LINTASNUSANTARANEWS.ID | LHOKSEUMAWE- Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menghentikan kebiasaan menghabiskan waktu untuk minum kopi saat jam kerja. Penegasan tersebut menjadi pesan penting untuk membangun birokrasi yang disiplin, produktif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pesan itu disampaikan Sayuti ketika melantik dan mengambil sumpah 24 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Jumat (9/10/2026), di Aula Kantor Wali Kota. Pejabat yang dilantik terdiri atas dua pejabat pimpinan tinggi pratama, 14 pejabat administrator, dan delapan pejabat pengawas. Sayuti menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan.
“Jangan ada lagi yang ngopi di jam dinas. Fokus pada pelayanan publik dan tuntaskan tugas tepat waktu,” tegas Sayuti di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Penegasan tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar larangan minum kopi. Dalam tata kelola pemerintahan, waktu kerja yang tidak dimanfaatkan secara produktif berpotensi menghambat penyelesaian administrasi, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keterlambatan tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja daerah dan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), meskipun SiLPA tidak selalu menunjukkan buruknya kinerja pemerintah.
Karena itu, kedisiplinan ASN perlu berjalan seiring dengan penguatan perencanaan anggaran, percepatan pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap target kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah dituntut memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi rakyat.
Dalam perspektif ajaran Islam, menghargai waktu juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab manusia. Al-Qur’an dalam Surah Al-Isra ayat 27 mengingatkan bahwa orang-orang yang melakukan pemborosan merupakan saudara-saudara setan. Ayat tersebut berbicara mengenai perilaku boros, sedangkan kebiasaan menyia-nyiakan waktu kerja dapat dipahami sebagai persoalan amanah dan tanggung jawab yang juga perlu dihindari. Terlebih bagi ASN yang menerima penghasilan dari keuangan negara dan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan moral tersebut relevan dengan semangat reformasi birokrasi. Waktu kerja merupakan sumber daya yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kebiasaan meninggalkan pekerjaan untuk aktivitas pribadi secara berlebihan bukan hanya dapat mengurangi produktivitas, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat, dan profesional.
Sayuti juga mengingatkan para pejabat agar menjaga integritas dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa proses penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak didasarkan pada hubungan keluarga ataupun kedekatan dengan pimpinan.
“Tidak ada nepotisme, apalagi unsur kedekatan pribadi, dan tidak ada unsur kekerabatan maupun saudara,” ujar Sayuti.
Wali kota menjelaskan bahwa pengangkatan dan pergeseran pejabat dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal permohonan resmi. Ia juga membuka kesempatan bagi ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran jabatan dengan rekomendasi kepala OPD, mengingat pelantikan berikutnya direncanakan berlangsung pada bulan mendatang.
“Bulan depan direncanakan akan ada agenda pelantikan lagi. Silakan mengirim proposal lamaran disertai rekomendasi kepala dinas,” katanya.
Pelantikan 24 pejabat tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang disiplin dan terukur di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Para pejabat tidak hanya dituntut hadir tepat waktu, tetapi juga harus mampu menyelesaikan program sesuai jadwal, mempercepat pelayanan, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Larangan ngopi saat jam dinas pada akhirnya bukan persoalan secangkir kopi, melainkan menyangkut penghargaan terhadap waktu, amanah jabatan, dan tanggung jawab menggunakan uang rakyat. Disiplin aparatur, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif serta mencegah tertundanya manfaat pembangunan bagi masyarakat Lhokseumawe.
Wali Kota Lhokseumawe Larang ASN Ngopi Saat Jam Dinas, Waktu Terbuang Bisa Berdampak pada SiLPA
