LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan Baitul Mal Gampong (BMG) di seluruh Aceh sebagai langkah strategis mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf berbasis masyarakat. Seluruh bupati dan wali kota diminta segera menindaklanjuti kebijakan tersebut agar keberadaan BMG semakin kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu tertuang dalam Surat Gubernur Aceh Nomor 400.8/11516 tertanggal 2 Oktober 2026 tentang Penguatan Kelembagaan Baitul Mal Gampong. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Aceh sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Aceh dalam mempercepat pembentukan dan memperkuat kelembagaan BMG.
Kebijakan ini sekaligus merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Gerakan Aceh Berwakaf, yang menempatkan penguatan pengelolaan wakaf sebagai salah satu agenda penting pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.
Pengelolaan Wakaf Harus Dimulai dari Gampong
Gubernur Aceh menaruh perhatian terhadap pentingnya kelembagaan Baitul Mal di tingkat gampong karena pengelolaan dan pengembangan wakaf dinilai harus dimulai dari lingkungan masyarakat paling bawah.
Gampong merupakan tempat berbagai potensi wakaf berada, baik berupa tanah, bangunan, maupun aset lain yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Dengan kelembagaan BMG yang kuat, potensi tersebut diharapkan dapat diidentifikasi, didata, dan dikembangkan secara lebih terarah melalui koordinasi dengan lembaga serta pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wakaf.
Keberadaan BMG juga diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi gampong melalui pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan yang amanah, transparan, dan sesuai ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan.
Bupati dan Wali Kota Diminta Memacu Pembentukan BMG
Surat Gubernur Aceh tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kabupaten dan kota agar mempercepat langkah penguatan kelembagaan Baitul Mal Gampong di wilayah masing-masing.
Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan tidak berhenti pada penyampaian surat atau sosialisasi kebijakan, tetapi menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, serta kelembagaan Baitul Mal.
Percepatan pembentukan BMG penting dilakukan agar Gerakan Aceh Berwakaf tidak hanya menjadi program di tingkat provinsi, melainkan berkembang menjadi gerakan bersama yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, mekanisme administrasi, dan pembinaan agar BMG yang dibentuk benar-benar dapat menjalankan fungsi secara efektif.
Wakaf Berpotensi Menjadi Kekuatan Ekonomi Umat
Wakaf memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam karena manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain untuk pembangunan masjid dan fasilitas ibadah, wakaf juga berpotensi mendukung pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha masyarakat, dan berbagai kegiatan sosial yang berkelanjutan.
Karena itu, optimalisasi wakaf membutuhkan tata kelola yang profesional, pendataan aset yang tertib, kepastian status hukum, serta pengawasan terhadap pemanfaatannya.
Penguatan BMG diharapkan dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf sekaligus mendukung pengembangan potensi ekonomi umat dari tingkat gampong.
Namun, pengelolaan harta benda wakaf tetap harus memperhatikan kedudukan dan kewenangan nazhir serta ketentuan hukum yang berlaku. Pembentukan BMG tidak dengan sendirinya mengalihkan kewenangan pengelolaan seluruh aset wakaf kepada lembaga tersebut.
Perlu Target dan Evaluasi yang Terukur
Agar kebijakan penguatan BMG berjalan efektif, pemerintah kabupaten dan kota perlu memetakan gampong yang telah memiliki kelembagaan BMG dan wilayah yang masih memerlukan percepatan pembentukan.
Pemetaan tersebut penting sebagai dasar penyusunan langkah pembinaan, penguatan kapasitas pengurus, serta evaluasi pelaksanaan Gerakan Aceh Berwakaf.
Selain mengejar jumlah lembaga yang terbentuk, pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas pengelolaan dan akuntabilitasnya.
BMG yang terbentuk hendaknya memiliki kepengurusan yang jelas, administrasi yang tertib, kemampuan melakukan koordinasi, dan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat.
Gerakan Aceh Berwakaf Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Terbitnya Surat Gubernur Aceh Nomor 400.8/11516 menjadi pengingat bahwa penguatan kelembagaan Baitul Mal Gampong membutuhkan dukungan nyata seluruh tingkatan pemerintahan.
Instruksi Gerakan Aceh Berwakaf yang telah diterbitkan sejak Juli 2025 perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari percepatan pembentukan BMG hingga peningkatan kemampuan lembaga dalam mendukung pengelolaan potensi wakaf.
Bupati dan wali kota se-Aceh diharapkan segera memacu pembentukan dan penguatan Baitul Mal Gampong, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan setiap gampong memiliki kelembagaan yang mampu mendorong kemaslahatan umat.
Dengan kelembagaan yang kuat, pengelolaan yang amanah, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, wakaf berpeluang menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Penguatan Baitul Mal Gampong bukan hanya persoalan membentuk lembaga, melainkan membangun fondasi agar potensi wakaf yang tumbuh dari masyarakat dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan.
