaf tersebut benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat Aceh selama masa siaga darurat berlangsung.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini bukan hanya diukur dari kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga dari kecepatan pemerintah memberikan pertolongan, kepastian pelayanan, serta kemampuan meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian masyarakat. Ia mendukung langkah Mualem agar seluruh unsur pemerintahan bekerja sungguh-sungguh demi keselamatan rakyat Aceh.
