LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 pada November 2026 menjadi perhatian para buruh, karyawan, dan pekerja di berbagai daerah. Pemerintah telah menetapkan skema penyaluran bantuan tersebut untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan ketentuan penyaluran BSU melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Berdasarkan informasi resmi pemerintah, pencairan BSU dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Namun, tanggal pasti transfer dan tahapan penyaluran kepada masing-masing penerima masih menunggu proses verifikasi serta validasi data.
Pencairan BSU Rp900 Ribu Dilakukan Bertahap
Pemerintah menyiapkan penyaluran BSU 2026 untuk membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.
Bantuan tersebut akan diberikan secara sekaligus sebesar Rp900.000, bukan dicairkan setiap bulan sebesar Rp300.000.
Penyaluran direncanakan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, proses pendataan dan pemeriksaan calon penerima masih menjadi tahapan penting sebelum bantuan disalurkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa proses finalisasi data calon penerima masih dilakukan pemerintah, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menargetkan program BSU kuartal IV 2026 dapat menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.
Ini Syarat Penerima BSU 2026
Mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat menerima bantuan subsidi upah.
Berikut kriteria penerima BSU Rp900.000:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas upah minimum daerah yang berlaku.
- Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Khusus pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat sesuai ketentuan pembulatan yang berlaku.
Adapun besaran upah yang digunakan dalam proses penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Perlu diketahui, memenuhi salah satu persyaratan saja tidak otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima. Pemerintah tetap melakukan pemeriksaan dan validasi data.
Cara Cek Penerima BSU Rp900 Ribu Lewat HP
Buruh dan karyawan dapat memantau informasi penerimaan BSU melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Berikut langkah-langkah pengecekannya:
- Buka laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP apabila layanan pengecekan tersedia.
- Ikuti petunjuk verifikasi yang ditampilkan.
- Periksa informasi status penerimaan BSU.
- Pastikan data identitas dan kepesertaan sesuai dengan dokumen resmi.
Pekerja juga dapat memeriksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat melihat informasi kepesertaan dan memastikan status BPJS Ketenagakerjaan masih aktif.
Apakah BSU Rp900 Ribu Otomatis Masuk Rekening?
Tidak semua pekerja akan otomatis mendapatkan transfer BSU sebesar Rp900.000.
Pemerintah terlebih dahulu menetapkan calon penerima berdasarkan persyaratan dan hasil verifikasi data. Setelah proses tersebut selesai, bantuan disalurkan melalui mekanisme pembayaran yang ditentukan.
Karena itu, pekerja diminta memastikan data kependudukan, informasi rekening, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan.
Pekerja juga tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk menjadi penerima BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data yang diverifikasi pemerintah.
Waspadai Informasi Palsu Pencairan BSU
Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap bantuan Rp900.000, pekerja diminta berhati-hati terhadap informasi pencairan yang belum terkonfirmasi.
Jangan mudah percaya terhadap pesan berantai yang meminta biaya administrasi, PIN ATM, kode OTP, maupun data rahasia perbankan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.
Informasi resmi mengenai jadwal, persyaratan, dan mekanisme penyaluran BSU dapat dipantau melalui situs Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
Dengan demikian, buruh dan karyawan diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi resmi pemerintah sambil memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap sesuai ketentuan.
