LINTASNUSANTARANEWS.ID | PIDIE- Upaya membangkitkan kembali perekonomian masyarakat pesisir Kabupaten Pidie pascabencana banjir terus dipacu. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turun langsung ke lapangan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan benar-benar memberikan manfaat serta mengembalikan produktivitas masyarakat terdampak.
Monitoring bersama pemulihan sektor kelautan dan perikanan dalam rangka Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera tersebut berlangsung di Kabupaten Pidie, Minggu (15/11/2026).
Rombongan KKP dipimpin Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Prof. Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., didampingi Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP sekaligus Koordinator Satgas PRR Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Budi Yuwono, serta Direktur Prasarana dan Sarana Ditjen PDSPKP, Achmad Al Farisi.
Kunjungan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar, M.AP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie, Azhari, S.Pi., beserta sejumlah pejabat terkait.
Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Pidie menjadi wujud pengawalan bersama agar proses pemulihan tidak sebatas pembangunan fisik, tetapi benar-benar mengembalikan aktivitas produksi dan sumber penghidupan masyarakat.
Tiga titik strategis menjadi sasaran monitoring
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau tiga lokasi strategis yang menjadi sasaran program pemulihan.
Lokasi pertama berada di Kecamatan Simpang Tiga. Di sana, rombongan melihat langsung aktivitas para pegaram penerima bantuan PRR yang mulai kembali menjalankan proses produksi melalui perebusan garam.
Selanjutnya, rombongan bergerak ke Kecamatan Kembang Tanjong untuk meninjau kelompok pengolah ikan penerima bantuan KKP. Aktivitas pengolahan dan pengawetan ikan yang sempat terhenti akibat banjir kini mulai berjalan kembali.
Sementara itu, di Desa Bintang Hu, Kecamatan Batee, rombongan menyaksikan penebaran benih udang vaname sebagai bagian dari pemulihan lahan tambak seluas 20 hektare.
Penebaran benih tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan kembali usaha budidaya udang yang sebelumnya terdampak parah akibat bencana.
Safrizal: Bantuan KKP terbukti dimanfaatkan masyarakat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Safrizal, mengatakan kunjungan KKP kali ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan bantuan rehabilitasi yang telah disalurkan benar-benar digunakan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, KKP sebelumnya telah membantu rehabilitasi tambak dan pembangunan kembali dapur produksi garam di Kabupaten Pidie. Karena itu, monitoring lapangan menjadi penting untuk melihat langsung perkembangan pemanfaatan bantuan tersebut.
“Hari ini KKP datang lagi untuk melihat langsung apakah bantuan itu benar-benar dipakai warga atau tidak. Ada tiga lokasi yang sebelumnya mendapat bantuan dan dikunjungi rombongan, yakni Batee, Simpang Tiga, dan Kembang Tanjong,” ujar Safrizal.
Ia menjelaskan, sejak 2023, banjir yang terjadi secara berulang telah mengakibatkan kerusakan pada 1.794 hektare tambak rakyat di Kabupaten Pidie. Kecamatan Batee menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah.
Kerusakan pintu air, saluran tambak yang tertimbun, tanggul jebol hingga benih udang yang hanyut menyebabkan para pembudidaya kehilangan satu hingga dua siklus produksi.
Dampaknya tidak hanya menghancurkan infrastruktur tambak, tetapi juga memutus mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perikanan budidaya.
Karena itu, penebaran benih udang vaname di Desa Bintang Hu untuk pemulihan 20 hektare tambak menjadi perkembangan yang sangat berarti.
“Ini yang ingin dilihat KKP secara langsung. Tambaknya benar-benar ditebar, bukan hanya dibangun. Hari ini terbukti tambak di Batee sudah mulai berproduksi kembali,” tegasnya.
Safrizal mengapresiasi komitmen KKP yang tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi kembali melakukan pengecekan untuk memastikan hasil rehabilitasi dapat dimanfaatkan masyarakat.
90 dapur garam kembali produktif, kapasitas produksi meningkat
Selain pemulihan tambak, sektor produksi garam rakyat juga menunjukkan perkembangan menggembirakan.
Safrizal menyebutkan, sebanyak 90 unit dapur produksi garam di Kabupaten Pidie telah direhabilitasi melalui dukungan KKP. Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Simpang Tiga sebanyak 39 unit, Kembang Tanjong 48 unit, dan Kota Sigli tiga unit.
Program tersebut merupakan bagian dari target pembangunan 506 unit dapur perebusan garam di lima kabupaten di Aceh, meliputi Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Menurut Safrizal, fasilitas dapur garam yang dibangun kembali memiliki kualitas dan kapasitas lebih baik dibandingkan fasilitas sebelumnya. Bangunannya bersifat permanen serta dilengkapi tungku dan wajan perebusan berkapasitas besar, drum penampung air tua, gerobak dorong, sekop pasir, dan penggaruk pasir.
Peningkatan fasilitas tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas produksi para pegaram.
“Kalau sebelumnya sekali perebusan hanya mampu menghasilkan sekitar 20 sampai 30 kilogram garam, sekarang dengan dapur baru kapasitasnya meningkat menjadi 70 hingga 120 kilogram sekali rebus. Artinya, produktivitas pegaram meningkat berkali-kali lipat,” jelas Safrizal.
Ia memastikan, kunjungan rombongan KKP turut menyaksikan secara langsung aktivitas produksi garam yang kembali berjalan.
“Hari ini rombongan melihat langsung dapur garam di Pidie sudah kembali ngebul. Bantuan yang diberikan sebelumnya ternyata benar-benar dimanfaatkan oleh para pegaram,” ungkapnya.
Pengolahan ikan kembali bergerak, hasil tangkapan nelayan terserap
Pemulihan juga menyentuh kelompok pengolah ikan di Kecamatan Kembang Tanjong yang sebelumnya terpaksa menghentikan kegiatan usaha akibat banjir.
Safrizal menjelaskan, keberlangsungan usaha pengolahan ikan memiliki peran penting dalam rantai ekonomi perikanan. Ketika unit pengolahan berhenti beroperasi, hasil tangkapan nelayan berpotensi tidak terserap secara optimal.
“Pengolah ikan ini dulu sempat berhenti karena banjir. Sekarang mereka sudah kembali mengolah dan mengawetkan ikan. Kalau pengolah berhenti, ikan hasil tangkapan nelayan juga tidak terserap,” katanya.
Ia menilai, bantuan KKP di Kabupaten Pidie telah menyentuh tiga sektor penting, yakni budidaya tambak, produksi garam rakyat, dan pengolahan hasil perikanan.
Ketiganya mulai kembali bergerak sehingga diharapkan mampu memperkuat rantai ekonomi masyarakat pesisir.
Safrizal menegaskan, Pemerintah Aceh akan terus bersinergi dengan KKP dan Pemkab Pidie untuk memastikan proses pemulihan berlangsung berkelanjutan.
“Kami berharap KKP tidak berhenti sampai di sini. Sinergi antara KKP, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Pidie harus terus diperkuat sampai seluruh sektor perikanan di Pidie benar-benar pulih,” harapnya.
DKP Pidie apresiasi perhatian pemerintah pusat
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie, Azhari, S.Pi., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui KKP terhadap masyarakat perikanan yang terdampak bencana banjir.
Menurutnya, kehadiran langsung Dirjen PDSPKP beserta jajaran menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi para petambak, pegaram, nelayan, dan pengolah hasil perikanan di Kabupaten Pidie.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut, terutama untuk mempercepat pemulihan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka.
“Kami berharap KKP pusat dapat terus membantu para petani tambak, nelayan, dan pengolah hasil perikanan di Pidie yang terdampak bencana, sehingga mereka segera pulih dan mampu meningkatkan taraf pendapatannya,” ujar Azhari.
Sekda Pidie: Jangan biarkan bantuan terbengkalai
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Pidie, Drs. Samsul Azhar, M.AP., menyampaikan harapan agar pemerintah pusat terus memberikan dukungan terhadap pemulihan seluruh sarana dan prasarana milik masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, pemulihan fasilitas produksi menjadi faktor penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi seperti sebelum bencana.
“Kami berharap KKP dapat terus membantu memulihkan seluruh sarana dan prasarana milik masyarakat tani dan nelayan di Pidie. Kalau sarananya sudah pulih, masyarakat bisa beraktivitas kembali dan ekonomi pesisir dapat bergerak,” ungkap Samsul Azhar.
Ia juga mengingatkan masyarakat penerima bantuan agar memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan secara optimal, menjaga keberlanjutannya, serta tidak membiarkan bantuan tersebut terbengkalai.
“Kepada masyarakat yang sudah menerima bantuan, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan terbengkalai. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat bangkit dan berkembang kembali,” tegasnya.
Samsul Azhar optimistis, melalui pemanfaatan bantuan secara maksimal dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sektor ekonomi masyarakat Pidie akan semakin kuat.
“Kalau bantuan dipakai, dipelihara, dan dikembangkan, Insya Allah Pidie akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya,” pungkasnya.
Kunjungan KKP tersebut menjadi gambaran bahwa keberhasilan rehabilitasi pascabencana tidak cukup diukur dari bangunan yang selesai dikerjakan atau fasilitas yang telah diserahkan. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika dapur garam kembali mengepul, pengolahan ikan kembali berproduksi, tambak kembali ditebar benih, dan masyarakat pesisir kembali memiliki penghasilan.
Dengan pengawalan lintas pemerintahan dan keberlanjutan program pemulihan, kebangkitan ekonomi kelautan dan perikanan Pidie diharapkan semakin nyata dan mampu mengembalikan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.
