LINTASNUSANTARANEWS.ID | SULAWESI UTARA- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), perusahaan pertambangan nikel yang disebut berada dalam kendali pengusaha Arif Kurniawan, sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penetapan tersangka tersebut menjadi perkembangan penting dalam penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) yang berlangsung sepanjang periode 2013 hingga 2025. Penyidik menduga perusahaan tetap menjalankan kegiatan penambangan meskipun masa berlaku izin pertambangannya telah berakhir sejak 2018.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan keterangan saksi dan mendalami sejumlah bukti terkait aktivitas pertambangan perusahaan.
“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” ujar Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Perkara tersebut kini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran perizinan pertambangan, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pengurus perusahaan, pemilik manfaat, serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan operasional tambang.
IUP Kedaluwarsa Sejak 2018, Aktivitas Tambang Diduga Tetap Berjalan
Salah satu temuan utama yang disampaikan Kejagung berkaitan dengan masa berlaku izin usaha pertambangan PT Bumi Sentosa Jaya.
Menurut Anang, izin pertambangan perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2018. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, kegiatan penambangan nikel diduga masih berlangsung setelah masa berlaku izin tersebut habis.
Kondisi ini menjadi fokus penyidikan karena kegiatan pertambangan wajib dilaksanakan berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila suatu perusahaan tetap melakukan penambangan tanpa izin yang berlaku, aktivitas tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan pelanggaran ketentuan pertambangan.
Dalam perkara PT BSJ, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tata kelola kegiatan pertambangan tersebut.
Namun, berakhirnya masa berlaku IUP tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya korupsi. Unsur tindak pidana, keterlibatan para pihak, serta akibat hukumnya tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan.
Arif Kurniawan Disebut Sebagai Pemilik Manfaat Perusahaan
Kejaksaan Agung turut mengungkap keterkaitan pengusaha Arif Kurniawan dengan PT Bumi Sentosa Jaya.
Menurut keterangan Anang, Arif merupakan salah satu pihak yang disebut memiliki kepentingan kepemilikan dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perusahaan.
“(Arif Kurniawan) salah satu owner yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner,” kata Anang.
Istilah beneficial owner atau pemilik manfaat merujuk pada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kendali atau memperoleh manfaat dari suatu badan usaha.
Dalam penyidikan tindak pidana korporasi, penelusuran pemilik manfaat menjadi penting untuk mengetahui siapa saja pihak yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan kegiatan perusahaan.
Penyidik kini terus mendalami peran jajaran direksi, pengurus, dan pihak-pihak yang diduga memiliki kendali terhadap operasional PT BSJ.
Pendalaman tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan penambangan dijalankan, siapa yang mengambil keputusan, serta pihak mana saja yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas yang sedang diselidiki.
Meski nama Arif Kurniawan disebut dalam keterangan Kejagung, status PT BSJ sebagai tersangka korporasi tidak otomatis menjadikan seluruh pemegang saham, pengurus, atau pemilik manfaat sebagai tersangka perorangan.
Penetapan tanggung jawab pidana terhadap seseorang memerlukan bukti dan keputusan hukum tersendiri.
Kejagung Periksa 38 Saksi dan Geledah Enam Lokasi
Sebelum menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi, tim penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa sedikitnya 38 orang saksi.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kegiatan pertambangan, status perizinan, hubungan antarkorporasi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan usaha nikel tersebut.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan di Sulawesi Tenggara.
Dalam keterangannya, Anang menyebut beberapa lokasi penggeledahan berada di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Buton Tengah.
“Di kantor PT AMI di daerah Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, juga PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah,” ungkap Anang.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
Meski demikian, keberadaan suatu perusahaan sebagai lokasi penggeledahan tidak otomatis berarti perusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kejagung masih perlu menjelaskan hasil penggeledahan, barang bukti yang diamankan, serta hubungan hukum masing-masing perusahaan dengan perkara PT BSJ.
Penyidik Telusuri Keterlibatan Korporasi Lain
Perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi perhatian karena penetapan PT BSJ sebagai tersangka.
Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya hubungan kegiatan usaha dengan korporasi lain.
Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat pola kerja sama, pengalihan hasil tambang, penggunaan fasilitas perusahaan, atau hubungan bisnis lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Dalam industri pertambangan, kegiatan operasional dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemegang izin, kontraktor, perusahaan pengangkutan, hingga pembeli hasil tambang.
Karena itu, penyidikan terhadap satu korporasi dapat memerlukan pemeriksaan dokumen dan transaksi dari beberapa badan usaha yang saling berhubungan.
Namun, seluruh hubungan tersebut harus dibuktikan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang sah.
Isu Keterkaitan Tokoh Lain Belum Dapat Disimpulkan
Dalam pemberitaan yang beredar, muncul pula isu mengenai kemungkinan hubungan sejumlah tokoh dengan jaringan usaha pertambangan yang sedang ditelusuri penyidik.
Salah satu nama yang disebut dalam isu tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, bahan keterangan yang tersedia tidak memuat bukti mengenai keterlibatan Listyo Sigit dalam dugaan tindak pidana korupsi PT BSJ, ataupun penetapan status hukum terhadap dirinya dalam perkara tersebut.
Pernyataan Kejagung mengenai kelanjutan penyidikan dan penelusuran hubungan antarkorporasi tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran atas dugaan keterlibatan seseorang.
Karena itu, penyebutan nama pihak lain harus didasarkan pada informasi resmi, alat bukti, serta konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang namanya muncul dalam proses penyidikan.
PT BSJ Dijerat Ketentuan Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi
Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa PT Bumi Sentosa Jaya disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketentuan yang disebut dalam bahan perkara meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sangkaan primer disebut mengacu pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, dihubungkan dengan Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor.
Sementara sangkaan subsider mengacu pada Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, dihubungkan dengan Pasal 618 dan Pasal 20 huruf a serta huruf c KUHP.
Penyidik juga menyebut alternatif penerapan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, unsur delik, dan aturan peralihan yang berlaku, mengingat periode perkara disebut berlangsung sejak 2013 hingga 2025.
Dalam hukum pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur-unsur yang ditentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi.
Namun, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan putusan yang menyatakan perusahaan telah terbukti bersalah.
Penentuan kesalahan dan sanksi pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses hukum yang berlaku.
Penegakan Hukum Pertambangan Harus Menjamin Perlindungan Kekayaan Negara
Kasus PT Bumi Sentosa Jaya kembali menempatkan tata kelola pertambangan nikel dalam sorotan.
Nikel merupakan salah satu komoditas mineral strategis Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan dalam berbagai industri, termasuk baja tahan karat serta sejumlah teknologi baterai.
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah penting dalam kegiatan pertambangan nikel nasional.
Karena itu, pengawasan perizinan dan kegiatan operasional perusahaan menjadi bagian penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral berlangsung sesuai hukum.
Pengelolaan pertambangan yang tidak tertib berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari hilangnya penerimaan negara, persaingan usaha yang tidak sehat, hingga kerusakan lingkungan.
Meski demikian, dampak dan besaran kerugian negara dalam perkara PT BSJ masih memerlukan penjelasan berdasarkan hasil penyidikan dan perhitungan pihak yang berwenang.
Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara.
Kejagung Diharapkan Ungkap Aliran Keuntungan dan Pihak yang Bertanggung Jawab
Penetapan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi menjadi langkah penting dalam pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Dengan pemeriksaan 38 saksi dan penggeledahan di sejumlah lokasi, penyidik kini memiliki tugas untuk memperjelas rangkaian peristiwa, status izin pertambangan, kegiatan operasional perusahaan, serta hubungan dengan pihak-pihak lain.
Pendalaman terhadap pemilik manfaat dan jajaran direksi juga diharapkan dapat mengungkap siapa saja yang memiliki kewenangan mengambil keputusan serta memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan.
Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah produksi nikel yang dipersoalkan, nilai transaksi, potensi kerugian keuangan negara, dan perkembangan penanganan perkara.
Kejagung menegaskan PT Bumi Sentosa Jaya telah berstatus tersangka korporasi. Sementara itu, keterlibatan individu maupun perusahaan lain masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Pengungkapan perkara secara menyeluruh diharapkan dapat memperkuat tata kelola pertambangan nasional, memastikan kepastian hukum, serta melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia dari praktik penyimpangan.
