LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Pemerintah Aceh mempercepat penataan dan verifikasi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pertanahan, meningkatkan produktivitas lahan, serta memastikan investasi perkebunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat tindak lanjut penataan dan verifikasi HGU yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Banda Aceh, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT., M.T., serta dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh Ir. Azanuddin Kurnia, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, tim HGU Pemerintah Aceh, Biro Perekonomian Setda Aceh, staf khusus Gubernur, dan sejumlah instansi terkait.
Verifikasi Tahap Pertama terhadap 20 Perusahaan Selesai
Dalam rapat tersebut, T. Robby Irza mengapresiasi kerja tim yang telah melaksanakan verifikasi lapangan tahap pertama terhadap 20 perusahaan pemegang HGU.
Namun, hasil pemeriksaan tersebut masih membutuhkan penyempurnaan sebelum memasuki tahapan analisis dan penyusunan rekomendasi.
Pemerintah Aceh menekankan bahwa penataan HGU tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi. Hasil pemeriksaan lapangan harus dicocokkan dengan data spasial dan informasi pemanfaatan lahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Robby mendorong agar normalisasi data hasil verifikasi lapangan dengan data pada sistem informasi yang digunakan pemerintah dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober 2026.
Tim juga diminta menyusun laporan secara komprehensif, tidak hanya dalam bentuk tabel, tetapi dilengkapi uraian mengenai kondisi lapangan, temuan, serta persoalan yang dihadapi setiap perusahaan.
Awal November Masuk Tahap Desk Evaluasi
Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, meminta agar laporan tertulis hasil pemeriksaan tahap pertama segera dirampungkan sebagai bahan pembahasan teknis.
Sebanyak 20 perusahaan yang telah menjalani verifikasi lapangan dijadwalkan mengikuti tahapan desk study atau evaluasi dokumen pada awal November 2026.
Tahapan tersebut bertujuan mencocokkan hasil pemeriksaan lapangan dengan data administrasi pertanahan, batas areal HGU, serta informasi pemanfaatan lahan.
Hasilnya akan digunakan untuk menyusun rekomendasi penataan sesuai kondisi masing-masing perusahaan dan kewenangan instansi terkait.
Pemerintah Aceh menargetkan rekomendasi awal dapat diselesaikan pada akhir November, sedangkan pematangan hasil evaluasi direncanakan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.
Tim Kembali Turun ke Perusahaan Lain
Azanuddin Kurnia menjelaskan bahwa penataan HGU akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Setelah verifikasi lapangan tahap pertama selesai, tim akan melanjutkan pekerjaan melalui pembahasan teknis, analisis, dan penyusunan rekomendasi.
Pada saat bersamaan, pemerintah berupaya melaksanakan kunjungan lapangan terhadap perusahaan lain yang belum masuk dalam pemeriksaan tahap pertama.
Dengan pola kerja tersebut, penataan HGU diharapkan berlangsung lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh proses evaluasi tahap awal selesai.
Azanuddin menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Data Spasial BPN Jadi Instrumen Penting
Untuk memperkuat ketepatan hasil evaluasi, Pemerintah Aceh juga mendorong percepatan dukungan data spasial dari BPN.
Data dalam format shapefile atau SHP diperlukan untuk analisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS).
Melalui sistem tersebut, tim dapat memeriksa kesesuaian batas areal, luas HGU, dan informasi penggunaan lahan dengan hasil verifikasi lapangan.
Pemerintah juga membahas kebutuhan kendaraan operasional bagi tim serta kemungkinan koordinasi dengan instansi perpajakan untuk mendalami aspek kepatuhan perusahaan sesuai kewenangan masing-masing.
Ratusan HGU Menjadi Perhatian Pemerintah
Berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh tahun 2026 yang dibahas dalam rapat, tercatat sebanyak 453 HGU dengan luas keseluruhan 345.902,67 hektare.
Dari jumlah tersebut, 53 HGU seluas sekitar 56.901 hektare dilaporkan akan berakhir pada 2026. Sementara itu, 31 HGU dengan luas 37.585,51 hektare tercatat akan berakhir dalam rentang 2026–2030.
Data masa berlaku tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum pengelolaan perkebunan.
Namun, rincian masa berlaku dan kemungkinan perbedaan cakupan kelompok data masih memerlukan pencocokan lebih lanjut agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Penataan HGU Diharapkan Berdampak bagi Masyarakat
Pemerintah Aceh berharap program penataan HGU tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen dan penyusunan laporan.
Hasil verifikasi diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat.
Penataan juga diharapkan mendukung iklim investasi yang sehat, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas manfaat ekonomi bagi daerah.
Dengan evaluasi 20 perusahaan pada awal November dan rencana pemeriksaan lapangan lanjutan, Pemerintah Aceh menargetkan tersusunnya rekomendasi penataan HGU yang objektif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan pengelolaan lahan perkebunan yang lebih tertib, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
