LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperketat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara karhutla yang berkaitan dengan korporasi.
Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan terhadap 98 laporan polisi yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama 10 kepolisian daerah (polda).
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Pipit Rismanto, menjelaskan bahwa sembilan tersangka tersebut berasal dari tiga provinsi di Kalimantan. Sebanyak tujuh orang berada di Kalimantan Barat, satu orang di Kalimantan Tengah, dan satu orang lainnya di Kalimantan Selatan.
Menurut Pipit, perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, penyidik masih mendalami penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun keterkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan.
“Kalau sementara itu dari kelapa sawit. Enggak (belum tentu pembukaan lahan). Itu nanti ada mekanismenya, nanti akan kita putuskan dalam kesempatan lain,” ungkap Pipit.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepolisian belum menyimpulkan seluruh kebakaran yang ditangani merupakan tindakan pembukaan lahan secara sengaja. Penentuan unsur pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan masing-masing perkara.
Kalimantan Barat Catat Laporan Karhutla Korporasi Terbanyak
Berdasarkan data penanganan perkara hingga 13 Oktober 2026, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan laporan karhutla korporasi terbanyak, yakni 33 laporan polisi.
Sumatera Selatan berada di urutan berikutnya dengan 17 laporan, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 14 laporan dan Kalimantan Selatan sebanyak 11 laporan.
Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat tujuh laporan, Riau enam laporan, Lampung dan Kalimantan Utara masing-masing tiga laporan, serta Jambi dua laporan.
Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Dittipidter Bareskrim Polri masing-masing menangani satu laporan.
Secara keseluruhan, 98 laporan tersebut memperlihatkan luasnya cakupan penanganan perkara karhutla yang berkaitan dengan kegiatan korporasi, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki kawasan perkebunan serta lahan rentan terbakar.
Meski demikian, jumlah laporan polisi tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana. Setiap perkara masih memerlukan pembuktian mengenai peristiwa kebakaran, pihak yang bertanggung jawab, serta unsur pelanggaran hukum.
Kasus Perorangan Lebih Banyak, 223 Orang Jadi Tersangka
Selain menangani perkara yang berkaitan dengan korporasi, Polri juga melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan pelaku perorangan.
Hingga periode pelaporan yang sama, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari 273 laporan polisi yang ditangani oleh 12 polda.
Dengan demikian, berdasarkan data yang disampaikan, penanganan karhutla secara nasional mencakup 371 laporan polisi, terdiri atas 98 laporan terkait korporasi dan 273 laporan terkait perorangan.
Jumlah tersangka dari kedua kelompok perkara mencapai 232 orang, yakni sembilan tersangka dalam perkara terkait korporasi dan 223 tersangka perorangan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan terhadap berbagai bentuk dugaan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan kegiatan badan usaha maupun tindakan individu.
Kepolisian menegaskan bahwa penyidikan terus berjalan dan perkembangan jumlah tersangka dapat berubah sesuai hasil pemeriksaan serta kecukupan alat bukti.
Ancaman Hukuman Berat bagi Pelaku Pembakaran Lahan
Pipit menegaskan bahwa Polri akan terus menindak pelaku karhutla sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, ancaman pidana dalam perkara karhutla dapat mencapai 10 hingga 12 tahun penjara, bergantung pada ketentuan yang diterapkan dan unsur tindak pidana yang terbukti.
Penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pembakaran lahan yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Pipit juga mengingatkan agar masyarakat tidak lagi menganggap pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai metode yang murah, mudah, dan efektif.
Sebab, kebakaran yang tidak terkendali dapat meluas ke kawasan lain, merusak ekosistem, menimbulkan kerugian ekonomi, serta menghasilkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain ancaman pidana terhadap individu, perkara karhutla yang melibatkan kegiatan usaha juga memerlukan penelusuran terhadap tanggung jawab pengelola perusahaan, sistem pengawasan lahan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan.
Karhutla Berdampak pada Ekonomi, Kesehatan, dan Lingkungan
Penanganan karhutla bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan ekonomi nasional.
Kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kegiatan perkebunan, pertanian, transportasi, perdagangan, hingga distribusi barang dan jasa.
Kabut asap yang ditimbulkan juga berpotensi menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan.
Apabila asap terbawa hingga melintasi batas negara, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan lingkungan regional yang memerlukan koordinasi antara Indonesia dan negara-negara tetangga.
Karena itu, upaya pencegahan karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan dan perkebunan.
Identitas Perusahaan dan Tersangka Belum Dirinci
Meskipun Bareskrim telah mengumumkan penetapan sembilan tersangka dalam perkara karhutla terkait korporasi, informasi yang tersedia belum merinci identitas para tersangka maupun nama perusahaan yang berkaitan dengan masing-masing perkara.
Belum dijelaskan pula luas lahan yang terbakar dalam setiap kasus, nilai kerugian lingkungan, serta perkembangan penyidikan terhadap kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui proses penegakan hukum sekaligus memastikan seluruh pihak diperlakukan sesuai ketentuan dan asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, perusahaan perkebunan perlu memperkuat sistem pencegahan kebakaran, pemantauan kawasan konsesi, kesiapan peralatan pemadaman, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan titik api.
Dengan 98 laporan karhutla terkait korporasi dan 273 laporan yang melibatkan perorangan, penegakan hukum menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya laporan polisi dan tersangka. Pencegahan kebakaran, pengurangan luas lahan terdampak, pemulihan lingkungan, serta kepatuhan perusahaan dan masyarakat terhadap aturan juga menjadi ukuran penting.
Penindakan yang konsisten, transparan, dan berbasis pembuktian diharapkan mampu memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor perkebunan dan pertanian nasional.
