LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah tengah berpacu dengan waktu untuk mengoperasikan 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) pada pekan ini. Namun, di tengah percepatan program ekonomi kerakyatan tersebut, muncul persoalan sumber daya manusia setelah sebanyak 159 manajer koperasi dilaporkan mengundurkan diri.
Pengunduran diri ratusan manajer tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pengelolaan koperasi, terutama karena pemerintah sedang mempersiapkan ribuan unit usaha desa untuk menjalankan distribusi kebutuhan pokok, sarana pertanian, hingga mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, membenarkan adanya pengunduran diri tersebut ketika memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
“Operasi 8.000. (Yang mengundurkan diri) 159 orang,” kata Joao menjawab pertanyaan mengenai target operasional koperasi dan jumlah manajer yang mundur.
Meski mengonfirmasi jumlah pengunduran diri, Joao belum menjelaskan secara terperinci alasan para manajer meninggalkan program tersebut. Ia juga belum mengungkap apakah seluruh posisi yang kosong telah memperoleh pengganti atau berpotensi memengaruhi target pengoperasian koperasi.
159 Manajer Mundur, Agrinas Sebut Tidak Ada Kerugian Negara
Joao menilai pengunduran diri para manajer tidak serta-merta menimbulkan kerugian negara, meskipun pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan.
Ia mengakui adanya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan latihan dasar militer bagi peserta program. Namun, menurutnya, pelatihan tersebut tetap memberikan manfaat karena peserta merupakan bagian dari sumber daya manusia Indonesia.
“Itu kan anak bangsa, tidak ada yang rugi. Kalau saya dibina boleh lah,” tegas Joao.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang evaluasi mengenai efektivitas program rekrutmen dan pembinaan manajer koperasi.
Pasalnya, keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan bangunan dan modal usaha, tetapi juga membutuhkan pengelola yang memiliki kemampuan manajemen, pemahaman tata niaga, pengendalian persediaan, serta tanggung jawab terhadap keuangan dan pelayanan anggota.
Meskipun Joao menyatakan tidak ada kerugian negara, penilaian mengenai efisiensi penggunaan anggaran pelatihan tetap membutuhkan data lebih rinci, termasuk besaran biaya, jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, serta mekanisme penggantian manajer yang mengundurkan diri.
Hampir 29.000 Koperasi Masuk Tahap Kesiapan Pembangunan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa hampir 29.000 Kopdes Merah Putih telah mencapai tahap kesiapan pembangunan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 koperasi sedang menjalani proses pemenuhan perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional.
Pemerintah menyiapkan koperasi sebagai salah satu sarana penguatan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan berbagai kebutuhan pokok dan produk yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian.
Komoditas yang direncanakan tersedia melalui jaringan koperasi meliputi beras dan kebutuhan pangan lainnya, pupuk, gula, minyak goreng, hingga LPG.
Dengan jaringan koperasi yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjadi lebih mudah sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi lokal.
Namun, kesiapan puluhan ribu koperasi dalam tahap pembangunan tidak dapat disamakan dengan jumlah koperasi yang telah benar-benar beroperasi dan mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan.
Zulhas Perintahkan Pemeriksaan Truk hingga Kendaraan Distribusi
Selain memastikan ketersediaan barang dagangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesiapan sarana transportasi dan distribusi.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang disiapkan untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih harus diperiksa secara langsung agar tidak hanya tercatat tersedia secara administratif.
Pemeriksaan tersebut mencakup truk, mobil pikap, dan kendaraan roda tiga yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengangkutan barang serta distribusi kebutuhan masyarakat.
“Ada mobil truk itu benar nggak, apa omon-omon aja. Ya kalau ada truknya, benar nggak mobilnya hidup, apa baknya aja yang ada. Itu dicek. Ada mobil pick-up-nya, pick-up-nya nyala nggak, ada mesinnya nggak, bisa jalan apa tidak,” ujar Zulhas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesiapan operasional koperasi harus dibuktikan melalui kondisi sarana dan prasarana yang benar-benar dapat digunakan.
Ketersediaan kendaraan distribusi menjadi faktor penting, terutama bagi koperasi yang berada di wilayah pedesaan dengan akses transportasi terbatas.
Tanpa dukungan logistik yang memadai, kegiatan pengadaan dan penyaluran barang berpotensi menghadapi hambatan, meskipun bangunan koperasi dan perlengkapan administrasi telah tersedia.
Kopdes Merah Putih Disiapkan Mendukung Distribusi Bantuan Pangan
Di sisi lain, pemerintah juga mempersiapkan jaringan Kopdes Merah Putih untuk mendukung distribusi bantuan pangan kepada masyarakat.
Program bantuan yang disebutkan mencakup penyaluran beras sebanyak 1 juta ton dengan sasaran 33,2 juta penerima dalam kelompok kesejahteraan desil 1 hingga 4.
Keterlibatan koperasi dalam distribusi bantuan pangan diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mendekatkan akses kebutuhan pokok kepada masyarakat desa.
Namun, penyaluran bantuan dalam skala besar membutuhkan sistem pendataan penerima yang akurat, ketersediaan stok, sarana penyimpanan yang memadai, serta pengawasan terhadap proses distribusi.
Karena itu, kesiapan manajemen koperasi menjadi salah satu unsur penting agar penyaluran bantuan berlangsung tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menjalankan fungsi distribusi, koperasi juga diharapkan mampu mengembangkan kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi kepada anggota dan masyarakat sekitar.
Pengunduran Diri Manajer Jadi Momentum Evaluasi Rekrutmen
Pengunduran diri 159 manajer di tengah percepatan operasional Kopdes Merah Putih menjadi persoalan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Sejumlah hal penting yang perlu diketahui publik mencakup penyebab pengunduran diri, pola rekrutmen dan penempatan manajer, biaya pelatihan yang telah dikeluarkan, serta langkah pemerintah untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pengelolaan koperasi.
Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan para manajer yang ditugaskan memiliki kemampuan sesuai kebutuhan operasional, termasuk pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, pengawasan persediaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Keberhasilan program koperasi berskala nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit yang diresmikan atau mulai beroperasi.
Kinerja koperasi juga perlu dinilai berdasarkan kemampuan menjalankan usaha, kualitas pelayanan, keberlanjutan keuangan, partisipasi anggota, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Target 8.000 Koperasi Jadi Ujian Pelaksanaan Program
Target pengoperasian 8.000 Kopdes Merah Putih pada pekan ini menjadi salah satu tahap penting dalam pelaksanaan program penguatan ekonomi desa.
Dengan hampir 29.000 koperasi disebut telah mencapai tahap kesiapan pembangunan, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan percepatan tersebut berjalan seiring dengan kualitas pengelolaan dan kesiapan fasilitas.
Pengunduran diri 159 manajer memang belum dapat disimpulkan sebagai penyebab terganggunya operasional koperasi. Namun, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kesinambungan sumber daya manusia dalam program yang melibatkan ribuan unit usaha di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap koperasi yang dinyatakan beroperasi benar-benar memiliki pengurus dan manajemen yang aktif, barang dagangan yang tersedia, sarana distribusi yang berfungsi, serta sistem pelayanan dan pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh tercapainya target 8.000 unit dalam satu pekan, tetapi juga oleh kemampuannya menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat, mandiri, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Program koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan apabila percepatan pembangunan diikuti dengan kesiapan manajemen, pengawasan yang efektif, dan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
