LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sejumlah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dinilai justru terlibat dalam tindakan pemicu peperangan dan mengabaikan hukum internasional. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab melemahnya efektivitas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Kritik itu disampaikan Guterres dalam forum Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What’s Next?” yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam pidatonya, Guterres menyoroti ironi yang terjadi dalam sistem keamanan internasional. Negara-negara yang memperoleh mandat dan kewenangan khusus untuk menjaga perdamaian dunia justru, dalam sejumlah kasus, terlibat dalam tindakan militer yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
“Hari ini, sayangnya, terkadang kita menyaksikan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) justru memulai perang sendiri dengan mengabaikan hukum internasional,” kata Guterres.
Pernyataan tersebut menjadi kritik serius terhadap tata kelola keamanan global, terutama ketika kepentingan geopolitik negara-negara besar menghambat kemampuan Dewan Keamanan mengambil tindakan kolektif dalam menghadapi konflik bersenjata.
Hak Veto dan Kepentingan Negara Besar Jadi Sorotan
Dewan Keamanan PBB memiliki lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Kelima negara tersebut memiliki hak veto yang memungkinkan mereka menggagalkan pengesahan resolusi substantif, meskipun resolusi itu didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan.
Sistem tersebut merupakan bagian dari struktur PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Namun, dalam perkembangannya, hak veto kerap menjadi perdebatan karena dapat menghambat keputusan bersama ketika kepentingan salah satu anggota tetap bersinggungan dengan konflik yang sedang dibahas.
Guterres menilai tindakan sepihak negara-negara berkekuatan besar telah memperlemah kemampuan PBB dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas internasional.
Situasi menjadi semakin kompleks ketika negara yang memiliki kewenangan khusus dalam Dewan Keamanan justru menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Dalam kondisi demikian, upaya penyelesaian melalui mekanisme multilateral dapat menghadapi hambatan politik yang besar.
Meski menyampaikan kritik keras, dalam kutipan pidato yang tersedia Guterres tidak menyebut secara khusus negara mana yang dimaksud sebagai pihak yang memulai perang.
Komposisi Dewan Keamanan Dinilai Tidak Lagi Mewakili Dunia
Selain mengkritik perilaku sejumlah anggota tetap, Guterres mempertanyakan relevansi struktur Dewan Keamanan PBB dengan perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia saat ini.
Menurutnya, komposisi lima anggota tetap yang terdiri atas tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan satu negara Asia mencerminkan konfigurasi kekuatan dunia pada masa pembentukan PBB, bukan realitas global delapan dekade kemudian.
“Apakah ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah ini merupakan badan yang representatif mewakili realitas dunia saat ini? Jelas tidak,” tegas Guterres.
Ia menilai pengaruh ekonomi dan politik negara-negara berkembang terus meningkat, tetapi perubahan tersebut belum tercermin secara memadai dalam struktur pengambilan keputusan tertinggi PBB di bidang perdamaian dan keamanan.
Kondisi itu menimbulkan persoalan representasi, khususnya bagi negara-negara di kawasan Global South atau negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas internasional, pembangunan, dan tata kelola global yang lebih adil.
Global South Menuntut Peran Lebih Besar
Perdebatan mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB telah berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu isu utamanya adalah perlunya memperluas keterwakilan kawasan yang selama ini belum memiliki kursi anggota tetap, terutama Afrika, serta meningkatkan representasi Asia dan Amerika Latin.
Negara-negara berkembang juga menginginkan sistem pengambilan keputusan yang lebih inklusif agar persoalan keamanan internasional tidak didominasi kepentingan segelintir kekuatan besar.
Namun, reformasi Dewan Keamanan menghadapi tantangan besar karena perubahan mendasar terhadap Piagam PBB memerlukan dukungan politik yang luas, termasuk persetujuan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan melalui mekanisme ratifikasi yang berlaku.
Artinya, negara-negara yang saat ini memiliki hak veto juga memegang peranan menentukan dalam proses perubahan struktur yang berpotensi memengaruhi kewenangan mereka sendiri.
Persoalan inilah yang menjadikan reformasi Dewan Keamanan sebagai salah satu agenda paling sulit dalam pembaruan tata kelola PBB.
Guterres Apresiasi Konsistensi Indonesia
Dalam forum tersebut, Guterres turut mengapresiasi peran Indonesia yang dinilai konsisten menyuarakan pentingnya reformasi tata kelola global dan penguatan multilateralisme yang lebih inklusif.
Indonesia dipandang memiliki posisi penting sebagai negara berkembang yang aktif mendorong penghormatan terhadap hukum internasional serta penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.
Guterres menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara berkembang dalam memastikan aturan internasional berlaku bagi seluruh negara tanpa pengecualian.
Bagi Indonesia, isu reformasi PBB berkaitan erat dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan komitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.
Peran tersebut juga sejalan dengan perhatian Indonesia terhadap penyelesaian konflik internasional melalui jalur diplomasi, termasuk dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Hukum Internasional Tidak Boleh Berlaku Selektif
Kritik Guterres membawa pesan bahwa efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada kesediaan seluruh negara, termasuk negara-negara besar, untuk menghormati aturan yang telah disepakati bersama.
Apabila negara berkekuatan militer dan politik besar dapat mengabaikan prinsip hukum internasional tanpa konsekuensi yang efektif, kredibilitas sistem keamanan kolektif berisiko semakin melemah.
Dewan Keamanan seharusnya menjadi forum utama untuk mencegah konflik, menghentikan permusuhan, dan membangun penyelesaian damai. Namun, persaingan geopolitik serta penggunaan hak veto dapat menghambat respons terhadap krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata.
Karena itu, reformasi PBB bukan semata-mata persoalan penambahan kursi anggota, tetapi juga menyangkut akuntabilitas, keterwakilan, dan konsistensi penerapan hukum internasional.
Delapan Dekade PBB, Reformasi Semakin Mendesak
Memasuki lebih dari delapan dekade sejak didirikan pada 1945, PBB menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan relevansinya di tengah perubahan peta kekuatan global.
Konflik bersenjata, meningkatnya persaingan antarnegara besar, dan berkembangnya pengaruh negara-negara Global South menuntut sistem multilateral yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.
Pernyataan Guterres di Jakarta memperlihatkan bahwa persoalan mendasar Dewan Keamanan bukan hanya keterbatasan dalam mengambil keputusan, melainkan juga kontradiksi antara tanggung jawab menjaga perdamaian dan tindakan sejumlah negara yang memiliki kewenangan terbesar dalam lembaga tersebut.
Pesan utama Guterres jelas: negara-negara yang diberi tanggung jawab khusus menjaga perdamaian dunia semestinya menjadi teladan dalam menghormati hukum internasional, bukan justru menggunakan kekuatannya untuk memicu peperangan.
Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk terus memperjuangkan reformasi PBB yang lebih demokratis, representatif, dan mampu menjalankan mandat perdamaian secara adil.
Tanpa pembaruan yang berarti, Dewan Keamanan berisiko semakin kehilangan kepercayaan masyarakat internasional, terutama ketika konflik terus berlangsung sementara keputusan untuk menghentikannya terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar.
