LINTASNUSANTARANEWS.ID | ACEH BESAR- Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan penghormatan terhadap kekhususan serta keistimewaan Aceh sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dan mempercepat pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., beserta rombongan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Selasa (3/11/2026).
Pertemuan kedua pimpinan lembaga tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kerja sama dalam penguatan landasan hukum, penyelarasan qanun, dan tata kelola kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa kunjungan Kajati Aceh merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih konstruktif antara Lembaga Wali Nanggroe dan Kejaksaan Tinggi Aceh.
Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan Aceh yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kekhususan daerah.
Kajati Aceh Perkenalkan Diri, Harapkan Arahan Wali Nanggroe
Dalam pertemuan tersebut, Teuku Rahmatsyah menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan agenda silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru Kejaksaan Tinggi Aceh.
Ia berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara Kejaksaan Tinggi Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe dapat terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi kelembagaan, serta kerja sama dalam berbagai persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Aceh.
Kajati Aceh juga mengharapkan bimbingan, arahan, dan pandangan Wali Nanggroe dalam memahami sejarah, dinamika sosial-politik, serta arah pembangunan Aceh pada masa mendatang.
Menurut Teuku Rahmatsyah, pemahaman terhadap perjalanan sejarah Aceh menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum di daerah yang memiliki status kekhususan dan keistimewaan tersebut.
Pandangan dan pemikiran Wali Nanggroe diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai karakteristik Aceh, termasuk nilai-nilai adat, budaya, dan landasan hukum yang melatarbelakangi pembentukan berbagai lembaga khusus.
Kejati Aceh dan Wali Nanggroe Buka Peluang Kolaborasi Penguatan Regulasi
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut adalah peluang membangun kolaborasi kelembagaan dalam penguatan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe.
Teuku Rahmatsyah berharap Kejaksaan Tinggi Aceh dapat membangun kerja sama yang konstruktif dengan Lembaga Wali Nanggroe, terutama dalam pembahasan aspek hukum dan penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun qanun yang relevan.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai landasan hukum kelembagaan sekaligus mendukung terciptanya tata kelola yang lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penguatan regulasi dipandang penting agar pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga di Aceh memiliki kepastian hukum serta tidak menimbulkan persoalan akibat perbedaan penafsiran atau tumpang tindih kewenangan.
Dalam konteks tersebut, komunikasi antara Lembaga Wali Nanggroe dan Kejaksaan Tinggi Aceh diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan di Aceh.
Malik Mahmud: Perdamaian Aceh Harus Terus Dijaga
Menanggapi kunjungan tersebut, Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menyambut baik semangat silaturahmi dan penguatan hubungan kelembagaan yang disampaikan Kajati Aceh.
Wali Nanggroe menekankan bahwa pembangunan Aceh tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan masyarakat, proses perdamaian, serta lahirnya berbagai ketentuan hukum yang memberikan kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh.
Menurutnya, seluruh unsur kelembagaan memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian yang telah terbangun dan memastikan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh berjalan sesuai landasan hukum yang berlaku.
“Perdamaian Aceh yang telah terbangun harus terus dijaga melalui kerja sama seluruh unsur kelembagaan, dengan mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta kepentingan masyarakat,” kata Wali Nanggroe.
Pesan tersebut menegaskan bahwa perdamaian bukan hanya menyangkut berakhirnya konflik, tetapi juga membutuhkan komitmen berkelanjutan dalam membangun kepercayaan, memperkuat kelembagaan, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan.
Harmonisasi Qanun Penting untuk Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan
Wali Nanggroe juga memberikan perhatian terhadap pentingnya harmonisasi regulasi dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Menurutnya, keberadaan lembaga-lembaga khusus di Aceh perlu didukung ketentuan hukum yang jelas sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif.
Harmonisasi regulasi menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, maupun hambatan administratif yang dapat memengaruhi kinerja kelembagaan.
Dalam hal ini, penyelarasan qanun dan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu tetap memperhatikan kedudukan kekhususan Aceh dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penguatan kelembagaan juga harus dilandasi pemahaman yang utuh terhadap sejarah Aceh dan dasar hukum yang melahirkan kewenangan-kewenangan khusus tersebut.
Dengan demikian, upaya penguatan Lembaga Wali Nanggroe tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada keberlanjutan nilai-nilai sejarah, adat, budaya, dan perdamaian Aceh.
Kekhususan Aceh dan Semangat Perdamaian Helsinki
Pembahasan mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe memiliki keterkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh, termasuk kesepakatan damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan pengaturan kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kerangka hukum tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kedudukan berbagai lembaga khusus Aceh, termasuk Lembaga Wali Nanggroe.
Karena itu, penguatan pemahaman terhadap sejarah perdamaian dan landasan hukum kekhususan Aceh dinilai relevan dalam membangun komunikasi antarlembaga.
Dalam konteks penegakan hukum, koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung kepastian hukum tanpa mengabaikan karakteristik dan kewenangan khusus yang dimiliki Aceh.
Namun, setiap bentuk kerja sama dalam pembahasan regulasi tetap perlu dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan Aceh Harus Menjaga Adat, Budaya dan Persatuan
Selain persoalan hukum dan kelembagaan, Wali Nanggroe menekankan bahwa pembangunan Aceh tidak boleh hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan juga perlu memperhatikan pelestarian adat istiadat, budaya, nilai-nilai sejarah, serta penguatan persatuan masyarakat.
Menurut pandangan Wali Nanggroe, kemajuan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas dan karakter masyarakat Aceh.
Hal tersebut menjadi penting agar pembangunan tidak mengabaikan warisan sejarah dan nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Komunikasi yang baik antara Lembaga Wali Nanggroe dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat kepercayaan antarlembaga, menjaga stabilitas daerah, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.
Sinergi Kelembagaan Diharapkan Berikan Manfaat bagi Masyarakat
Pertemuan antara Wali Nanggroe dan Kajati Aceh menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi kelembagaan dalam menghadapi berbagai persoalan strategis di Aceh.
Kedua lembaga memiliki ruang untuk membangun koordinasi sesuai kewenangannya masing-masing, terutama terkait pemahaman hukum, tata kelola kelembagaan, dan pelaksanaan kekhususan Aceh.
Penguatan hubungan antara Lembaga Wali Nanggroe dan Kejaksaan Tinggi Aceh diharapkan tidak hanya mempererat silaturahmi pimpinan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kepastian hukum, keberlanjutan perdamaian, dan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus Dr. Mohammad Raviq, anggota Majelis Tuha Peut Drs. H. Sulaiman Abda, serta Katibul Wali Abdullah Hasbullah, S.Ag., MSM.
Pertemuan berlangsung dalam semangat memperkuat hubungan kelembagaan, membangun kesamaan pemahaman mengenai kekhususan Aceh, serta menjaga komitmen bersama terhadap perdamaian dan kemajuan daerah.
