LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilaporkan menyatakan bahwa Komisi III DPR RI memberikan dukungan terhadap langkah Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain. Pernyataan tersebut disampaikan seusai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam materi pemberitaan yang beredar, perkara tersebut disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dirujuk dengan inisial LSP, bersama tiga pihak lainnya berinisial AS, EH, dan SU. Namun, status hukum masing-masing pihak, dasar penetapan tersangka, serta bukti dugaan keterlibatan mereka masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen dan keterangan resmi penyidik.
Menurut pernyataan yang dikaitkan dengan Suyudi, dukungan Komisi III DPR menjadi dorongan bagi penyidik untuk menelusuri seluruh rangkaian dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Ia menyatakan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh penjelasan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada prinsipnya para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Suyudi sebagaimana dikutip dalam materi pemberitaan tersebut.
Dugaan Penyadapan terhadap Tokoh Negara Menjadi Sorotan
Perkara ini mendapat perhatian karena dugaan penyadapan disebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk lingkungan pimpinan negara. Apabila terbukti, akses ilegal terhadap komunikasi pribadi maupun informasi yang dilindungi hukum dapat menimbulkan persoalan serius terkait keamanan informasi, perlindungan privasi, dan penyalahgunaan kewenangan.
Suyudi menyatakan bahwa Polri berupaya menjawab keresahan masyarakat serta pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh dugaan penyadapan tersebut. Ia meminta publik memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dan menyelesaikan pemeriksaan sesuai prosedur hukum.
“Untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” katanya.
Meski demikian, dugaan bahwa Presiden Prabowo Subianto maupun tokoh nasional tertentu menjadi korban penyadapan tetap harus didukung hasil pemeriksaan forensik digital, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang sah. Penyebutan seseorang sebagai korban maupun pelaku tidak dapat hanya didasarkan pada pernyataan politik atau informasi yang belum teruji.
Komisi III DPR Minta Pengusutan Tidak Berhenti pada Pelaku Lapangan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam materi yang sama disebut menyampaikan dukungan terhadap pengungkapan perkara serta meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Komisi III juga disebut menyoroti dugaan penghilangan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jika benar terjadi, tindakan menghapus atau merusak barang bukti elektronik dapat menjadi bagian penting dalam penyidikan, bergantung pada unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dukungan parlemen terhadap proses penyidikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Namun, dukungan tersebut tidak menggantikan kewajiban penyidik untuk bekerja secara independen, menguji alat bukti, dan menjamin hak seluruh pihak yang diperiksa.
Dugaan Makar Harus Dibuktikan Sesuai Unsur Pidana
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah munculnya desakan agar dugaan penyadapan ilegal dikaitkan dengan tindak pidana makar.
Dalam hukum pidana, penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan makar merupakan kategori perbuatan yang memiliki unsur hukum berbeda. Karena itu, dugaan penyadapan tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai makar tanpa pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut.
Penerapan pasal pidana harus didasarkan pada perbuatan konkret, tujuan, hubungan antarpelaku, serta bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan. Penilaian akhir mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana menjadi kewenangan pengadilan.
Prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh tekanan politik, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pihak yang diduga menjadi korban maupun pihak yang diperiksa.
Publik Menunggu Transparansi dan Kepastian Hukum
Dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan, terlebih apabila dikaitkan dengan pejabat atau mantan pejabat tinggi negara, merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan transparan dan akuntabel.
Pengusutan yang menyeluruh perlu menjelaskan asal-usul dugaan penyadapan, pihak yang memberikan perintah apabila ada, perangkat atau sistem yang digunakan, tujuan tindakan tersebut, serta kemungkinan penyalahgunaan informasi yang diperoleh.
Di sisi lain, penyidik tetap berkewajiban menjunjung asas praduga tidak bersalah dan tidak menyampaikan kesimpulan yang melampaui bukti yang telah ditemukan.
Pengungkapan perkara ini akan menjadi ujian bagi profesionalisme Polri dan efektivitas pengawasan DPR. Dukungan politik terhadap pemberantasan kejahatan harus diikuti pembuktian hukum yang objektif, sehingga setiap pihak yang terbukti bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang tidak terbukti terlibat tetap memperoleh perlindungan atas hak dan nama baiknya.
