LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dinamika politik nasional kembali menghangat menyusul bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga Selasa (10/11/2026), sekitar 50 anggota DPR RI dilaporkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul penggunaan hak konstitusional lembaga legislatif tersebut.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa jumlah legislator yang mendukung usulan tersebut terus bertambah. Bahkan, menurutnya, dukungan tidak hanya berasal dari satu kelompok politik, melainkan melibatkan anggota dari berbagai fraksi di parlemen.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilaporkan detikcom.
Mardani yang turut menandatangani dokumen pengusulan tersebut memastikan bahwa surat usulan Hak Menyatakan Pendapat telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Mardani Sebut Dukungan Datang dari Mayoritas Fraksi
Salah satu perkembangan penting dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut adalah klaim adanya dukungan lintas fraksi.
Mardani menyebut para anggota DPR yang menandatangani dokumen berasal dari berbagai kelompok politik yang memiliki keterwakilan di parlemen.
“Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi,” ungkapnya.
Meski demikian, Mardani belum memerinci identitas seluruh anggota DPR yang telah memberikan tanda tangan maupun jumlah pengusul dari masing-masing fraksi.
Pernyataan tersebut juga belum dapat diartikan sebagai sikap resmi seluruh fraksi, sebab dukungan anggota secara perseorangan tidak selalu mencerminkan keputusan kelembagaan partai politik.
Jumlah sekitar 50 anggota yang disebutkan Mardani merupakan perkembangan terbaru dari proses pengumpulan dukungan yang sebelumnya telah berlangsung.
Jumlah Penandatangan Bertambah dari 12 Menjadi Sekitar 50 Orang
Sebelumnya, Mardani Ali Sera membagikan dokumentasi berupa foto dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”.
Dalam dokumentasi awal yang dilihat detikcom, terdapat 12 nama anggota DPR RI yang telah membubuhkan tanda tangan. Nama Mardani tercantum pada urutan pertama dalam dokumen tersebut.
Selain daftar pengusul, dokumentasi yang dibagikan juga memperlihatkan berkas lain yang memuat penjelasan serta rujukan pasal-pasal terkait usulan penggunaan hak tersebut.
Seiring berjalannya proses pengumpulan dukungan, jumlah penandatangan dilaporkan mengalami peningkatan.
Mardani sebelumnya menyampaikan bahwa dukungan telah melampaui 25 anggota DPR sebelum kemudian menyebut jumlah terbaru mencapai sekitar 50 orang.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” katanya.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengumpulan tanda tangan masih berlangsung dan jumlah pengusul berpotensi berubah.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR RI?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR RI yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain Hak Menyatakan Pendapat, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak angket sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Secara umum, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyampaikan sikap kelembagaan terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun persoalan tertentu yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, mekanisme konstitusional memiliki ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengumpulan tanda tangan anggota DPR, melainkan harus melalui tahapan dan persyaratan konstitusional yang ketat.
Karena itu, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran harus dibedakan dari keputusan resmi DPR ataupun proses pemberhentian Wakil Presiden.
Pengajuan Usulan Belum Berarti DPR Mengambil Keputusan
Meskipun sekitar 50 anggota DPR disebut telah menandatangani usulan tersebut, langkah itu masih merupakan tahap pengajuan dan pengumpulan dukungan.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat harus memenuhi persyaratan tertentu.
Salah satu ketentuannya adalah usulan diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
Namun, terpenuhinya jumlah minimum pengusul tidak secara otomatis membuat Hak Menyatakan Pendapat disetujui sebagai sikap resmi DPR.
Usulan tersebut masih harus melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk menyetujui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, rapat paripurna DPR harus memenuhi persyaratan kehadiran dan persetujuan yang ditetapkan undang-undang.
Dengan demikian, jumlah penandatangan yang disampaikan Mardani menunjukkan dukungan awal terhadap pengajuan, bukan keputusan akhir lembaga legislatif.
Mekanisme Konstitusional terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Apabila Hak Menyatakan Pendapat digunakan dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, terdapat mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam mekanisme tersebut, DPR terlebih dahulu harus mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusional sebelum dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya masih harus melalui tahapan konstitusional di DPR dan MPR.
Dengan demikian, pengumpulan sekitar 50 tanda tangan anggota DPR tidak dapat langsung dimaknai sebagai proses pemberhentian Wakil Presiden.
Substansi Polemik Gibran Masih Perlu Diperjelas
Dalam keterangan yang disampaikan Mardani, usulan Hak Menyatakan Pendapat disebut berkaitan dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, informasi yang tersedia belum memerinci secara lengkap substansi dugaan pelanggaran, argumentasi hukum, maupun dasar konstitusional yang dicantumkan dalam dokumen pengusulan tersebut.
Karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari para pengusul mengenai persoalan yang menjadi dasar penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Keterangan resmi pimpinan DPR juga penting untuk memastikan status administrasi surat, tahapan penanganan, serta kemungkinan pembahasannya dalam mekanisme kelembagaan.
Di sisi lain, tanggapan dari pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga diperlukan agar pemberitaan mengenai persoalan tersebut tetap berimbang.
Perhatian Kini Tertuju pada Pimpinan DPR RI
Setelah Mardani memastikan surat usulan telah disampaikan, perhatian berikutnya tertuju pada langkah pimpinan DPR RI dalam menindaklanjuti dokumen tersebut.
Perkembangan ini berpotensi menjadi salah satu agenda politik nasional yang mendapat perhatian luas, terutama karena berkaitan dengan penggunaan hak konstitusional DPR terhadap persoalan yang menyangkut Wakil Presiden.
Namun, seluruh proses tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan tata tertib parlemen.
Pengumpulan sekitar 50 tanda tangan anggota DPR merupakan perkembangan dalam tahap pengusulan Hak Menyatakan Pendapat, tetapi belum menjadi keputusan resmi DPR RI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kepastian mengenai kelanjutan usulan tersebut akan bergantung pada verifikasi dukungan, pembahasan kelembagaan, dan mekanisme pengambilan keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.
