LINTASNUSANTARANEWS.ID | BATAM- Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda wilayah Batam dan Bintan, Kepulauan Riau, pada 12 Oktober 2026. Penyidik menduga insiden tersebut dipicu kegagalan sistem proteksi serta kelalaian penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan instalasi kelistrikan.
Lima tersangka terdiri atas empat pejabat atau petugas PT PLN Batam berinisial RB, ZR, DA, dan AWD, serta seorang pihak kontraktor berinisial AIP. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa 25 saksi, meminta keterangan ahli, dan menggelar perkara.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, menjelaskan bahwa penyidikan menemukan dugaan pelanggaran kewajiban pengamanan pada fasilitas kelistrikan bertegangan tinggi yang berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik Batam dan Bintan.
Berdasarkan nilai kompensasi pelanggan akibat pemadaman tersebut, kerugian yang dilaporkan mencapai Rp57.315.057.007 atau sekitar Rp57,3 miliar. Nilai itu merupakan perhitungan kompensasi pelanggan yang disebut dalam penanganan perkara dan belum dengan sendirinya merupakan kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit resmi.
Berawal dari Ledakan Trafo di Gardu Induk Sei Harapan
Insiden bermula pada Senin (12/10/2026), sekitar pukul 06.28 WIB, di Gardu Induk Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
Berdasarkan keterangan saksi yang terdiri atas petugas operator piket dan satuan pengamanan, terdengar suara ledakan keras dari Trafo 1 yang diduga mengalami hubungan arus pendek atau short circuit.
Sekitar delapan menit kemudian, tepatnya pukul 06.36 WIB, gangguan pada sistem kelistrikan meluas hingga mengakibatkan pemadaman massal di Batam dan Bintan.
Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana gangguan pada satu bagian instalasi kelistrikan dapat berkembang menjadi gangguan sistem yang lebih luas apabila perangkat proteksi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Untuk mengungkap penyebab kejadian, tim gabungan Dittipidter Bareskrim Polri, Polda Kepulauan Riau, dan Laboratorium Forensik Polri melakukan olah TKP pada 14 Oktober 2026.
Penyidik Temukan Titik Leleh dan Kera Terluka Bakar
Dalam pemeriksaan teknis di Gardu Induk Sei Harapan, petugas menemukan indikasi titik leleh pada bagian bushing 150 kilovolt (kV) di Trafo 1.
Bushing merupakan komponen isolasi yang memungkinkan penghantar listrik melewati bagian peralatan bertegangan tinggi secara aman. Kerusakan pada komponen ini dapat berkaitan dengan gangguan isolasi maupun hubungan arus pendek.
Di sekitar lokasi, petugas juga menemukan seekor kera dalam keadaan hidup, tetapi mengalami luka bakar parah.
Temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk yang didalami penyidik terkait kemungkinan masuknya satwa liar ke kawasan instalasi kelistrikan. Namun, keberadaan kera tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan akhir mengenai penyebab gangguan, yang harus didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis dan forensik.
Selain temuan fisik, penyidik mengidentifikasi dugaan kegagalan sistem proteksi Trafo 1. Perangkat yang seharusnya mendeteksi dan mengisolasi gangguan diduga tidak bekerja sesuai standar sehingga gangguan berkembang dan berdampak pada jaringan yang lebih luas.
Empat Petugas PLN dan Satu Kontraktor Jadi Tersangka
Penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/121/X/2026/SPKT/DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI tertanggal 16 Oktober 2026.
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi serta meminta pendapat ahli pidana dan forensik, penyidik menetapkan lima tersangka yang dikelompokkan dalam dua kluster.
Kluster pertama melibatkan empat pejabat atau petugas PT PLN Batam, yakni RB, ZR, DA, dan AWD. Mereka diduga memiliki tanggung jawab dalam memastikan prosedur pengamanan dan pengoperasian fasilitas kelistrikan dijalankan sebagaimana ketentuan.
Kluster kedua melibatkan AIP dari pihak kontraktor yang diduga bertanggung jawab terhadap aspek pengamanan fisik instalasi.
“Berkaitan subjek hukumnya adalah orang tadi, adalah petugas PT PLN klusternya, kemudian yang kedua adalah kontraktor. Secara garis besar ada dua hal tersebut. Dari kluster PT PLN, itu adalah inisialnya RB, kemudian ZR, DA, AWD, itu adalah pejabat ataupun petugas yang seharusnya memastikan SOP-nya itu dilaksanakan,” tegas Irhamni.
Pagar Pengaman Diduga Tidak Dipasang Sesuai SOP
Irhamni menjelaskan bahwa gardu induk merupakan fasilitas vital yang semestinya memiliki pengamanan ketat untuk mencegah masuknya manusia maupun hewan ke area berbahaya.
Menurutnya, sistem pengamanan seharusnya mampu meminimalkan risiko gangguan dari luar, termasuk keberadaan satwa liar di sekitar instalasi bertegangan tinggi.
“SOP-nya apa? Bagaimana pengamanan, ini adalah instalasi yang sangat vital. Apabila ada orang ataupun hal yang lain seperti hewan dan sebagainya masuk dan terjadi seperti yang kita lihat tadi pemaparan, masuk naik ke Trafo 1 yang mana Trafo 1 adalah tegangan tinggi, sehingga terjadi korsleting atau short circuit, dampaknya sangat fatal,” jelasnya.
Penyidik juga menyoroti dugaan tidak terpenuhinya standar pengamanan pagar di lingkungan gardu induk.
Irhamni menyebut pihak kontraktor semestinya memastikan pagar pengaman dipasang sesuai ketentuan, termasuk sistem pencegahan masuknya hewan liar yang telah diidentifikasi berada di sekitar lokasi.
Menurut penyidik, pengamanan berupa pagar yang direncanakan memiliki aliran listrik pencegah gangguan tidak dipasang sebagaimana SOP yang berlaku.
Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk menentukan hubungan antara kewajiban masing-masing pihak, tindakan atau kelalaian yang terjadi, serta dampaknya terhadap gangguan kelistrikan.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, kelima orang tersebut tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kerugian Kompensasi Pelanggan Ditaksir Rp57,3 Miliar
Pemadaman listrik massal tidak hanya berdampak pada kontinuitas pasokan energi, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas rumah tangga, perdagangan, industri, layanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Dalam perkara ini, nilai kompensasi kepada pelanggan akibat gangguan listrik disebut mencapai Rp57.315.057.007.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator besarnya dampak finansial pemadaman. Namun, perlu dibedakan antara kewajiban kompensasi pelanggan, kerugian perusahaan penyedia listrik, kerugian ekonomi masyarakat, dan kerugian keuangan negara karena masing-masing memiliki dasar penghitungan dan pembuktian yang berbeda.
Penyidik masih perlu memastikan besaran kerugian yang relevan secara hukum serta keterkaitannya dengan perbuatan yang disangkakan kepada para tersangka.
Penyidik Terapkan Pasal KUHP dan UU Ketenagalistrikan
Dalam informasi penanganan perkara, penyidik menyebut penerapan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai alternatif.
Ancaman pidana yang disebut dalam keterangan perkara bervariasi, bergantung pada unsur tindak pidana dan akibat yang dapat dibuktikan.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai rumusan perbuatan yang disangkakan, ketentuan pidana yang tepat, serta hubungan sebab-akibat antara dugaan kelalaian dan pemadaman massal.
Hal itu penting karena pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada jabatan atau tanggung jawab administratif seseorang. Penyidik harus membuktikan unsur kesalahan, kewajiban hukum yang dilanggar, dan kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan.
Blackout Batam–Bintan Jadi Peringatan Penting bagi Pengelola Infrastruktur Vital
Kasus ini menjadi pengingat mengenai pentingnya standar keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan, terutama pada instalasi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala luas.
Gardu induk bertegangan tinggi membutuhkan pengamanan berlapis, mulai dari perlindungan fisik kawasan, inspeksi peralatan, pemeliharaan sistem proteksi, hingga pengujian berkala terhadap kemampuan perangkat mengisolasi gangguan.
Pengamanan terhadap satwa liar juga menjadi aspek penting, khususnya pada fasilitas yang berada dekat kawasan dengan aktivitas hewan.
Selain penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab, hasil penyidikan diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pemeliharaan instalasi kelistrikan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Penetapan lima tersangka dalam kasus blackout Batam–Bintan menegaskan bahwa gangguan pada infrastruktur vital tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran kewajiban keselamatan dan pengamanan.
Kini, proses hukum diharapkan mampu mengungkap secara terang penyebab pemadaman, peran masing-masing pihak, serta langkah perbaikan yang diperlukan untuk menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Batam dan Bintan.
