LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar mempercepat penggunaan anggaran pemulihan pascabencana. Pasalnya, meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan dalam jumlah besar, masih terdapat daerah yang tingkat penyerapan dananya berada di bawah 10 persen hingga Oktober 2026.
Tito menegaskan, pemulihan wilayah terdampak bencana tidak boleh terhambat oleh lambannya pelaksanaan program di daerah. Anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat harus segera dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur, memulihkan pelayanan publik, dan membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Dalam keterangannya di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah tiga kali memberikan dukungan anggaran bagi penanganan dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatera tersebut.
Penyaluran pertama disebut mencapai sekitar Rp268 miliar. Selanjutnya, pemerintah memberikan tambahan bantuan sebesar Rp10,6 triliun pada Februari 2026, disusul alokasi Rp1,9 triliun pada Agustus 2026.
Jika dijumlahkan, ketiga angka tersebut mencapai sekitar Rp12,77 triliun. Namun, besaran itu merupakan akumulasi bantuan yang disebut Tito dan tidak berarti seluruh dana tersebut telah masuk ke kas setiap pemerintah daerah dalam jumlah yang sama.
Ada Daerah Serap 60 Persen, Ada yang Belum Capai 10 Persen
Tito menyayangkan masih adanya pemerintah daerah yang belum optimal menggunakan anggaran bantuan, padahal kebutuhan pemulihan masyarakat sangat mendesak.
Menurutnya, perbedaan tingkat penyerapan anggaran antardaerah menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program pemulihan.
“Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober,” kata Tito.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemulihan bencana tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah.
Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari fasilitas umum yang kembali berfungsi, pelayanan kesehatan yang pulih, akses masyarakat yang membaik, serta aktivitas ekonomi warga yang dapat berjalan kembali.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang cepat, dan pengawasan yang ketat agar setiap rupiah bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Jangan Hanya Bergantung kepada Pemerintah Pusat
Tito menekankan bahwa penanganan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kepala daerah tidak boleh hanya menunggu langkah kementerian atau lembaga pusat, sementara anggaran yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat, pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan kepala daerah sebagai penggerak utama pemulihan di wilayah masing-masing.
Pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi masyarakat, tingkat kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan paling mendesak setelah bencana.
Dengan demikian, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif.
Puluhan Rumah Sakit dan Ratusan Puskesmas Terdampak Bencana
Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemulihan fasilitas kesehatan.
Tito mengungkapkan bahwa bencana yang melanda wilayah Sumatera pada November 2025 mengakibatkan kerusakan terhadap berbagai sarana pelayanan kesehatan.
“Ada puluhan rumah sakit umum daerah, ada ratusan puskesmas, ada ratusan puskesmas pembantu tingkat desa, dan puskesmas tingkat kecamatan yang terdampak,” jelasnya.
Kerusakan fasilitas kesehatan menjadi persoalan serius karena masyarakat yang baru menghadapi bencana justru membutuhkan pelayanan medis yang cepat dan memadai.
Selain penanganan korban bencana, rumah sakit dan puskesmas tetap harus melayani pasien dengan penyakit kronis, ibu hamil, anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memerlukan pengobatan rutin.
Karena itu, pemulihan fasilitas kesehatan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan anggaran pascabencana.
Menkes: Sembilan Rumah Sakit Sempat Lumpuh, Kini Kembali Beroperasi
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan perkembangan positif dalam pemulihan pelayanan kesehatan di tiga provinsi terdampak.
Menurut Budi, banjir dan lumpur yang cukup tinggi sempat menyebabkan sembilan rumah sakit berhenti beroperasi.
“Target kita, begitu melihat fasilitas kesehatan ini banyak sekali yang terdampak, di mana 9 rumah sakit benar-benar berhenti beroperasi karena banjir dan lumpurnya tinggi sekali,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap tersedia, terutama dalam situasi darurat.
Budi menjelaskan, layanan seperti operasi, persalinan, dan cuci darah tidak dapat ditunda terlalu lama tanpa menimbulkan risiko bagi keselamatan pasien.
“Misalnya operasi, ibu melahirkan, dan cuci darah. Hal itu harus segera kita bangun kembali kapasitasnya, dan alhamdulillah dalam 1 bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali,” katanya.
Keberhasilan mengoperasikan kembali rumah sakit dalam waktu sekitar satu bulan menjadi contoh penting bahwa percepatan pemulihan dapat dilakukan melalui koordinasi, penentuan prioritas, dan kerja bersama.
Meski demikian, kembalinya operasional rumah sakit tidak selalu berarti seluruh bangunan, peralatan, dan fasilitas pendukung telah pulih sepenuhnya.
Ribuan Puskesmas Kembali Melayani Masyarakat
Setelah memprioritaskan rumah sakit, Kementerian Kesehatan melanjutkan upaya pemulihan puskesmas yang terdampak bencana.
Budi menyebut ribuan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah kembali beroperasi dalam kurun waktu sekitar dua setengah bulan.
Menurutnya, puskesmas memegang peran strategis karena menjadi pintu pertama pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus membantu mengurangi beban rumah sakit.
“Puskesmas ini perlu untuk menyaring agar jangan semua orang masuk ke rumah sakit yang nanti akan membuatnya penuh. Beberapa kegiatan seperti imunisasi dan cek kesehatan tetap bisa dijalankan di puskesmas,” jelas Budi.
Pemulihan puskesmas juga penting untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar tetap menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
Dengan fasilitas kesehatan yang kembali berfungsi, warga terdampak bencana memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pemeriksaan, pengobatan, imunisasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Pemulihan Bencana Bukan Sekadar Menghabiskan Anggaran
Peringatan Tito Karnavian kepada kepala daerah mengandung pesan penting tentang tanggung jawab kepemimpinan dalam menghadapi penderitaan masyarakat.
Anggaran pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan amanah yang harus diterjemahkan menjadi pelayanan dan pembangunan nyata.
Di wilayah yang terdampak bencana, keterlambatan penggunaan anggaran dapat berarti tertundanya perbaikan fasilitas umum, terhambatnya pemulihan ekonomi, serta semakin panjangnya waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk bangkit.
Namun, percepatan penyerapan anggaran juga harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun kepatuhan terhadap aturan hanya demi mengejar persentase realisasi.
Yang diperlukan adalah keberanian mengambil keputusan, kemampuan menyelesaikan hambatan administrasi, dan komitmen memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Saatnya Kepala Daerah Membuktikan Kepemimpinan
Bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemulihan pascabencana merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kesungguhan seluruh jajaran pemerintahan.
Kepala daerah perlu memastikan program yang paling mendesak memperoleh prioritas, mulai dari fasilitas kesehatan, infrastruktur dasar, akses transportasi, hingga pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Pengalaman Kementerian Kesehatan dalam mengoperasikan kembali rumah sakit dan puskesmas dapat menjadi inspirasi bahwa kerja cepat dan terkoordinasi mampu menghasilkan perubahan nyata.
Pesan Tito Karnavian seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh kepala daerah: jangan biarkan dana bantuan mengendap sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupannya.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya seberapa besar anggaran yang berhasil diperoleh dari pemerintah pusat, melainkan seberapa cepat, tepat, dan bertanggung jawab anggaran tersebut diubah menjadi manfaat bagi rakyat.
Bencana boleh menghancurkan bangunan dan infrastruktur, tetapi kepemimpinan yang tangguh harus mampu membangkitkan kembali harapan masyarakat.
