LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan produksi, persediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) sepanjang 2025. Hasil pemeriksaan tersebut menyoroti lemahnya pengendalian operasional, mulai dari keterbatasan suku cadang pabrik, pemborosan biaya produksi, hingga penyaluran pupuk yang tidak didukung bukti valid.
Dalam temuan pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan pemulihan kerugian perusahaan sebesar Rp21,96 miliar. Selain itu, perusahaan diminta melakukan koreksi saldo persediaan pupuk bersubsidi sebanyak 4.078,95 ton serta memperketat pengawasan terhadap proses produksi, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Pupuk Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Ketidakefisienan produksi dan lemahnya pencatatan persediaan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan penugasan tersebut.
Produksi NPK Terganggu, Biaya Pasokan Membengkak Rp10,23 Miliar
Salah satu temuan BPK berkaitan dengan kegiatan produksi pupuk NPK yang tidak mencapai target akibat keterbatasan ketersediaan suku cadang pabrik.
Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kapasitas produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.
Sebagai langkah pemenuhan kebutuhan, perusahaan menggunakan skema bantuan pasokan dari perusahaan pupuk lainnya. Namun, mekanisme tersebut justru menimbulkan tambahan biaya karena harga perolehan pupuk melalui bantuan pasokan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pokok produksi internal.
BPK mencatat pemborosan biaya produksi NPK akibat penggunaan skema bantuan pasokan tersebut mencapai Rp10,23 miliar.
Temuan ini memperlihatkan pentingnya perencanaan kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan fasilitas produksi agar kegiatan operasional pabrik tidak terganggu.
Keterlambatan pengadaan komponen maupun ketidaksiapan material dapat berdampak pada penurunan produktivitas, peningkatan biaya operasional, serta berkurangnya efisiensi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
Penyaluran 353,88 Ton Pupuk Urea Tidak Didukung Bukti Valid
Selain persoalan produksi, BPK menemukan kelemahan dalam administrasi penyaluran pupuk bersubsidi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyaluran pupuk urea bersubsidi sebanyak 353,88 ton tidak didukung bukti yang valid dan belum sesuai dengan data persediaan.
Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan yang dicatat BPK sebesar Rp1,47 miliar.
Temuan ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem verifikasi penyaluran pupuk, terutama dalam memastikan kesesuaian antara dokumen transaksi, jumlah barang yang disalurkan, dan catatan stok.
Dalam pengelolaan pupuk bersubsidi, keakuratan dokumen menjadi bagian penting dari pengawasan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penyaluran barang yang mendapat dukungan pemerintah.
Namun, temuan mengenai dokumen yang tidak valid tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan pupuk oleh pihak tertentu. Penentuan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab memerlukan pemeriksaan serta tindak lanjut sesuai ketentuan.
Selisih Stok 3.725 Ton, Kerugian Hampir Rp20 Miliar
Temuan lain yang menjadi sorotan adalah perbedaan antara jumlah persediaan fisik pupuk bersubsidi dan catatan administrasi perusahaan.
BPK menemukan selisih kurang persediaan sebanyak 3.725,07 ton pupuk bersubsidi.
Atas perbedaan tersebut, BPK mencatat kerugian perusahaan sebesar Rp19,87 miliar serta potensi kerugian tambahan senilai Rp617,15 juta.
Besarnya selisih stok tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengendalian internal pada fasilitas penyimpanan, pergudangan, dan sistem pencatatan distribusi pupuk.
Ketidaksesuaian antara stok fisik dan pembukuan dapat menyulitkan perusahaan memastikan jumlah persediaan yang tersedia, kebutuhan pengiriman, serta akurasi laporan operasional.
Dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, ketepatan data persediaan juga diperlukan agar perencanaan pasokan dan distribusi dapat dilakukan berdasarkan kondisi barang yang sebenarnya.
BPK Rekomendasikan Pemulihan Rp21,96 Miliar
Menindaklanjuti rangkaian temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pupuk Indonesia melakukan pemulihan kerugian perusahaan sebesar Rp21,96 miliar.
Nilai tersebut berkaitan dengan persoalan penyaluran pupuk tanpa dukungan bukti valid serta selisih persediaan fisik dan pencatatan sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan.
Selain pemulihan kerugian, perusahaan juga diminta melakukan koreksi saldo pupuk bersubsidi sebanyak 4.078,95 ton.
Koreksi tersebut diperlukan untuk memperbaiki ketepatan informasi persediaan yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan operasional perusahaan.
Sementara itu, pemborosan biaya produksi NPK sebesar Rp10,23 miliar menjadi temuan efisiensi tersendiri yang perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pengadaan suku cadang.
Dengan demikian, angka-angka temuan BPK perlu dibedakan berdasarkan kategorinya agar tidak terjadi penghitungan ganda antara pemborosan biaya, kerugian perusahaan, dan potensi kerugian.
Dewan Komisaris Diminta Perketat Pengawasan
BPK juga merekomendasikan Dewan Komisaris Pupuk Indonesia memberikan peringatan dan arahan kepada jajaran direksi terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap sejumlah aspek operasional perusahaan.
Pengawasan tersebut meliputi pengadaan suku cadang pabrik, kegiatan penjualan, serta penyimpanan stok pupuk bersubsidi.
Selain itu, Direktur Operasi dan Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia diminta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang dinilai tidak cermat dalam pengelolaan suku cadang, pelaksanaan pengadaan, dan pengawasan material.
Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui koreksi administrasi dan pemulihan kerugian semata.
Perusahaan juga perlu memperbaiki mekanisme pengawasan, memperjelas tanggung jawab setiap unit kerja, serta memastikan seluruh kegiatan pengadaan dan distribusi memiliki dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Berkaitan dengan Ketahanan Pangan
Temuan BPK terhadap Pupuk Indonesia memiliki arti penting dalam konteks pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan nasional.
Pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan budidaya pertanian, khususnya untuk mendukung produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan berbagai komoditas pertanian lainnya.
Karena itu, efisiensi produksi, ketepatan distribusi, dan keakuratan pencatatan stok menjadi bagian penting dalam memastikan program pupuk bersubsidi berjalan sesuai tujuan.
Gangguan produksi akibat keterbatasan suku cadang dapat meningkatkan biaya pemenuhan pasokan. Sementara kelemahan pengawasan persediaan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai jumlah barang yang tersedia untuk didistribusikan.
Apabila persoalan tersebut tidak dibenahi, risiko inefisiensi dan kesalahan pencatatan dapat terus berulang dalam pelaksanaan program berikutnya.
Tindak Lanjut Pupuk Indonesia Jadi Perhatian
Hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penting bagi Pupuk Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan operasional dan distribusi pupuk bersubsidi.
Langkah pembenahan perlu diarahkan pada peningkatan kesiapan fasilitas produksi, perencanaan pengadaan suku cadang, penguatan sistem inventarisasi, serta penerapan verifikasi yang lebih ketat terhadap dokumen penyaluran.
Di sisi lain, tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga perlu dilakukan secara terukur, termasuk memastikan pemulihan kerugian, koreksi saldo persediaan, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan.
Transparansi pelaksanaan rekomendasi menjadi penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana persoalan yang ditemukan telah diselesaikan dan langkah pencegahan apa yang diterapkan untuk menghindari kejadian serupa.
Dengan nilai kerugian yang direkomendasikan untuk dipulihkan mencapai Rp21,96 miliar, temuan BPK menjadi peringatan mengenai pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam pengelolaan perusahaan negara.
Keberhasilan Pupuk Indonesia tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan pupuk nasional, tetapi juga dari efisiensi penggunaan sumber daya, ketepatan distribusi, dan pengelolaan persediaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembenahan menyeluruh diperlukan agar setiap rupiah yang digunakan dalam penyediaan pupuk bersubsidi memberikan manfaat optimal bagi perusahaan, petani, dan ketahanan pangan Indonesia.
