LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA – Kondisi utang Indonesia kembali menjadi sorotan setelah laporan Bank Dunia menunjukkan peningkatan utang luar negeri pada 2025, sementara total utang pemerintah hingga kuartal III 2026 dilaporkan telah mencapai Rp10.326,93 triliun. Kenaikan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai semakin besarnya beban pembayaran bunga dan pokok utang, yang berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan International Debt Report 2026 yang disebut dirilis Bank Dunia pada 5 November 2026, utang luar negeri Indonesia sepanjang 2025 meningkat sekitar 4 persen menjadi US$438 miliar. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara berkembang dengan nilai utang luar negeri terbesar dalam kelompok negara yang tercakup dalam laporan tersebut.
Persoalan utang menjadi semakin penting karena pemerintah tidak hanya dituntut menjaga kesinambungan pembayaran kewajiban, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembiayaan melalui utang benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sebanding dengan biaya yang harus ditanggung negara.
Utang Negara Berkembang Capai Rekor US$9,4 Triliun
Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa total utang luar negeri negara-negara berkembang pada 2025 meningkat 5,5 persen hingga mencapai US$9,4 triliun.
Kenaikan tersebut disebut menjadi yang terbesar sejak 2021, dengan laju pertumbuhan sekitar empat kali lipat dibandingkan rata-rata kenaikan selama periode 2022–2024.
Peningkatan utang ini mencerminkan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan negara-negara berkembang untuk menopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pemerintah.
Di sisi lain, Bank Dunia mengingatkan bahwa membaiknya akses terhadap pembiayaan internasional tidak selalu diikuti penurunan biaya pinjaman.
Ketika suku bunga dan biaya pendanaan meningkat, negara peminjam harus menyediakan anggaran lebih besar untuk membayar kewajibannya.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan fiskal, terutama bagi negara yang memiliki penerimaan terbatas dan kebutuhan belanja publik yang terus meningkat.
Apabila pembayaran bunga dan cicilan utang tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan negara, pemerintah berisiko menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Menjadi US$438 Miliar
Dalam data International Debt Report 2026 yang menjadi bahan pemberitaan, utang luar negeri Indonesia pada 2025 dilaporkan mencapai sekitar US$438 miliar, meningkat 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Utang tersebut mencakup berbagai kategori kewajiban luar negeri, termasuk utang publik, utang swasta, dan pinjaman jangka pendek.
Rinciannya menunjukkan bahwa utang publik dan utang yang dijamin pemerintah mencapai US$273,734 miliar pada 2025, naik dari US$245,497 miliar pada 2024.
Sementara itu, utang swasta yang tidak dijamin pemerintah meningkat dari US$102,047 miliar menjadi US$102,732 miliar.
Adapun utang luar negeri jangka pendek tercatat sebesar US$61,595 miliar, turun dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar US$65,123 miliar.
Perubahan komposisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan utang terutama terjadi pada kategori utang publik dan utang yang memperoleh jaminan pemerintah.
Meski demikian, utang luar negeri tidak dapat diperlakukan seluruhnya sebagai kewajiban langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagian merupakan kewajiban sektor swasta, sedangkan utang yang dijamin pemerintah memiliki karakter risiko fiskal berbeda dari utang langsung pemerintah.
Pembedaan ini penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai besarnya kewajiban negara dan risiko yang ditanggung perekonomian secara keseluruhan.
Utang Pemerintah Tembus Rp10.326,93 Triliun
Di tengah peningkatan utang luar negeri, posisi utang pemerintah Indonesia juga dilaporkan terus bertambah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang dikutip dalam bahan pemberitaan, total utang pemerintah pada kuartal III 2026 mencapai Rp10.326,93 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi akhir Juni 2026 sebesar Rp10.293,69 triliun.
Perkembangan posisi utang pemerintah
| Periode | Total utang |
|---|---|
| Akhir Juni 2026 | Rp10.293,69 triliun |
| Kuartal III 2026 | Rp10.326,93 triliun |
| Kenaikan | Rp33,24 triliun |
Kenaikan sekitar Rp33,24 triliun dalam satu kuartal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan pengelolaan kewajibannya.
Namun, besarnya nominal utang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan apakah kondisi fiskal suatu negara berada dalam situasi aman atau berbahaya.
Penilaian juga harus mempertimbangkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), kemampuan penerimaan negara, beban bunga, profil jatuh tempo, serta komposisi mata uang dan pemegang utang.
Utang pemerintah dalam rupiah tersebut juga berbeda cakupannya dengan total utang luar negeri dalam dolar AS yang dihitung Bank Dunia.
Keduanya tidak boleh dijumlahkan begitu saja karena terdapat bagian kewajiban yang saling tercakup.
Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri US$431,7 Miliar
Perkembangan utang luar negeri juga tercermin dalam data Bank Indonesia.
Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia dilaporkan mencatat utang luar negeri Indonesia sebesar US$431,7 miliar.
Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi triwulan IV 2024 sebesar US$424,8 miliar.
Perbedaan nilai antara data Bank Indonesia dan Bank Dunia tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan pencatatan.
Kedua lembaga dapat menggunakan cakupan, waktu pembaruan, serta metode klasifikasi yang berbeda.
Karena itu, perbandingan yang tepat perlu dilakukan dengan memperhatikan definisi dan metodologi masing-masing sumber.
Yang menjadi perhatian utama adalah kecenderungan meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan kemampuan perekonomian nasional dalam memenuhi kewajiban luar negeri.
Indonesia Disebut Memiliki Utang Luar Negeri Terbesar Dibanding Sejumlah Negara ASEAN
Dalam perbandingan yang disajikan melalui data International Debt Report 2026, Indonesia disebut memiliki nilai utang luar negeri lebih besar dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara.
Data yang dikutip dalam bahan pemberitaan mencantumkan nilai utang luar negeri Indonesia sebesar US$208,878 miliar, Vietnam US$131,777 miliar, dan Filipina US$147,175 miliar.
Namun, angka Indonesia sebesar US$208,878 miliar tersebut berbeda dari total utang luar negeri US$438 miliar yang disebut pada bagian lain laporan.
Perbedaan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap kategori utang yang dibandingkan, agar perbandingan antarnegeri menggunakan dasar penghitungan yang sama.
Selain itu, besarnya utang secara nominal tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi keuangan Indonesia lebih buruk daripada negara lain.
Negara dengan ukuran ekonomi lebih besar umumnya memiliki kebutuhan pembiayaan yang juga lebih besar.
Untuk menilai tingkat risiko, diperlukan perbandingan rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran utang terhadap ekspor, beban bunga terhadap penerimaan pemerintah, dan indikator keberlanjutan fiskal lainnya.
Malaysia dan Singapura juga tidak tercakup dalam kelompok data yang digunakan dalam bahan tersebut, sehingga perbandingan ASEAN belum dapat dianggap menyeluruh.
Beban Utang Berpotensi Menggerus Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Salah satu persoalan paling penting dari meningkatnya utang adalah konsekuensinya terhadap ruang fiskal pemerintah.
Setiap tahun, pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pembayaran bunga serta memenuhi kewajiban pokok utang yang jatuh tempo.
Ketika kebutuhan pembayaran tersebut meningkat, kemampuan pemerintah membiayai program lain dapat mengalami tekanan.
Sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta pelayanan publik berpotensi menghadapi persaingan alokasi anggaran yang semakin ketat.
Namun, pembayaran utang tidak selalu langsung mengurangi belanja publik dalam jumlah yang sama.
Dampaknya bergantung pada besarnya penerimaan negara, strategi pembiayaan kembali, pertumbuhan ekonomi, serta prioritas belanja pemerintah.
Persoalan akan semakin serius apabila utang baru terus digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan tanpa menghasilkan peningkatan produktivitas dan penerimaan negara yang memadai.
Sebaliknya, utang yang dikelola dengan baik dan digunakan untuk kegiatan produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan kapasitas ekonomi.
Karena itu, kualitas penggunaan dana pinjaman sama pentingnya dengan jumlah utang yang ditanggung.
Wacana Perubahan Batas Defisit APBN 3 Persen Jadi Sorotan
Perdebatan mengenai keberlanjutan utang juga berkaitan dengan wacana perubahan batas defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB.
Dalam bahan pemberitaan disebutkan bahwa pada September 2026 muncul pembahasan mengenai kemungkinan peninjauan kembali batas defisit dalam agenda revisi peraturan keuangan negara.
Batas defisit merupakan salah satu instrumen disiplin fiskal yang selama ini digunakan untuk mengendalikan kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Apabila ketentuan tersebut dilonggarkan, pemerintah berpotensi memperoleh ruang lebih besar untuk melakukan belanja melalui pembiayaan defisit.
Namun, ruang tambahan tersebut juga dapat meningkatkan kebutuhan penerbitan utang apabila tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan negara.
Di sisi lain, pendukung fleksibilitas fiskal dapat berpendapat bahwa pemerintah membutuhkan keleluasaan menghadapi krisis ekonomi, bencana besar, atau kebutuhan investasi strategis.
Karena itu, perdebatan mengenai batas defisit perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, kualitas belanja, dan mekanisme pengawasan.
Perubahan batas defisit tidak boleh dipandang sebagai solusi otomatis terhadap kebutuhan pembangunan.
Tanpa pengendalian dan evaluasi yang kuat, peningkatan fleksibilitas fiskal justru berpotensi memperbesar risiko pembiayaan pada masa mendatang.
Utang Swasta Juga Perlu Diwaspadai
Selain utang pemerintah, peningkatan kewajiban luar negeri sektor swasta juga memerlukan perhatian.
Dalam laporan Bank Dunia yang dikutip, utang swasta tanpa jaminan pemerintah Indonesia mencapai US$102,732 miliar pada 2025.
Utang tersebut dapat digunakan perusahaan untuk membiayai ekspansi usaha, investasi teknologi, pengembangan industri, atau kebutuhan modal kerja.
Pembiayaan luar negeri dapat memberikan manfaat apabila digunakan pada kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan memadai.
Namun, risiko muncul ketika perusahaan memiliki kewajiban dalam mata uang asing, sementara sebagian besar pendapatannya diperoleh dalam rupiah.
Pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan beban pembayaran utang dalam mata uang domestik.
Risiko tersebut dapat semakin besar apabila perusahaan tidak memiliki perlindungan nilai tukar atau mengalami penurunan pendapatan.
Karena itu, pengawasan terhadap utang luar negeri swasta tetap penting meskipun kewajiban tersebut tidak seluruhnya menjadi tanggungan pemerintah.
Pemerintah Harus Pastikan Utang Menghasilkan Manfaat Ekonomi
Peningkatan utang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Namun, penggunaan dana pinjaman harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang terukur.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan melalui utang diarahkan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah ekonomi, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta investasi yang memperbesar kapasitas produksi dapat memberikan manfaat jangka panjang apabila dilaksanakan secara efisien.
Sebaliknya, penggunaan pembiayaan yang tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, dan proyek yang tidak memberikan manfaat memadai dapat memperberat kewajiban fiskal tanpa menghasilkan pertumbuhan yang sebanding.
Karena itu, transparansi penggunaan utang, evaluasi proyek, dan pengawasan terhadap risiko pembiayaan harus menjadi perhatian utama.
Pengelolaan utang juga perlu disertai upaya memperkuat penerimaan negara agar kebutuhan pembiayaan tidak terus meningkat akibat lemahnya kemampuan fiskal.
Transparansi Fiskal dan Pengawasan DPR Harus Diperkuat
Besarnya utang pemerintah menuntut pengawasan yang semakin ketat terhadap kebijakan fiskal.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pembiayaan negara dibahas secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan tidak cukup hanya menilai apakah rasio utang masih berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang.
DPR juga perlu mencermati beban bunga, jadwal jatuh tempo, penggunaan dana pinjaman, risiko nilai tukar, dan efektivitas program yang dibiayai utang.
Pemerintah pun perlu menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai perkembangan utang serta manfaat penggunaan pembiayaan tersebut.
Transparansi diperlukan agar perdebatan publik mengenai utang tidak hanya didominasi angka nominal yang besar, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan negara membayar dan kualitas pengelolaan anggaran.
Jangan Sampai Rakyat Menanggung Beban Utang Tanpa Menikmati Hasil Pembangunan
Peningkatan utang luar negeri Indonesia menjadi sekitar US$438 miliar pada 2025 dan posisi utang pemerintah yang dilaporkan mencapai Rp10.326,93 triliun pada kuartal III 2026 merupakan perkembangan yang patut mendapat perhatian serius.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kemampuan negara memenuhi kewajiban jangka panjang.
Utang bukanlah persoalan semata-mata karena jumlahnya besar, melainkan ketika biaya pembayaran semakin membebani anggaran, risiko fiskal meningkat, dan hasil pembiayaannya tidak memberikan manfaat yang sepadan.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan menambah utang didasarkan pada kebutuhan yang jelas, kemampuan pembayaran yang terukur, dan manfaat nyata bagi perekonomian.
Jangan sampai generasi mendatang mewarisi kewajiban pembayaran yang semakin besar, sementara hasil pembangunan yang dibiayai utang tidak cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan utang negara bukanlah seberapa besar pemerintah mampu memperoleh pinjaman, melainkan seberapa efektif pembiayaan tersebut digunakan untuk memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga keberlanjutan keuangan negara.
