LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim sinyal tegas bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun, termasuk pejabat tinggi negara. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa surat panggilan sudah dikirim pekan lalu dan ia yakin telah diterima yang bersangkutan. “Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan,” kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Jabatan Bukan Tameng
Setyo menegaskan bahwa memenuhi panggilan penegak hukum adalah kewajiban setiap warga negara, tanpa membedakan status maupun kedudukan. “Salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut, ya, untuk memberikan keterangan,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa jabatan menteri bukan alasan untuk mangkir. Setyo meyakini Nusron akan hadir. Soal jadwal, ia menyebut pemeriksaan seingatnya berlangsung pekan ini, dan mengarahkan wartawan ke Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu atau Plt. Direktur Penyidikan Achmad Taufik Husein untuk kepastian harinya.
Delapan Tersangka, Empat Diduga Orang Kepercayaan Menteri
Pemanggilan ini dilakukan setelah KPK menetapkan delapan tersangka. Empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Nusron:
Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen
Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar
Erwin, pihak swasta
Muhammad Fakhry, pihak swasta
Empat tersangka lainnya adalah:
Lampri, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN
I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk
Rizal Pahlevi, pihak swasta atau perantara Summarecon
Komposisi tersangka ini memperlihatkan bahwa penyidikan menyasar semua lapisan: pejabat birokrasi, politikus, pengusaha, hingga perantara.
Dari OTT hingga Rangkaian Penggeledahan
Perkara bermula dari operasi tangkap tangan di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari kemudian, KPK mengumumkan delapan tersangka. Setelah itu, penyidik bergerak cepat:
17 September: Penggeledahan ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta direktorat terkait di Kementerian ATR/BPN. KPK menegaskan ruangan Nusron tidak digeledah.
18 September: Kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi.
21 September: Kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
23 September: Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.
24 September: Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.
29 September: Kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Rangkaian penggeledahan lintas daerah dalam waktu kurang dari tiga pekan ini menunjukkan keseriusan penyidik menelusuri aliran perkara hingga ke akarnya.
Ujian bagi Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi ujian nyata komitmen pemberantasan korupsi: apakah hukum benar-benar berlaku setara, dari pejabat kementerian, politikus partai, sampai korporasi besar. Publik menanti agar proses berjalan transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti, tanpa tekanan politik maupun perlakuan istimewa.
Kehadiran saksi, termasuk pejabat setingkat menteri, menjadi bagian penting untuk membuat terang perkara. Sesuai asas praduga tak bersalah, status sebagai saksi tidak berarti bersalah. Namun kepatuhan terhadap panggilan penegak hukum adalah cermin penghormatan terhadap negara hukum.
Penegakan hukum yang konsisten dan tak pandang bulu bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.
