LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri guna mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk perekrutan terselubung yang berujung pada keterlibatan warga Indonesia sebagai tentara bayaran di Rusia. Pemerintah menilai modus perekrutan semakin kompleks karena calon korban kerap dijanjikan pekerjaan sipil dengan penghasilan menggiurkan, tetapi kemudian menghadapi situasi berbeda setelah tiba di negara tujuan.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan pencegahan harus dimulai sejak proses perekrutan di dalam negeri, bukan hanya ketika WNI telah berada di luar negeri dan mengalami kesulitan. Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah ketidaksesuaian antara pekerjaan yang ditawarkan kepada calon pekerja dengan aktivitas yang akhirnya harus mereka jalani.
“Pada saat berangkat ke sana, tawarannya bukan jadi tentara, itu yang jadi masalahnya. Ketika sudah sampai di sana, mereka mau pulang susah. Jadi kami ingin menyelesaikannya bukan di hilir, tapi di hulu,” ujar Hendarsam seusai kegiatan diseminasi Kebijakan Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC, Selasa (20/10/2026).
Hendarsam menjelaskan, WNI yang terjebak dalam perekrutan semacam itu berpotensi menghadapi persoalan serius, mulai dari kehilangan kebebasan menentukan pekerjaan, kesulitan memutus kontrak, hingga hambatan untuk kembali ke Indonesia. Karena itu, pemerintah memandang pengawasan terhadap jalur perekrutan, agen penyalur tenaga kerja, serta informasi lowongan pekerjaan di ruang digital sebagai langkah penting untuk memutus mata rantai perdagangan orang.
Tiga Strategi Imigrasi: Desa Binaan, Patroli Siber, dan Kerja Sama Interpol
Untuk memperkuat pencegahan, Ditjen Imigrasi menyiapkan tiga langkah strategis, yakni pemberdayaan Desa Binaan Imigrasi, peningkatan patroli siber berbasis teknologi, serta penegakan hukum lintas negara terhadap jaringan perekrut ilegal.
Langkah pertama dilakukan melalui program Desa Binaan Imigrasi dengan menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah yang dinilai rentan terhadap praktik TPPO. Para petugas bertugas memberikan edukasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri, bahaya perekrutan ilegal, serta risiko menerima tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak memiliki legalitas jelas. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk edukasi ketahanan pangan, agar generasi muda memiliki alternatif mata pencaharian di dalam negeri.
Langkah kedua adalah memperkuat patroli siber untuk mendeteksi promosi dan iklan lowongan pekerjaan ilegal yang beredar melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Pengawasan ini menjadi penting karena jaringan perekrut dapat memanfaatkan kemudahan komunikasi daring untuk menjangkau calon korban, menawarkan gaji tinggi, serta menyembunyikan informasi mengenai jenis pekerjaan dan kondisi sebenarnya di negara tujuan.
Ditjen Imigrasi berupaya meningkatkan kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi pola perekrutan mencurigakan dan menindaklanjuti temuan bersama instansi yang berwenang. Pengawasan terhadap iklan pekerjaan juga perlu disertai verifikasi legalitas perusahaan penyalur, dokumen perjalanan, kontrak kerja, dan kesesuaian tujuan keberangkatan agar pencegahan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan di tempat keberangkatan.
Langkah ketiga dilakukan melalui penegakan hukum lintas negara, termasuk penelusuran identitas perekrut, pemetaan jaringan, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum internasional. Hendarsam mengungkapkan bahwa sebagian pengendali jaringan perekrutan diduga berada di luar negeri, sementara aktivitas di Indonesia dijalankan melalui perantara atau agen lokal.
“Imigrasi berkolaborasi dengan Interpol untuk mengejar para dalang TPPO tersebut,” tegasnya.
Korban Harus Dilindungi, Perekrut Ilegal Ditindak
Hendarsam menekankan pentingnya membedakan WNI yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi dengan pihak yang secara sadar menjalankan praktik perekrutan ilegal. Menurutnya, WNI yang diberangkatkan dengan tipu daya untuk kemudian dipekerjakan sebagai tentara bayaran harus mendapatkan perlindungan sebagai korban apabila unsur-unsur TPPO terpenuhi.
Sementara itu, pihak yang merekrut, memperdaya, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan kasus semacam ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui bagaimana perekrutan dilakukan, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat unsur penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kondisi rentan.
Selain persoalan TPPO, keterlibatan WNI dalam dinas militer asing juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Oleh sebab itu, setiap kasus harus diperiksa secara individual dengan mempertimbangkan fakta, status korban, dan ketentuan perundang-undangan. Tidak semua WNI yang berada dalam konflik bersenjata di luar negeri otomatis dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang.
Perlindungan WNI Tidak Boleh Berhenti di Bandara
Penguatan pengawasan Imigrasi juga membutuhkan kerja sama dengan kementerian yang menangani perlindungan pekerja migran, Kementerian Luar Negeri, kepolisian, pemerintah daerah, serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Koordinasi diperlukan agar indikasi perekrutan ilegal dapat diketahui lebih awal dan WNI yang terlanjur menghadapi eksploitasi memperoleh akses bantuan konsuler serta perlindungan sesuai kondisi kasusnya.
Masyarakat, khususnya calon pekerja migran, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa persyaratan jelas, menggunakan kontrak yang tidak transparan, atau meminta keberangkatan melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Pemeriksaan legalitas perusahaan perekrut dan kepastian jenis pekerjaan menjadi langkah penting sebelum menerima tawaran kerja.
Upaya pencegahan juga harus tetap menghormati hak warga negara untuk bepergian secara sah. Karena itu, pemeriksaan keimigrasian perlu dilakukan secara proporsional, berdasarkan indikator risiko yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menghambat masyarakat yang memiliki tujuan perjalanan dan dokumen yang sah.
Pemerintah Diminta Putus Rantai Perekrutan dari Sumbernya
Kebijakan Ditjen Imigrasi memperkuat pengawasan dari hulu menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang tidak cukup dilakukan setelah korban mengalami persoalan di luar negeri. Pencegahan harus menyasar akar masalah, mulai dari keterbatasan informasi, kerentanan ekonomi, promosi pekerjaan palsu, hingga keberadaan jaringan perekrut yang beroperasi lintas batas negara.
Keberhasilan strategi tersebut nantinya perlu diukur melalui kemampuan aparat mengungkap jaringan perekrutan, melindungi calon korban, meningkatkan literasi migrasi aman, serta memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional.
Pencegahan WNI menjadi korban perekrutan tentara bayaran maupun pekerja migran ilegal bukan sekadar persoalan pemeriksaan paspor dan keberangkatan, melainkan tanggung jawab negara untuk melindungi keselamatan, kebebasan, dan hak-hak warga negaranya. Dengan pengawasan yang lebih kuat sejak tingkat desa hingga kerja sama internasional, pemerintah berharap praktik perdagangan orang dapat dicegah sebelum menimbulkan korban baru.
