LINTASNUSANTARNEWS.ID | JAKARTA- Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanaskan perdebatan politik nasional. Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, menyatakan keraguannya bahwa Gibran akan bersedia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden meskipun muncul desakan dari sejumlah kalangan masyarakat.
Deddy mengaitkan keraguannya dengan kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
“Tapi saya tidak melihat bahwa itu mungkin dilakukan oleh Mas Gibran,” kata Deddy sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, Kamis (15/10/2026).
Menurut Deddy, persoalan yang berkembang saat ini tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai etika dan proses pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.
Deddy Sitorus Singgung Etika Putusan MK Nomor 90
Deddy menilai kontroversi yang menyertai pencalonan Gibran sejak awal menjadi alasan dirinya meragukan kemungkinan pengunduran diri secara sukarela.
Ia kembali menyinggung Putusan MK Nomor 90 yang mengubah pemaknaan persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden, dengan membuka pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan tersebut memungkinkan Gibran, yang ketika itu menjabat Wali Kota Surakarta, memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun belum berusia 40 tahun.
“Kalau memang ada keteguhan moral memegang nilai-nilai etika, ya enggak mungkin kan ada putusan nomor 90,” ujar Deddy.
Putusan MK Nomor 90 memang pernah memicu kontroversi etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman karena pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut.
Meski demikian, putusan MK tersebut tidak otomatis menjadi batal akibat sanksi etik terhadap hakim yang terlibat. Karena itu, kontroversi etik dan status keberlakuan putusan perlu dibedakan dalam menilai persoalan pencalonan Gibran.
Dokumen Pendidikan Gibran Kembali Dipersoalkan
Selain mengungkit Putusan MK Nomor 90, Deddy juga menyoroti polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perbincangan publik.
Ia mempertanyakan kesesuaian dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan dengan persyaratan yang berlaku.
Dalam perdebatan tersebut, muncul pula pembahasan mengenai certificate of attendance atau sertifikat kehadiran dari lembaga pendidikan luar negeri.
Dokumen tersebut menjadi salah satu pokok perdebatan mengenai pembuktian pendidikan dan kesetaraannya dengan persyaratan administratif di Indonesia.
Namun, keberadaan certificate of attendance tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang tidak memiliki dokumen pendidikan lain yang sah. Penilaian terhadap keabsahan persyaratan pencalonan harus mengacu pada keseluruhan dokumen, ketentuan hukum, serta keputusan lembaga yang berwenang.
Deddy menilai persoalan administrasi dan etika dalam proses politik dapat menimbulkan kegaduhan berkepanjangan apabila tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kemudian bisa ada surat keterangan yang sebenarnya kalau menurut pengadilan itu tidak bisa dikatakan sebagai memenuhi syarat administratif, atau bisa dikatakan kalau memang punya kekuatan moral ya enggak akan terjadi keributan semacam ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Deddy dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Pemerintah: Polemik Dokumen Pendidikan Tidak Otomatis Jadi Dasar Pemakzulan
Di tengah berkembangnya kritik terhadap Wakil Presiden, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menyampaikan pandangan berbeda.
Syahganda menegaskan bahwa persoalan putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pendaftaran calon wakil presiden tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan Gibran dari jabatannya.
Menurutnya, pemerintah tetap mencermati perkembangan persoalan tersebut, termasuk kemungkinan kelanjutannya melalui mekanisme politik maupun hukum.
“Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” ujar Syahganda.
Ia tidak menjelaskan secara terperinci mekanisme politik atau proses hukum yang dimaksud.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang polemik dokumen pendidikan perlu ditempatkan dalam kerangka ketentuan hukum dan konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan desakan politik.
Pemberhentian Wakil Presiden Memiliki Mekanisme Konstitusional
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan kelompok masyarakat ataupun pernyataan partai politik.
Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, dengan persyaratan serta tahapan konstitusional yang ketat.
DPR harus terlebih dahulu mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi alasan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Jika proses berlanjut sesuai ketentuan, MPR memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir.
Dengan demikian, polemik administratif atau perdebatan politik mengenai dokumen pendidikan tidak otomatis berujung pada pemberhentian wakil presiden.
Polemik Politik Menunggu Kejelasan Hukum
Perdebatan mengenai Gibran kini memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda.
Di satu sisi, Deddy Sitorus menekankan persoalan etika politik dan mengaitkannya dengan kontroversi pencalonan pada Pilpres 2024.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa setiap persoalan yang menyangkut jabatan wakil presiden harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
Kejelasan mengenai dokumen pendidikan, putusan lembaga berwenang, serta dasar hukum yang dipersoalkan menjadi penting agar perdebatan publik tidak berkembang berdasarkan tuduhan yang belum terbukti.
Sementara itu, belum terdapat pernyataan langsung Gibran dalam bahan pemberitaan ini mengenai kritik terbaru Deddy Sitorus ataupun desakan agar dirinya mengundurkan diri.
Polemik tersebut kembali mengingatkan pentingnya transparansi, kepastian hukum, dan etika dalam penyelenggaraan negara. Kritik politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi setiap tuduhan mengenai keabsahan dokumen maupun kelayakan pejabat negara tetap harus diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
