LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan penyaluran dana hingga Rp400 triliun untuk memperkuat perekonomian masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, penduduk pedesaan, masyarakat di daerah tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Kebijakan tersebut mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal.
“Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo.
Ditargetkan Menjangkau 28 Juta Keluarga
Presiden Prabowo memperkirakan dana yang ditargetkan mencapai Rp400 triliun tersebut berpotensi menjangkau sekitar 28 juta keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan asumsi setiap keluarga memiliki rata-rata empat anggota, jumlah masyarakat yang berpotensi memperoleh manfaat dapat melampaui 100 juta jiwa.
Besarnya jumlah penerima manfaat tersebut menggambarkan ambisi pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat keluarga, terutama kelompok yang memiliki peran penting dalam sektor produksi pangan, perikanan, dan usaha rakyat.
Petani dan nelayan menjadi kelompok yang mendapat perhatian karena keduanya merupakan bagian penting dari rantai pasok kebutuhan pokok nasional sekaligus memiliki tantangan dalam memperoleh akses pembiayaan.
Di sejumlah daerah, keterbatasan modal usaha, akses lembaga keuangan, serta kemampuan pengelolaan keuangan masih menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.
Melalui rencana penyaluran dana tersebut, pemerintah ingin memperluas kesempatan ekonomi sekaligus memperkuat daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, rincian mengenai skema penyaluran, sumber pembiayaan, besaran dana per penerima, dan jadwal pelaksanaan belum dijelaskan dalam keterangan Presiden tersebut.
Karena itu, angka Rp400 triliun masih harus dipahami sebagai target yang disampaikan pemerintah, bukan dana yang telah seluruhnya dicairkan kepada masyarakat.
Prabowo: Potensi Keuangan Negara Masih Bisa Ditingkatkan
Dalam arahannya, Presiden juga menyinggung besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Menurut Prabowo, pengelolaan kekayaan alam secara lebih optimal akan memperbesar kemampuan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
“Itu kemampuan kita sekarang. Tetapi kalau kita bisa mengamankan sumber-sumber alam kita yang sangat luar biasa, berarti kemampuan kita akan lebih,” kata Presiden.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya nasional.
Prabowo menekankan pentingnya memastikan potensi ekonomi negara dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan.
OJK Siapkan Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Menanggapi arah kebijakan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan terus menjadi prioritas lembaganya.
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan bahwa OJK memiliki sepuluh program prioritas yang mencakup berbagai kelompok masyarakat.
Sasaran program tersebut antara lain petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ibu rumah tangga, pelajar, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Dan OJK itu punya 10 program prioritas termasuk kepada petani, nelayan, UMKM, ibu rumah tangga, kemudian pelajar, disabilitas, kemudian daerah 3T, dan sebagainya. Jadi tentu ini terus kita tingkatkan,” ujar Friderica seusai Rakornas TPAKD 2026.
Menurutnya, peningkatan akses terhadap produk dan layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat mampu mengelola keuangannya secara bijak.
Literasi keuangan menjadi semakin penting ketika masyarakat memperoleh akses pembiayaan, menggunakan layanan perbankan, atau memanfaatkan produk keuangan digital.
Literasi Keuangan 69 Persen, Inklusi Capai 93 Persen
Friderica mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dipaparkannya, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan berada pada angka 93 persen.
Perbedaan kedua indikator tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penggunaan layanan keuangan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk yang digunakan.
Artinya, akses terhadap layanan keuangan yang semakin luas belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat memahami manfaat, risiko, biaya, serta kewajiban yang melekat pada produk keuangan.
“Jadi banyak orang yang menggunakan produk uang tapi belum tahu paham,” ujar Friderica.
Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK karena masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa pemahaman memadai berpotensi menghadapi persoalan dalam pengambilan keputusan finansial.
Peningkatan literasi diperlukan agar masyarakat dapat memilih produk yang sesuai kebutuhan, memahami ketentuan pembiayaan, dan menghindari penggunaan layanan keuangan yang tidak tepat.
Masih Ada Kesenjangan Akses pada Kelompok Tertentu
Selain perbedaan antara tingkat literasi dan inklusi secara nasional, Friderica menyebut masih terdapat kesenjangan yang cukup besar pada kelompok masyarakat tertentu.
Ia mencontohkan adanya kelompok dengan tingkat literasi keuangan sekitar 43 persen, tetapi tingkat penggunaan produk keuangannya baru mencapai 13 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai layanan keuangan tidak selalu diikuti oleh kemampuan atau kesempatan untuk mengaksesnya.
Kesenjangan ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan layanan, kondisi geografis, kebutuhan administrasi, maupun kesesuaian produk keuangan dengan karakteristik masyarakat.
OJK berupaya memperkuat edukasi sekaligus mendorong perluasan akses keuangan agar kelompok masyarakat yang belum terlayani dapat memanfaatkan layanan formal secara aman dan produktif.
Namun, kelompok spesifik yang memiliki tingkat literasi 43 persen dan penggunaan produk keuangan 13 persen tersebut belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.
Petani dan Nelayan Membutuhkan Akses Pembiayaan yang Sesuai
Penguatan literasi dan inklusi keuangan memiliki arti penting bagi petani dan nelayan karena karakteristik usaha kedua kelompok tersebut berbeda dari usaha perdagangan atau industri pada umumnya.
Pendapatan petani sangat dipengaruhi musim tanam, masa panen, kondisi cuaca, dan harga komoditas. Sementara itu, nelayan menghadapi tantangan berupa kondisi laut, biaya operasional, ketersediaan hasil tangkapan, serta fluktuasi harga ikan.
Karena itu, perluasan akses keuangan bagi kedua kelompok tersebut perlu memperhatikan pola pendapatan dan kebutuhan modal usaha yang tidak selalu berlangsung secara tetap setiap bulan.
Produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas tanpa menimbulkan beban pembayaran yang tidak sejalan dengan kemampuan mereka.
Selain pembiayaan, edukasi mengenai tabungan, pengelolaan arus kas, perlindungan keuangan, dan penggunaan layanan digital juga dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
Dalam konteks ini, peran OJK bersama lembaga jasa keuangan dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan layanan yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Daerah Pesisir dan Pedesaan Aceh Berpotensi Mendapat Manfaat
Rencana pemerintah memperkuat pembiayaan bagi petani dan nelayan juga relevan bagi daerah dengan basis ekonomi pertanian dan kelautan seperti Provinsi Aceh.
Sebagian masyarakat Aceh menggantungkan penghasilan pada kegiatan pertanian, perikanan tangkap, budidaya, perkebunan rakyat, serta usaha mikro di pedesaan dan kawasan pesisir.
Kelompok-kelompok tersebut membutuhkan akses permodalan, layanan keuangan yang terjangkau, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha agar dapat meningkatkan produktivitas.
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, ketersediaan akses pembiayaan dan pendampingan keuangan juga dapat menjadi salah satu faktor pendukung pemulihan mata pencaharian.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan alokasi khusus dari target Rp400 triliun untuk Aceh maupun rincian jumlah keluarga penerima manfaat di provinsi tersebut.
Karena itu, kepastian manfaat bagi masyarakat Aceh masih bergantung pada ketentuan program dan mekanisme penyaluran yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Keberhasilan Program Harus Diukur dari Dampak Ekonomi
Rencana penyaluran dana hingga Rp400 triliun menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperluas kesempatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut nantinya tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau jumlah masyarakat yang memperoleh akses layanan keuangan.
Dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas usaha, kemampuan mengelola keuangan, dan kesejahteraan keluarga juga perlu menjadi indikator utama.
Pengawasan penyaluran, transparansi kriteria penerima, serta pendampingan berkelanjutan diperlukan agar program tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Penguatan literasi keuangan oleh OJK diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan masyarakat memanfaatkan berbagai program pembiayaan secara tepat.
Dengan target menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau lebih dari 100 juta jiwa, rencana penyaluran Rp400 triliun yang disampaikan Presiden Prabowo berpotensi menjadi instrumen penting penguatan ekonomi rakyat. Realisasinya kini menunggu kejelasan skema, sumber dana, dan mekanisme pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
