LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H.,M.Kn., menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Aceh hadir mewakili Kajati Aceh sekaligus menerima piagam penghargaan dan penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan dengan Nomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi Kejaksaan Tinggi Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh, khususnya dalam mendukung penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang selama ini telah bekerja sama dan bahu-membahu dalam mendukung pelaksanaan operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Menurutnya, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat. Penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan kerja sama lintas lembaga karena tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
âTanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,â ujar Nusron Wahid.
Pada tahun 2026, penghargaan diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi di Indonesia. Kejaksaan Tinggi Aceh menjadi salah satu institusi penerima penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan ke depan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat provinsi maupun hingga kabupaten/kota, dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan secara optimal.
