LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), dan disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pergantian kepemimpinan tersebut menandai babak baru bagi BNPB, lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh Indonesia.
Kristomei kini mengemban tanggung jawab memimpin lembaga yang dituntut bergerak cepat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga bencana hidrometeorologi lainnya.
Presiden Prabowo Pimpin Langsung Pengucapan Sumpah
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Kristomei Sianturi.
Sumpah tersebut menegaskan kewajiban pejabat negara untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan secara adil dan bertanggung jawab.
“Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo saat membacakan sumpah jabatan.
Kristomei mengikuti sumpah tersebut sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dan kewenangan barunya sesuai ketentuan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan.
Setelah pengucapan sumpah, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.
Presiden Prabowo kemudian memberikan ucapan selamat kepada Kristomei, disusul Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para pejabat yang menghadiri acara tersebut.
Sejumlah Pimpinan TNI Hadiri Pelantikan
Pelantikan Kepala BNPB turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan TNI.
Selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hadir sejumlah pimpinan militer, di antaranya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
Kehadiran unsur pimpinan TNI mencerminkan pentingnya koordinasi antara lembaga penanggulangan bencana dan institusi pertahanan dalam mendukung operasi kemanusiaan.
Selama ini, personel TNI menjadi salah satu unsur yang dilibatkan dalam penanganan bencana, khususnya untuk membantu evakuasi korban, membuka akses wilayah terisolasi, mendistribusikan bantuan, serta mendukung pelayanan darurat bagi masyarakat terdampak.
Kristomei Gantikan Suharyanto
Dengan pelantikan tersebut, Kristomei Sianturi resmi menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya memimpin BNPB.
Pergantian ini membawa konsekuensi penting terhadap kesinambungan kebijakan penanggulangan bencana nasional, terutama dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia, peralatan, sistem peringatan dini, dan dukungan logistik.
Sebagai Kepala BNPB, Kristomei akan bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait.
Tugas tersebut mencakup penguatan langkah mitigasi sebelum bencana terjadi, percepatan respons ketika keadaan darurat, serta dukungan terhadap pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
Kepemimpinan baru juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif, mengingat karakteristik ancaman bencana di Indonesia sangat beragam.
Penanganan Karhutla dan Bencana Hidrometeorologi Jadi Tantangan
Pergantian Kepala BNPB berlangsung ketika Indonesia masih menghadapi ancaman berbagai bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan pemerintah dalam melakukan pemantauan titik panas, mengoordinasikan upaya pemadaman, menyiapkan dukungan logistik, serta melindungi masyarakat dari dampak gangguan kualitas udara.
Selain karhutla, ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem juga membutuhkan perhatian serius, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, BNPB perlu memastikan bahwa seluruh unsur penanggulangan bencana memiliki kemampuan merespons secara cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, BMKG, TNI, Polri, kementerian terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan keadaan darurat.
Transparansi Anggaran Penanggulangan Bencana Perlu Diperkuat
Selain tantangan operasional di lapangan, kepemimpinan baru BNPB juga dihadapkan pada pentingnya penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.
Dana Siap Pakai (DSP) merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan darurat bencana. Pengelolaannya membutuhkan keseimbangan antara kecepatan penggunaan dana dan kepatuhan terhadap ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.
Di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan dana kedaruratan bencana yang tengah menjadi pemberitaan, penguatan sistem pengawasan internal menjadi kebutuhan penting bagi BNPB.
Namun, informasi pelantikan yang tersedia tidak menyebutkan bahwa pergantian Suharyanto dengan Kristomei disebabkan oleh perkara hukum tertentu. Karena itu, hubungan langsung antara pergantian pimpinan dan perkara tersebut tidak dapat disimpulkan tanpa penjelasan resmi pemerintah.
Kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa, serta memastikan seluruh bantuan dan anggaran penanggulangan bencana digunakan sesuai peruntukannya.
Perlindungan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Sebagai negara yang berada di kawasan rawan gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan berbagai bencana hidrometeorologi, Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang semakin tangguh.
BNPB memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga melalui edukasi, mitigasi risiko, peningkatan kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Percepatan distribusi bantuan, ketepatan pendataan korban, kesiapan tempat pengungsian, ketersediaan kebutuhan dasar, serta pemulihan infrastruktur menjadi bagian dari ukuran keberhasilan penanganan bencana.
Di bawah kepemimpinan Kristomei Sianturi, kesinambungan program yang telah berjalan perlu dijaga, sementara berbagai kelemahan tata kelola dan koordinasi harus terus diperbaiki.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas BNPB dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks.
Dengan amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto, Mayjen TNI Kristomei Sianturi kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan BNPB semakin responsif, profesional, transparan, dan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat Indonesia ketika menghadapi bencana.
