LINTANUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajak seluruh elemen bangsa melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang belum berjalan optimal. PAN menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Prabowo, sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan perjalanan dua tahun pemerintahan merupakan momentum penting untuk menilai efektivitas kebijakan, memperbaiki berbagai kekurangan, serta memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional. Menurutnya, dukungan partai politik terhadap pemerintah tidak boleh berhenti pada pernyataan politik, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata, pengawasan, dan keterlibatan dalam penyempurnaan kebijakan.
“Jika ada kebijakan yang belum optimal, mari kita evaluasi dan sempurnakan bersama-sama agar semakin efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Viva dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Viva menilai pemerintahan Prabowo-Gibran tengah menjalankan transformasi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta mewujudkan keadilan sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan membutuhkan proses, sehingga tidak seluruh kebijakan dapat langsung menghasilkan capaian sempurna dalam waktu singkat.
“Tentu partai politik pemerintah seperti PAN akan terus bekerja membantu transformasi kebijakan Presiden Prabowo agar ke depan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.
Stabilitas Harga, Daya Beli dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian
Menurut Viva, salah satu tantangan penting yang harus terus mendapat perhatian pemerintah adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ekonomi, kata dia, harus diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
PAN juga mendorong pemerintah memperluas kesempatan kerja serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor tersebut dinilai memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Karena itu, evaluasi kebijakan ekonomi perlu memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan, termasuk akses permodalan, peluang usaha, ketersediaan pekerjaan, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup.
MBG, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Harus Dikawal
Selain persoalan ekonomi, PAN menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Viva, program-program tersebut perlu terus dikawal agar pelaksanaannya memiliki tata kelola yang baik, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya terlihat dalam laporan administratif, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Program MBG diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, sementara Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Adapun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
PAN memandang pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, memperbaiki tata kelola, serta memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Kendur
Viva juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penegakan hukum yang konsisten serta pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Yang penting juga tentang memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar kepercayaan masyarakat terus meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PAN menempatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu unsur penting dalam agenda transformasi nasional. Penguatan pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif menjadi kebutuhan agar program pembangunan berjalan sesuai tujuan.
PAN: Keberhasilan Pemerintah Bukan Sekadar Angka Survei
Menanggapi berbagai hasil survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, Viva mengatakan PAN menghormati dan mengapresiasi lembaga-lembaga yang melakukan pengukuran opini publik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka survei tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pemerintah. Penilaian yang lebih mendasar harus melihat sejauh mana kebijakan negara mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mengurangi persoalan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan publik.
“Menurut PAN, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya angka survei, melainkan sejauh mana kebijakan negara mampu memperbaiki kehidupan rakyat. PAN akan terus mendukung agenda transformasi Presiden Prabowo, sekaligus mengawal pelaksanaannya agar semakin baik,” pungkas Viva.
Dukungan Politik Harus Diikuti Evaluasi yang Terukur
Sikap PAN tersebut memperlihatkan pentingnya evaluasi kebijakan di tengah dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan partai koalisi diharapkan tidak mengurangi ruang untuk menyampaikan masukan, mengidentifikasi kelemahan program, dan mendorong perbaikan yang diperlukan.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, evaluasi yang terukur menjadi penting untuk memastikan kebijakan prioritas tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Pesan utama PAN adalah bahwa keberhasilan pemerintahan harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata tingginya tingkat kepuasan dalam survei atau banyaknya program yang diluncurkan. Dengan evaluasi yang terbuka, pengawasan yang konsisten, dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif.
