LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai mengkaji sejumlah perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan umum melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di sejumlah wilayah dengan tingkat kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang tinggi.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengungkapkan bahwa penambahan jumlah komisioner tersebut menjadi salah satu materi yang sedang didiskusikan dalam proses evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Menurut Irawan, wacana yang berkembang mencakup penambahan anggota KPU dan Bawaslu dari tujuh menjadi sembilan orang pada tingkatan atau wilayah tertentu, serta kemungkinan penyesuaian komposisi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.
“Ada beberapa rencana revisi yang sedang kami diskusikan, tetapi pembahasan ini masih sangat dinamis. Kami belum ada keputusan apa-apa, tapi ini baru sebatas brainstorming,” kata Ahmad Irawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Komisioner KPU dan Bawaslu Diusulkan Bertambah
Irawan menjelaskan, salah satu fokus pembahasan RUU Pemilu adalah penataan jumlah anggota lembaga penyelenggara pemilu agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja di masing-masing daerah.
Penambahan anggota dinilai perlu dikaji karena pelaksanaan pemilu melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan hasil, hingga penyelesaian persoalan administrasi dan sengketa.
“Salah satu isi atau inti dari revisi itu adalah adanya penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu dari yang sebelumnya 7 jadi 9 di beberapa provinsi besar atau wilayah besar,” ungkap Irawan.
Menurutnya, gagasan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan awal dan belum menjadi keputusan resmi DPR.
Penyesuaian jumlah komisioner akan mempertimbangkan kebutuhan kelembagaan, luas wilayah, jumlah pemilih, serta kompleksitas penyelenggaraan pemilu.
Namun, rincian mengenai provinsi atau wilayah yang akan memperoleh tambahan komisioner belum diumumkan.
Komposisi Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota Juga Dikaji
Selain penambahan jumlah anggota pada wilayah tertentu, DPR juga mempertimbangkan perubahan komposisi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.
Irawan menyebut jumlah anggota yang sebelumnya lima orang berpotensi ditambah menjadi tujuh orang di daerah yang membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan.
Usulan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap beban kerja penyelenggara pemilu dalam menghadapi tahapan pemilihan yang semakin kompleks.
Perbedaan kondisi geografis, jumlah penduduk, akses transportasi, serta sebaran tempat pemungutan suara menjadi faktor yang dapat memengaruhi kebutuhan penyelenggaraan pemilu di setiap daerah.
Meski demikian, penambahan jumlah komisioner juga perlu mempertimbangkan konsekuensi terhadap anggaran negara, efektivitas pengambilan keputusan, serta pembagian tugas dalam organisasi.
Karena itu, pembahasan perubahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum ditetapkan dalam regulasi.
DPR Ingin Pangkas Durasi Rekrutmen dari Enam Bulan Menjadi Tiga Bulan
Tidak hanya menyangkut jumlah komisioner, Komisi II DPR juga mengkaji kemungkinan memperpendek proses rekrutmen anggota lembaga penyelenggara pemilu.
Ahmad Irawan mengatakan, tahapan seleksi yang selama ini dipersiapkan dalam rentang waktu enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan komisioner dinilai masih dapat diefisienkan.
DPR mempertimbangkan agar proses tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dua hingga tiga bulan tanpa mengurangi kualitas seleksi.
“Kalau kita lihat durasi rekrutmen kan enam bulan. Nah, itu juga kami ingin memperpendek karena kami ingin melakukan pemilu yang efisien, yang efektif. Dalam hitungan kami, dua sampai tiga bulan cukup untuk menyelenggarakan pemilu berkualitas,” ujarnya.
Menurut Irawan, penyederhanaan tahapan rekrutmen diharapkan mampu mempercepat pengisian jabatan sekaligus menjaga kesinambungan kelembagaan penyelenggara pemilu.
Namun, perubahan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip transparansi, independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses seleksi.
Evaluasi Undang-Undang Pemilu 2017
Pembahasan mengenai penambahan komisioner dan penyederhanaan rekrutmen berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Irawan menjelaskan, ketentuan yang berlaku mengatur pembentukan tim seleksi dalam jangka waktu tertentu sebelum masa jabatan penyelenggara pemilu berakhir.
Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang sedang dievaluasi untuk menentukan apakah mekanisme rekrutmen dapat dibuat lebih sederhana dan efisien.
Selain itu, DPR juga mengkaji penataan kewenangan dan mekanisme pengisian jabatan penyelenggara pemilu sebagai bagian dari pembenahan sistem kelembagaan.
Irawan turut menyinggung kemungkinan penyusunan undang-undang baru apabila cakupan perubahan terhadap regulasi lama dinilai sangat luas.
Ia menyebut perubahan materi yang melampaui 50 persen sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk pembaruan regulasi.
Meski demikian, penentuan apakah revisi dilakukan melalui perubahan undang-undang atau pembentukan undang-undang baru tetap harus mengikuti ketentuan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penambahan Komisioner Berpotensi Berdampak pada Anggaran Pemilu
Wacana penambahan anggota KPU dan Bawaslu juga berpotensi memunculkan konsekuensi terhadap kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemilu.
Apabila jumlah komisioner ditambah, pemerintah dan DPR perlu memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional kelembagaan, fasilitas kerja, serta pelaksanaan tugas masing-masing anggota.
Di sisi lain, penambahan jumlah personel pimpinan belum tentu secara otomatis meningkatkan efektivitas lembaga apabila tidak disertai pembagian kewenangan dan sistem kerja yang jelas.
Karena itu, evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu menjadi penting agar perubahan struktur organisasi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Penguatan kelembagaan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pemilih, pengawasan tahapan pemilu, serta pencegahan pelanggaran.
Daerah dengan Wilayah Luas Perlu Mendapat Perhatian
Wacana penyesuaian jumlah penyelenggara pemilu memiliki relevansi bagi daerah yang menghadapi tantangan geografis dan distribusi pemilih, termasuk Provinsi Aceh.
Aceh memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 23 kabupaten/kota dengan kondisi geografis beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pesisir, kepulauan, hingga wilayah pegunungan.
Karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan logistik, koordinasi petugas, pengawasan, dan pelayanan kepada pemilih.
Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi apakah Aceh termasuk daerah yang akan memperoleh penambahan jumlah anggota KPU atau Bawaslu apabila usulan tersebut disetujui.
Penetapan daerah yang memenuhi kriteria tambahan komisioner masih menunggu pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan RUU Pemilu.
Belum Ada Keputusan Final DPR
Ahmad Irawan kembali menegaskan bahwa seluruh gagasan yang berkembang masih berada pada tahap diskusi dan belum menjadi keputusan final.
Karena itu, jumlah anggota KPU dan Bawaslu maupun mekanisme rekrutmen yang berlaku saat ini belum berubah hanya berdasarkan munculnya usulan tersebut.
Pembahasan RUU Pemilu masih membutuhkan proses legislasi, pendalaman materi, serta kesepakatan sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.
Hasil evaluasi Pemilu 2024 diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemilu berikutnya, baik dari sisi kelembagaan, efektivitas pelaksanaan, maupun kualitas pengawasan.
Wacana penambahan komisioner KPU dan Bawaslu serta pemangkasan durasi rekrutmen menjadi bagian dari upaya DPR menata ulang penyelenggaraan pemilu. Namun, keputusan akhir masih menunggu pembahasan lebih lanjut agar setiap perubahan benar-benar memperkuat independensi, profesionalisme, dan kualitas demokrasi di Indonesia.
