LINTASNUSANTARANEWS.ID | MEDAN- Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum setelah dua oknum jaksa di Sumatera Utara dijatuhi sanksi disiplin berat terkait kasus permintaan uang kepada sejumlah kepala sekolah. Langkah tegas tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menyampaikan terima kasih atas tindakan kejaksaan dalam menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.
Bobby Nasution mengungkapkan bahwa kasus tersebut sebenarnya telah terjadi ketika dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Ia mengaku telah mengetahui tindakan disiplin yang dijatuhkan terhadap oknum jaksa tersebut sejak beberapa waktu lalu. “Saya sudah tahu, sudah lama (pencopotan), dan terima kasih (ke Kejagung),” ujar Bobby, Jumat (9/10/2026). Persoalan itu kembali menjadi perhatian publik setelah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program Jaksa Sahabat Pendidik di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (6/10/2026).
Kasus tersebut bermula dari laporan Dinas Pendidikan mengenai dugaan permintaan uang kepada sejumlah kepala sekolah dengan nominal berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta. Menanggapi laporan itu, Bobby menghubungi pejabat kejaksaan yang disebut terlibat dan menyatakan kesediaannya menggantikan uang yang diminta, dengan syarat penyerahannya dilakukan secara langsung di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Menurut Bobby, setelah komunikasi tersebut, permintaan uang kepada para kepala sekolah akhirnya dibatalkan. Namun, peristiwa itu sempat berdampak pada hubungan Pemerintah Kota Medan dengan salah satu kejaksaan negeri.
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Irfan Wibowo, membenarkan adanya peristiwa yang terjadi pada 2024 tersebut. Dua oknum jaksa berinisial EN dan DTS diketahui terlibat dalam permintaan uang kepada lima kepala sekolah. EN saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Belawan, sedangkan DTS menjabat Kepala Subseksi Penyidikan Pidsus Kejari Belawan. “Benar adanya kejadian tersebut, oknum jaksa berinisial EN selaku Kasi Pidsus Kejari Belawan dan DTS selaku Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Belawan, mereka meminta sejumlah uang kepada lima orang kepala sekolah pada tahun 2024,” jelas Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada kedua oknum jaksa tersebut. EN dikenai sanksi pencopotan dari jabatan jaksa, sementara DTS dijatuhi hukuman penurunan pangkat. Kejati Sumut juga menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Belawan saat kejadian, berinisial ZS, tidak terbukti terlibat dalam perkara tersebut. Penjatuhan sanksi ini menjadi bagian dari upaya menjaga marwah institusi kejaksaan sekaligus memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan aparat mendapat tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penindakan terhadap kedua oknum jaksa tersebut diharapkan menjadi momentum bagi seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi hingga kejaksaan negeri di kabupaten dan kota, untuk semakin memperkuat pengawasan internal serta menegakkan disiplin tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari praktik korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan. Keberanian menindak pelanggaran di lingkungan sendiri merupakan langkah penting dalam membangun kejaksaan yang bersih, berintegritas, profesional, dan dipercaya masyarakat.
Kejagung Tindak Tegas Dua Jaksa Peminta Uang Kepala Sekolah, Bobby Nasution Apresiasi Penegakan Disiplin
