LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektare sejak dibentuk pada Februari 2025.
Dari total kawasan tersebut, sekitar 4,25 juta hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola. Sementara itu, lebih dari 1,14 juta hektare lainnya diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk kepentingan reforestasi.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah.
“Satgas PKH sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga hari ini telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 6.206.212,14 hektare,” kata Barita di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.
Menurut Barita, dari luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali tersebut, sebanyak 4.253.177,68 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola.
Sedangkan kawasan seluas 1.149.952,39 hektare telah diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan reforestasi atau pemulihan kembali kawasan hutan.
Negara Terima Rp56 Triliun
Selain menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan, Satgas PKH juga mencatat penerimaan negara dalam jumlah besar.
Barita menyebut hingga saat ini sekitar Rp56 triliun telah diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk penagihan denda administratif dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pada Selasa, Satgas PKH kembali menyerahkan dana sebesar Rp13,2 triliun kepada negara.
Dana tersebut terdiri atas tiga komponen utama.
Pertama, hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp3.475.738.523.741,13.
Kedua, PNBP yang berasal dari penanganan tindak pidana khusus sebesar Rp1.535.750.234.271,00.
Ketiga, penerimaan pajak atas wajib pajak yang merupakan tindak lanjut kegiatan Satgas PKH sebesar Rp8.229.846.923.898,00.
Besarnya penerimaan tersebut menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kembali lahan, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara.
Melibatkan 12 Kementerian dan Lembaga
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan, angka sekitar Rp56 triliun tersebut berasal dari penerimaan negara yang berkaitan dengan kerja 12 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH.
Menurut Anang, penerimaan tersebut antara lain berasal dari PNBP yang diterima Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, serta penerimaan pajak yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penertiban kawasan hutan.
“Uang ini hasil dari uang negara. Artinya, uang yang hasil kerja PKH yang terdiri dari 12 lembaga kerja sama di mana ada PNBP dari Kejaksaan, juga PNBP dari Kementerian Kehutanan, juga PNBP dari pajak,” ujar Anang.
Dengan capaian tersebut, operasi Satgas PKH kini memasuki tahap penting, yakni memastikan kawasan yang telah dikuasai kembali dapat dikelola sesuai peruntukannya.
Di satu sisi, jutaan hektare lahan telah diserahkan untuk dikelola melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Di sisi lain, kawasan yang diperuntukkan bagi pemulihan hutan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk direforestasi.
Pemerintah pun menghadapi tantangan berikutnya: memastikan jutaan hektare kawasan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi negara, menjaga fungsi ekologis hutan, serta dikelola secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebab, setelah jutaan hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan siapa yang mengelolanya, untuk tujuan apa, dan sebesar apa manfaatnya bagi negara serta masyarakat.
