LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Rencana pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dengan anggaran hampir Rp12 triliun mendapat perhatian dari ekonom. Kebijakan tersebut dinilai perlu diarahkan tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan sumber pendapatan baru dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mendorong agar anggaran tersebut dapat diarahkan ke program yang memiliki dampak ekonomi lebih berkelanjutan, seperti padat karya, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penambahan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Untuk menciptakan pendapatan. Misalnya dialokasikan ke padat karya, UMKM, tambahan untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau kredit-kredit lainnya,” kata Tauhid kepada Kompas.com, Minggu (4/10/2026).
Menurutnya, tambahan pembiayaan KUR dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal dan mengembangkan kegiatan produksinya.
Pertumbuhan usaha tersebut pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya berhenti pada peningkatan konsumsi rumah tangga, tetapi juga mendorong masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Anggaran Didorong Memperkuat UMKM
Dalam perspektif pembangunan ekonomi, penguatan UMKM dinilai penting karena sektor tersebut memiliki peran besar dalam menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.
Tambahan akses pembiayaan dapat digunakan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan, memperluas pemasaran, hingga menambah tenaga kerja.
Jika dilakukan secara tepat sasaran, kebijakan tersebut dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Modal yang masuk ke sektor usaha tidak hanya meningkatkan kemampuan produksi, tetapi juga berpotensi menciptakan pendapatan bagi pekerja dan pelaku usaha lainnya.
Karena itu, Tauhid menilai dukungan terhadap UMKM dan pembiayaan produktif dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Stabilitas Harga Pangan Juga Jadi Perhatian
Selain UMKM dan KUR, anggaran tersebut dinilai dapat diarahkan untuk memperkuat stabilitas harga pangan.
Menurut Tauhid, stabilitas pangan penting karena kenaikan harga komoditas pangan dapat menggerus daya beli masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.
“Menurut saya, memperbaiki stabilitas harga pangan. Kalau kita lihat pada kelompok tertentu, volatile food (pangan bergejolak) ini inflasinya tinggi, di atas 4 persen atau 5 persen bahkan lebih,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat cadangan pangan, terutama untuk komoditas di luar beras yang mengalami tekanan harga.
“Memperbaiki cadangan pangan, terutama di luar beras, itu sangat penting karena harga pangannya sedang bermasalah,” lanjutnya.
Stabilitas pangan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok terkendali, pendapatan rumah tangga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kegiatan ekonomi produktif.
Sebaliknya, ketika harga pangan meningkat tajam, sebagian besar pendapatan masyarakat akan terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga ruang konsumsi dan investasi rumah tangga menjadi lebih terbatas.
Pemerintah Siapkan BSU untuk 13,3 Juta Pekerja
Sebelumnya, pemerintah berencana menyalurkan BSU 2026 pada periode Oktober hingga Desember.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
“Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
BSU merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja dan mendorong konsumsi rumah tangga.
Namun, dari perspektif pembangunan ekonomi, kebijakan bantuan langsung juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan kondisi agar masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih kuat dalam jangka panjang.
Dari Menjaga Daya Beli Menuju Menciptakan Pendapatan
Perdebatan mengenai penggunaan anggaran BSU pada akhirnya berkaitan dengan pilihan strategi pembangunan ekonomi.
Bantuan langsung dapat memberikan manfaat cepat bagi penerima karena meningkatkan kemampuan konsumsi dalam jangka pendek. Namun, kebijakan produktif seperti penguatan UMKM, padat karya, pembiayaan usaha, dan stabilisasi pangan memiliki potensi memberikan dampak yang lebih panjang apabila dirancang dan dilaksanakan secara tepat.
Dalam konteks tersebut, anggaran pemerintah dapat diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan daya beli, tetapi juga menciptakan daya menghasilkan pendapatan.
Pendekatan tersebut penting ketika perekonomian menghadapi tantangan berupa tekanan harga pangan, perlambatan konsumsi, serta kebutuhan menciptakan lapangan kerja baru.
Dengan memperkuat sektor produktif, pemerintah dapat mendorong terbentuknya siklus ekonomi yang lebih berkelanjutan: pembiayaan meningkatkan kapasitas usaha, kapasitas usaha menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja meningkatkan pendapatan, dan peningkatan pendapatan kemudian mendorong konsumsi masyarakat.
Pada saat yang sama, stabilitas pangan diperlukan agar peningkatan pendapatan tersebut tidak kembali tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Karena itu, usulan penguatan UMKM, KUR, padat karya, serta cadangan pangan dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan pendapatan dan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan hanya bagaimana menggelontorkan anggaran untuk menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi bagaimana setiap rupiah anggaran negara mampu menghasilkan aktivitas ekonomi, lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.
BSU 2026 Rp12 Triliun, Ekonom Dorong Dialihkan untuk UMKM, KUR hingga Stabilitas Pangan
