LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terus membongkar dugaan praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang periode 2013–2025. Penyidikan kini mengarah pada dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan pertambangan kepada oknum penyelenggara negara untuk memperlancar proses perizinan, kegiatan produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa dugaan pemberian suap tersebut ditemukan dalam pengembangan penyidikan terhadap sejumlah perusahaan tambang yang diduga berada di bawah kendali Arif Kurniawan (AK). Sosok tersebut disebut sebagai pihak pengendali sekaligus penerima manfaat (beneficial owner) dari kegiatan usaha pertambangan yang sedang diusut.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” ujar Saiful Bahri sebagaimana dikutip dari keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Dugaan Suap Berkaitan dengan Perizinan, Produksi, dan Penjualan Nikel
Saiful menjelaskan bahwa dugaan aliran suap tidak hanya berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), tetapi juga menyangkut berbagai tahapan kegiatan pertambangan, termasuk produksi dan penjualan komoditas nikel.
Menurutnya, pengelolaan pertambangan melibatkan sejumlah kewenangan administratif dan pengawasan yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri dugaan pemberian uang atau keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
“Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” jelasnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran administratif oleh perusahaan, tetapi juga mendalami kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pertambangan.
Penyidik perlu mengungkap apakah pemberian tersebut berkaitan dengan keputusan pejabat tertentu, kemudahan memperoleh izin, persetujuan kegiatan produksi, atau proses administrasi penjualan hasil tambang.
Identitas Pejabat Penerima Suap Masih Dirahasiakan
Meskipun telah mengungkap dugaan pemberian suap, Kejagung belum menyampaikan identitas penyelenggara negara yang diduga menerima keuntungan dari perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.
Saiful menegaskan bahwa informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat masih menjadi bagian dari materi penyidikan. Pengungkapan secara terperinci akan dilakukan setelah konstruksi perkara dan alat bukti dinilai memadai.
“Di situ dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi, diperoleh adanya fakta-fakta itu. Dan nantinya tentunya ini masih materi penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar,” ungkapnya.
Kejagung juga belum merinci jumlah uang atau nilai keuntungan yang diduga diberikan kepada penyelenggara negara, waktu transaksi, maupun mekanisme penyalurannya.
Karena itu, dugaan aliran suap tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, penelusuran transaksi keuangan, dokumen perizinan, serta alat bukti lain yang sah.
Arif Kurniawan Diduga Jadi Pengendali Perusahaan Tambang
Dalam pengembangan perkara, penyidik mengidentifikasi Arif Kurniawan sebagai sosok yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Nama perusahaan yang disebut dalam informasi penyidikan meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Kejagung menduga AK memiliki peran sebagai penerima manfaat dari kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun hubungan kepemilikan dan pengendalian secara terperinci masih perlu dibuktikan.
Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan sebelumnya, Kejagung menyebut telah memeriksa 38 saksi dan memperoleh keterangan yang mengaitkan AK dengan pengendalian kegiatan pertambangan.
Penyidik juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran data perlintasan bersama instansi terkait, AK terdeteksi berada di luar negeri.
Namun, keberadaannya di negara tertentu, status hukum terkininya, serta kemungkinan langkah pemanggilan atau kerja sama hukum lintas negara belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang tersedia.
Izin Tambang Diduga Dimanipulasi Sejak 2015
Selain menelusuri dugaan suap, Kejagung menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan dua perusahaan yang dalam keterangan penyidik disebut sebagai PT BSC dan PT KAA.
Menurut Saiful, izin pertambangan kedua perusahaan tersebut seharusnya berakhir pada 2015. Namun, izin itu diduga mengalami penangguhan atau suspend sebanyak tiga kali.
Penyidik menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan seharusnya izin pertambangan dihentikan serta wilayahnya dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan hukum.
“Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tegas Saiful.
Dugaan penyimpangan tersebut menjadi perhatian karena keabsahan izin merupakan dasar penting bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan.
Apabila kegiatan produksi tetap berlangsung tanpa dasar perizinan yang sah, penyidik perlu menelusuri pihak yang memberikan persetujuan, pihak yang melakukan pengawasan, serta keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Penyidikan Mencakup Periode 12 Tahun
Kasus dugaan korupsi tata kelola nikel ini mencakup periode 2013 hingga 2025, atau sekitar 12 tahun.
Rentang waktu tersebut menjadi salah satu tantangan penyidikan karena mencakup berbagai tahapan pengelolaan pertambangan, mulai dari perizinan, operasional perusahaan, produksi, hingga penjualan hasil tambang.
Untuk mengungkap dugaan penyimpangan secara menyeluruh, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap pengurus perusahaan. Penelusuran juga perlu menjangkau dokumen administrasi, keputusan pejabat berwenang, serta kemungkinan hubungan antara pihak swasta dan penyelenggara negara.
Selain itu, pengungkapan pihak penerima manfaat menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada pihak yang tercatat secara formal dalam struktur perusahaan.
Meski demikian, belum terdapat keterangan resmi dalam bahan yang disampaikan mengenai besaran kerugian keuangan negara ataupun nilai keuntungan yang diduga diperoleh melalui penyimpangan tersebut.
Pengawasan Sektor Pertambangan Jadi Sorotan
Pengungkapan dugaan suap dalam tata kelola pertambangan nikel Sulawesi Tenggara kembali menempatkan persoalan transparansi perizinan dan pengawasan sumber daya alam sebagai perhatian penting.
Nikel merupakan salah satu komoditas mineral strategis Indonesia yang memiliki peran dalam industri logam, baja tahan karat, serta rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Besarnya nilai ekonomi komoditas tersebut menuntut sistem pengelolaan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Apabila dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara terbukti, perkara ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola izin usaha pertambangan, pengawasan kegiatan produksi, dan mekanisme penjualan hasil tambang.
Pengawasan juga perlu memastikan bahwa kegiatan usaha pertambangan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat serta berjalan sesuai ketentuan hukum dan kewajiban lingkungan.
Kejagung Didorong Ungkap Pemberi dan Penerima Suap
Dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan pihak swasta dan penyelenggara negara, pengungkapan hubungan antara pemberi dan penerima suap merupakan bagian penting dari pembuktian tindak pidana.
Penyidik perlu memastikan apakah terdapat pemberian yang berkaitan langsung dengan keputusan atau tindakan pejabat, sekaligus menelusuri kemungkinan keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari pemberian tersebut.
Pengungkapan aliran dana, identitas pihak yang terlibat, serta proses pengambilan keputusan administratif akan menjadi faktor penting untuk memperjelas konstruksi perkara.
Skandal dugaan korupsi tata kelola nikel Sulawesi Tenggara ini bukan semata-mata persoalan perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan bermasalah, tetapi juga menyangkut integritas sistem perizinan dan pengawasan negara terhadap kekayaan sumber daya alam.
Kejagung masih melanjutkan penyidikan untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
