LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengenai kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memicu kontroversi di Malaysia. Pemimpin Pengimbang Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor, Andrew Chen Kah Eng, melayangkan kritik keras dan mendesak pemerintah Indonesia menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak pencemaran udara lintas batas.
Kontroversi tersebut bermula dari pernyataan Syahganda yang menyebut Indonesia tidak hanya mengirimkan asap akibat kebakaran hutan, tetapi juga memberikan kontribusi oksigen bagi Malaysia dan Singapura melalui kawasan hutannya. Pernyataan itu mendapat respons negatif dari Andrew karena dinilai tidak sensitif terhadap persoalan kesehatan masyarakat yang menghadapi dampak pencemaran udara.
“Rakyat Malaysia menderita akibat pencemaran ini, tetapi pejabat Anda justru seolah mempermainkan kesehatan kami,” kata Andrew dalam pernyataan resminya, Senin (12/10/2026).
Andrew menegaskan bahwa kabut asap bukan persoalan yang layak dijadikan bahan gurauan. Menurutnya, pencemaran udara dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
“Sikap seperti ini tidak dapat diterima. Kesehatan dan nyawa rakyat bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan gurauan,” tegasnya.
Pernyataan Syahganda tentang Oksigen Jadi Pemicu Kontroversi
Sebelumnya, Syahganda Nainggolan menyinggung kontribusi hutan Indonesia terhadap lingkungan kawasan Asia Tenggara ketika membahas kekhawatiran Malaysia dan Singapura mengenai kabut asap akibat karhutla.
“Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita,” ujar Syahganda.
Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menyoroti kontribusi ekologis kawasan hutan Indonesia. Namun, Andrew menilai penjelasan tersebut tidak menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat Malaysia, yakni dampak pencemaran udara terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Dalam bahan pemberitaan yang tersedia, Syahganda juga disebut menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran Malaysia dan Singapura terhadap dampak kabut asap.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan dua penekanan yang berbeda. Syahganda menyoroti manfaat ekologis hutan Indonesia, sedangkan Andrew menuntut perhatian lebih besar terhadap penanganan pencemaran dan perlindungan masyarakat yang terdampak.
Pejabat Johor Minta Indonesia Bertanggung Jawab
Andrew Chen Kah Eng, anggota DUN Johor yang mewakili kawasan Stulang, meminta pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lintas negara.
Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan langkah nyata, mulai dari pencegahan kebakaran, pengendalian sumber asap, hingga peningkatan kerja sama antarpemerintah dalam memantau kualitas udara.
Andrew juga mendesak pemerintah Indonesia menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga di ASEAN yang terdampak kabut asap.
Meski demikian, tuntutan tersebut merupakan pernyataan Andrew sebagai pejabat legislatif negara bagian Johor. Dalam informasi yang tersedia, belum terdapat keterangan bahwa permintaan maaf itu merupakan sikap resmi pemerintah federal Malaysia.
Andrew turut mengingatkan pentingnya hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Menurutnya, perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi persoalan pencemaran lintas batas.
Kabut Asap Jadi Persoalan Bersama Negara ASEAN
Pencemaran kabut asap lintas batas telah lama menjadi tantangan lingkungan bagi sejumlah negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Asap kebakaran hutan dan lahan dapat terbawa angin melintasi batas negara, bergantung pada lokasi kebakaran, kondisi atmosfer, serta arah pergerakan angin.
Dampaknya berpotensi mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Untuk menangani persoalan tersebut, negara-negara ASEAN memiliki kerangka kerja sama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
Perjanjian tersebut menjadi landasan kerja sama regional dalam pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, penguatan koordinasi teknis dan diplomasi lingkungan menjadi penting agar penanganan karhutla dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan.
Komunikasi Pejabat Pemerintah Turut Menjadi Sorotan
Kontroversi pernyataan Syahganda juga memperlihatkan pentingnya komunikasi publik yang berhati-hati dalam membahas persoalan yang menyangkut kepentingan beberapa negara.
Pernyataan pejabat pemerintah mengenai isu lingkungan lintas batas dapat memengaruhi persepsi masyarakat, terutama ketika pencemaran udara sedang menjadi perhatian publik.
Karena itu, penyampaian informasi mengenai karhutla perlu didukung data yang jelas, termasuk lokasi kebakaran, kondisi kualitas udara, langkah penanganan, serta hasil koordinasi dengan negara-negara yang berpotensi terdampak.
Penjelasan mengenai manfaat ekologis hutan Indonesia juga perlu dibedakan dari tanggung jawab mengendalikan pencemaran. Keduanya merupakan persoalan yang berbeda dan tidak saling menghapuskan.
Publik Menanti Respons Pemerintah Indonesia
Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disampaikan, belum tercantum tanggapan khusus Syahganda Nainggolan terhadap kritik dan desakan permintaan maaf yang disampaikan Andrew Chen Kah Eng.
Belum terdapat pula keterangan mengenai langkah diplomatik resmi yang diambil pemerintah Malaysia terkait pernyataan tersebut.
Karena itu, polemik ini masih perlu dilihat sebagai perbedaan pandangan antara pejabat Indonesia dan seorang anggota legislatif negara bagian Johor, bukan sebagai perselisihan diplomatik resmi antara kedua negara.
Di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura tetap menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko pencemaran udara lintas batas.
Pemerintah Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian karhutla, sekaligus menyampaikan perkembangan penanganannya secara terbuka kepada masyarakat dan negara-negara tetangga.
Polemik tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan kabut asap bukan hanya menyangkut pengelolaan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, hubungan bertetangga, serta komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam menjaga kualitas lingkungan kawasan.
