LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Pemerintah Aceh mendorong percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Percepatan dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., saat mengikuti diskusi terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh, di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026).
Taufik hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT., M.T. Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., Asisten Deputi PRB Dr. Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta SKPA terkait.
Dalam arahannya, Taufik menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penanganan pascabencana.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus menyamakan langkah agar program pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Ia mengingatkan, percepatan rehab-rekon perlu menjadi perhatian karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga penghujung tahun. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah agar infrastruktur dan fasilitas yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan.
Sejumlah Persoalan Masih Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus dalam proses pemulihan pascabencana.
Di antaranya penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai, pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di daerah.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan dan pelaporan terhadap program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian/lembaga.
Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memperoleh informasi yang utuh mengenai berbagai program yang sedang berjalan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program maupun kegiatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, Robby turut melaporkan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong agar dapat direalisasikan secara optimal guna mendukung proses pemulihan daerah.
Pemerintah Pusat Bentuk Tim Pengarah dan Pakar
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis sekaligus membantu memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota memastikan proses pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik.
Menurutnya, berbagai persoalan yang berpotensi menjadi isu sensitif dalam proses pemulihan perlu dikawal secara bersama-sama agar penanganan dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan turut memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi yang akan menjadi bahan penguatan langkah strategis Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Pemerintah Aceh berharap koordinasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mengembalikan aktivitas masyarakat yang terdampak bencana secara bertahap.
Plt Sekda Aceh Dorong Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi
