LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Pemerintah Aceh secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana belanja mencapai Rp10,37 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat perekonomian daerah, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nota Keuangan dan Rancangan APBA 2027 disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (26/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRA, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan laporan tertulis Gubernur Aceh yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas program pemerintah, serta struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Penyampaian rancangan anggaran ini merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan antara Pemerintah Aceh dan DPRA sebelum ditetapkan menjadi Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2027.
Pendapatan Aceh Ditargetkan Rp10,01 Triliun
Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan, Pemerintah Aceh merencanakan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp10.013.916.686.521 atau sekitar Rp10,01 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) sekitar Rp2,98 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp7,03 triliun, serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah sekitar Rp2,09 miliar.
Sementara itu, total belanja Aceh direncanakan sebesar Rp10.374.275.027.386 atau sekitar Rp10,37 triliun.
Alokasi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp8,14 triliun, belanja modal Rp570,79 miliar, belanja tidak terduga Rp41,31 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp1,62 triliun.
Dari struktur tersebut, belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam rancangan anggaran 2027.
Adapun belanja modal yang direncanakan sebesar Rp570,79 miliar menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati dalam pembahasan, terutama terkait dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selisih Pendapatan dan Belanja Ditutup Melalui SiLPA
Dengan pendapatan yang direncanakan sebesar Rp10,01 triliun dan belanja Rp10,37 triliun, Rancangan APBA 2027 menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja sekitar Rp360,36 miliar.
Untuk menutup selisih tersebut, Pemerintah Aceh merencanakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar sekitar Rp360,35 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil.
Dengan demikian, total belanja yang diajukan dalam Rancangan APBA Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp10,37 triliun.
Rincian angka pembiayaan masih perlu dicocokkan dalam pembahasan dokumen anggaran agar selisih pendapatan dan belanja dapat tertutup secara tepat.
Pemulihan Pascabencana Jadi Tema Utama Pembangunan
Pemerintah Aceh menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut menjadi dasar arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi daerah, penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam dokumen yang disampaikan, penyusunan Rancangan APBA 2027 berpedoman pada kesepakatan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selain itu, rancangan anggaran juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026.
Kebijakan belanja daerah diarahkan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029.
Sepuluh Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027
Dalam Nota Keuangan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan sepuluh prioritas pembangunan yang akan menjadi arah pelaksanaan program pada 2027.
Prioritas itu mencakup penguatan pelaksanaan syariat Islam, penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah juga menempatkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam serta maritim sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah.
Penciptaan lapangan kerja dan transformasi digital yang terintegrasi turut menjadi perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Aceh.
Prioritas lainnya meliputi peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, sains dan teknologi, penguatan tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Kesepuluh prioritas tersebut diharapkan menjadi dasar penentuan program dan kegiatan pemerintah agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pengentasan Kemiskinan dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian
Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, Pemerintah Aceh menempatkan penurunan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah.
Kedua sektor tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat perekonomian keluarga, dan memperluas kesempatan berusaha.
Selain itu, penguatan hilirisasi sumber daya alam dan sektor maritim diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada ketepatan alokasi anggaran, pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap hasil pembangunan.
Karena itu, pembahasan RAPBA 2027 menjadi kesempatan bagi Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memastikan bahwa setiap program prioritas memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang terukur.
Pemerintah Aceh dan DPRA Lanjutkan Pembahasan
Setelah penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2027, agenda dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rancangan qanun kepada pihak DPRA.
Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama melalui mekanisme yang berlaku sebelum memperoleh persetujuan dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah Aceh berharap proses pembahasan dapat berlangsung lancar sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun 2027 memiliki landasan anggaran yang jelas.
Dengan rencana belanja mencapai Rp10,37 triliun, RAPBA 2027 menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Aceh untuk mempercepat pemulihan pascabencana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan bersama DPRA diharapkan tidak hanya berfokus pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh.
