LINTASNUSANTARANEWS.ID | LHOKSEUMAWE- Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 24 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Jumat (9/10/2026). Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintahan untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebanyak 24 pejabat yang dilantik terdiri atas dua pejabat pimpinan tinggi pratama, 14 pejabat administrator, dan delapan pejabat pengawas. Pergantian dan pengisian jabatan tersebut mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari dinas teknis, badan pemerintahan, sekretariat daerah, hingga perangkat kecamatan.
Dalam sambutannya, Sayuti Abubakar menegaskan bahwa setiap pejabat yang mendapatkan amanah baru harus menunjukkan integritas, kedisiplinan, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengingatkan agar jabatan tidak sekadar menjadi simbol kedudukan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wali kota juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) memanfaatkan waktu kerja secara optimal dan tidak meninggalkan tugas untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan.
“Jangan ada lagi yang ngopi di jam dinas. Fokus pada pelayanan publik dan tuntaskan tugas tepat waktu,” tegas Sayuti.
Menurut Sayuti, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kesesuaian kualifikasi. Ia menjelaskan bahwa proses pengajuan jabatan dilakukan melalui proposal permohonan resmi kepada wali kota. Kesempatan serupa juga akan dibuka pada agenda pelantikan berikutnya yang direncanakan berlangsung bulan depan.
“Bulan depan direncanakan akan ada agenda pelantikan lagi. Silakan mengirim proposal lamaran disertai rekomendasi kepala dinas,” ujarnya.
Sayuti turut menegaskan komitmennya untuk menghindari praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
“Tidak ada nepotisme, apalagi unsur kedekatan pribadi, dan tidak ada unsur kekerabatan maupun saudara,” katanya.
Berikut Daftar Lengkap 24 Pejabat yang Dilantik Wali Kota Lhokseumawe
A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (2 Orang)
Yuswardi, S.KM., M.S.M. — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
Bukhari, S.Sos. — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. Sebelumnya menjabat Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
B. Jabatan Administrator (14 Orang)
Mahrul, S.H. — Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
Maskur, S.H. — Kepala Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe.
Tri Hariyadi Mulyono, S.T. — Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
Afriani, S.H., M.H. — Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
Khennita Zulqavia, S.P. — Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe.
Nelvia Surimeina, S.E. — Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe.
Darwati, S.E. — Sekretaris Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
Fazlurrahman, S.STP. — Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe.
Fauzi, S.Pd., M.Pd. — Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
Abdul Fathah, S.Ag. — Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
Elfina Zuriani, S.Kom., M.S.M. — Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.
Ghufran Nuristan, S.STP. — Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe.
Hermawan, S.T., M.A.P. — Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Lhokseumawe.
Zulfikar Syarif — Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.
C. Jabatan Pengawas (8 Orang)
Meuthia Muriazi, S.E. — Kepala Subbagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lhokseumawe.
Latifah, S.E. — Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe.
Ekawati Saputri, S.IP., M.M. — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe.
Saifuddin, S.E. — Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
Kaspulmuna, S.Sos. — Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum pada Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe.
Muhammad Agung Dewantara, S.H., M.Kn. — Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Lhokseumawe.
Muhammad Zahrul Fuadi, S.E. — Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
Hendra Gunawan, A.Md. — Kepala Subbagian Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.
Pejabat Baru Diminta Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Lhokseumawe. Para pejabat yang baru menerima amanah dituntut memahami tugas dan fungsi masing-masing, menjaga disiplin kerja, serta memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Penempatan pejabat pada sejumlah sektor strategis, seperti pendidikan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan administrasi pemerintahan, juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas birokrasi serta memberikan dampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe memasuki tahapan penataan birokrasi dengan penekanan pada integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Keberhasilan penataan tersebut selanjutnya akan tercermin dari pencapaian target kerja, kualitas pelayanan, dan pelaksanaan program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
