LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah terus memperkuat konektivitas antarpulau melalui layanan pelayaran perintis yang menjadi tulang punggung transportasi masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Sepanjang periode 2015–2026, kapal perintis tercatat telah mengangkut 9,26 juta penumpang dan 1,59 juta ton barang melalui 28.564 pelayaran di berbagai wilayah Indonesia.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya transportasi laut dalam menghubungkan kawasan kepulauan yang belum terlayani secara optimal oleh angkutan komersial. Selain mendukung mobilitas masyarakat, kapal perintis berperan dalam memperlancar distribusi kebutuhan pokok, membuka akses pelayanan publik, dan mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Budi Mantoro, mengatakan bahwa keberadaan kapal perintis merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin akses transportasi bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan konektivitas.
“Keberadaan pelayaran perintis menjadi bagian penting dalam memastikan akses transportasi laut tetap tersedia bagi masyarakat di wilayah yang belum dilayani secara optimal oleh angkutan komersial,” ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Sebanyak 107 Trayek Layani 486 Pelabuhan
Pada 2026, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan 107 trayek kapal perintis penumpang dengan dukungan 107 armada.
Jaringan pelayaran tersebut menjangkau 486 pelabuhan singgah yang tersebar di 184 kabupaten/kota pada 28 provinsi.
Dari keseluruhan trayek, sebanyak 54 trayek atau sekitar 51 persen beroperasi di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, 41 trayek atau sekitar 38 persen melayani wilayah tengah, sedangkan 12 trayek atau sekitar 11 persen berada di kawasan barat Indonesia.
Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan transportasi laut bersubsidi masih sangat tinggi di kawasan timur, terutama pada wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang menyulitkan pengembangan transportasi darat.
“Sebaran trayek tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan konektivitas di kawasan timur Indonesia,” kata Budi.
Menurutnya, pelayaran perintis bukan sekadar menyediakan sarana perjalanan antarpulau, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai fasilitas penting.
“Yang diangkut kapal perintis bukan hanya penumpang dan barang, tetapi juga akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan wilayah lainnya,” jelasnya.
Tol Laut Perkuat Distribusi Barang dan Muatan Balik
Selain angkutan penumpang, pemerintah juga mengembangkan program angkutan perintis barang atau Tol Laut untuk memperkuat jaringan distribusi logistik nasional.
Hingga semester pertama 2026, layanan tersebut telah merealisasikan 557 pelayaran dengan jangkauan 100 pelabuhan dari wilayah barat hingga timur Indonesia.
Realisasi muatan berangkat tercatat mencapai 21.762 twenty-foot equivalent units (TEUs) dan 1.682,42 ton barang. Sementara itu, muatan balik mencapai 6.660 TEUs.
Keberadaan muatan balik menjadi indikator penting bahwa jaringan pelayaran tidak hanya digunakan untuk mengirimkan kebutuhan masyarakat dari pusat distribusi menuju daerah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi produk lokal untuk dipasarkan ke wilayah lain.
Dengan semakin optimalnya muatan balik, pemanfaatan kapasitas kapal diharapkan meningkat dan biaya distribusi dapat ditekan.
“Penguatan konektivitas penumpang harus berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas logistik. Dengan distribusi barang yang semakin efektif, kita berharap ketersediaan kebutuhan masyarakat dapat terjaga dan disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” ujar Budi.
Angkutan Rede Layani Wilayah Pesisir dan Kepulauan
Kementerian Perhubungan juga mengoperasikan angkutan rede sebagai layanan pelengkap konektivitas laut, khususnya untuk perjalanan jarak dekat di kawasan pesisir dan kepulauan.
Layanan ini menjangkau 56 pelabuhan singgah di 25 kabupaten/kota yang tersebar pada 11 provinsi.
Berdasarkan data realisasi yang disampaikan, angkutan rede telah melayani 411 perjalanan dengan jumlah penumpang naik dan turun sebanyak 32.526 orang.
Keberadaan angkutan rede membantu masyarakat menjangkau pelabuhan dan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi, sekaligus mendukung pergerakan barang dalam skala lokal.
Pemerintah Evaluasi Subsidi untuk Tingkatkan Efisiensi
Ke depan, Kementerian Perhubungan berencana mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan perintis barang melalui evaluasi dan penyesuaian mekanisme subsidi pada sejumlah pelabuhan.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan layanan pelayaran tetap menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pengembangan trayek juga akan mempertimbangkan karakteristik geografis, kebutuhan penumpang, potensi ekonomi daerah, serta efektivitas distribusi logistik.
Di samping itu, aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan tarif, dan kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Konektivitas Laut Jadi Kunci Pemerataan Ekonomi
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses transportasi dan distribusi barang yang memadai.
Kesenjangan konektivitas antardaerah dapat berdampak pada tingginya biaya logistik, terbatasnya akses pasar, serta perbedaan harga kebutuhan pokok antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Karena itu, keberlanjutan program kapal perintis dan Tol Laut memiliki peran strategis dalam memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
Namun, efektivitas program tidak cukup hanya diukur dari jumlah kapal, trayek, dan pelayaran. Pemerintah juga perlu mengevaluasi ketepatan jadwal, tingkat keterisian muatan, keterjangkauan tarif, serta dampaknya terhadap harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan 51 persen trayek kapal perintis berada di kawasan timur Indonesia, penguatan layanan di wilayah tersebut menjadi bagian penting dari upaya mengurangi kesenjangan konektivitas nasional.
Melalui peningkatan layanan pelayaran perintis, Tol Laut, dan angkutan rede, pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa masyarakat di pulau-pulau terpencil tidak hanya terhubung secara geografis, tetapi juga memperoleh kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih merata.
