LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di sejumlah wilayah Kalimantan mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemerintah pusat didorong mengambil langkah strategis dengan memperkuat armada pemadam kebakaran udara, termasuk mempertimbangkan pengadaan pesawat khusus berkapasitas besar seperti yang digunakan Jepang.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, menilai penanganan karhutla tidak boleh terus mengandalkan pola yang sama setiap tahun tanpa peningkatan sarana, teknologi, dan kesiapan operasional. Apalagi, dampak kebakaran bukan hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengancam kesehatan serta mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Syarief, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan bencana, khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut luas serta sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Kalimantan Barat, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Kita di DPR sudah sering menyampaikan bahwa negara kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir besar,” ujar Syarief dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Belajar dari Jepang, Pemadaman Udara Harus Diperkuat
Syarief mengatakan, salah satu langkah yang patut dipertimbangkan pemerintah adalah pengadaan pesawat khusus pemadam kebakaran untuk meningkatkan kecepatan penanganan titik api, terutama di kawasan yang sulit dijangkau petugas darat.
Ia mencontohkan penggunaan pesawat pemadam di Jepang sebagai referensi penguatan peralatan penanggulangan bencana di Indonesia.
“Tentu semuanya harus kita antisipasi, baik dengan menambah peralatan maupun perlengkapan lainnya. Mungkin ke depan kita juga perlu memiliki pesawat seperti yang digunakan Jepang agar ketika terjadi kebakaran, pemadaman bisa dilakukan dengan cepat,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan sarana pemadam udara yang memadai dapat menjadi bagian penting dari upaya mempercepat respons ketika kebakaran mulai terdeteksi, sehingga api tidak terlanjur meluas ke kawasan hutan, perkebunan, maupun permukiman masyarakat.
Namun, pengadaan pesawat pemadam juga perlu disertai kajian kebutuhan operasional, karakteristik wilayah, ketersediaan sumber air, biaya pemeliharaan, serta koordinasi dengan tim pemadam di darat. Khusus pada kebakaran lahan gambut, pemadaman udara tetap harus didukung pembasahan dan pendinginan hingga ke lapisan bawah permukaan tanah.
Kabut Asap Berulang, Masyarakat Terus Menanggung Dampak
Syarief mengingatkan bahwa karhutla merupakan persoalan yang berulang dan telah menimbulkan keresahan masyarakat, terutama akibat kabut asap yang menyelimuti kawasan terdampak.
Paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan, khususnya bagi anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan. Selain itu, kabut asap dapat mengganggu kegiatan pendidikan, transportasi, serta aktivitas perekonomian.
Karena itu, penanganan karhutla harus diarahkan bukan hanya pada pemadaman setelah api membesar, melainkan juga pada peningkatan kemampuan deteksi dini, pencegahan, dan respons cepat.
Syarief berharap pengalaman menghadapi karhutla selama bertahun-tahun dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penanggulangan bencana secara nasional.
“Mudah-mudahan, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Anggaran Penanggulangan Bencana Harus Dimanfaatkan Optimal
Selain persoalan keterbatasan sarana pemadam, Syarief menyoroti pentingnya kesiapan anggaran pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.
Ia menyatakan pemerintah telah menyediakan pos-pos anggaran yang dapat dimanfaatkan daerah untuk mendukung penanganan bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Tentu sudah ada pos-pos anggaran yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah akan menganggarkan dan menyerapnya sesuai dengan kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut,” katanya.
Menurut Syarief, pemerintah daerah perlu memastikan perencanaan dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana dilakukan secara tepat sasaran, terutama untuk mendukung kesiapan personel, peralatan, logistik, dan kebutuhan operasional di lapangan.
Pemanfaatan anggaran juga perlu diimbangi koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait agar penanganan kebakaran dapat dilakukan tanpa keterlambatan.
Pencegahan dan Penegakan Hukum Tak Boleh Diabaikan
Dorongan pengadaan pesawat pemadam kebakaran merupakan salah satu pilihan untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi karhutla. Namun, penambahan armada saja tidak cukup apabila sumber kebakaran dan kerusakan lingkungan tidak ditangani secara menyeluruh.
Pengawasan kawasan rawan, pengelolaan lahan gambut, kesiapan sumber air, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan yang melanggar ketentuan tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa investasi peralatan penanggulangan bencana memberikan manfaat nyata melalui waktu respons yang lebih cepat dan penurunan luas kebakaran.
Usulan DPR untuk memperkuat armada pesawat pemadam menjadi pengingat bahwa bencana karhutla tidak seharusnya terus ditangani secara reaktif setiap kali musim kering tiba.
Dengan wilayah rawan kebakaran yang luas dan dampak kabut asap yang dapat menjangkau lintas daerah, Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan karhutla yang lebih siap, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan.
Harapannya, penguatan sarana pemadam, pemanfaatan anggaran yang efektif, serta pengawasan lingkungan yang konsisten dapat mengurangi risiko kebakaran berulang sekaligus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan.
