LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Polemik mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan politik dan hukum tata negara. Ketua Umum Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo atau Ustadz Sambo, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya tidak memberikan penyelesaian sebagaimana diharapkan pihak-pihak yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pencalonan Gibran.
Dalam pernyataan yang dikutip Kamis (29/10/2026), Sambo menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan MK yang disebut menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Menurut Sambo, proses hukum tersebut sebelumnya dipandang sebagai peluang untuk menguji persoalan persyaratan pencalonan Gibran, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun, hasil putusan dinilai tidak memenuhi harapan kelompok yang menginginkan persoalan tersebut berujung pada pemberhentian Gibran dari jabatannya.
Ustaz Sambo: Sudah Tinggal Gol, Malah Lempar Bola
Sambo menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menggambarkan kekecewaannya terhadap hasil proses hukum tersebut.
Ia menilai peluang untuk memperoleh putusan yang diharapkan telah terbuka, tetapi akhirnya tidak menghasilkan keputusan sebagaimana yang diinginkan.
“Tujuannya supaya dia di-impeach (dimakzulkan) atau… kita pengennya kemarin kan mereka yang melakukan itu, tapi ternyata kan mereka melempar bola lagi, padahal udah tinggal gol doang,” ujar Sambo.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap politik Partai Ummat yang mempertanyakan penyelesaian sengketa terkait persyaratan pencalonan Gibran.
Sambo berpandangan bahwa proses hukum semestinya dapat memberikan kejelasan lebih jauh terhadap persoalan yang diperdebatkan.
Meski demikian, kekecewaan terhadap putusan pengadilan merupakan penilaian politik yang perlu dibedakan dari kewenangan konstitusional lembaga peradilan.
Persoalan Dokumen Penyetaraan Pendidikan Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut adalah dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses administrasi pencalonannya.
Pihak yang mempersoalkan persyaratan tersebut mempertanyakan kelengkapan serta dasar penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan.
Dalam narasi yang berkembang, muncul klaim mengenai tidak adanya bukti dokumen fisik ijazah penyetaraan yang diperlihatkan dalam persidangan.
Namun, klaim tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan konstitusional.
Penilaian mengenai keabsahan dokumen harus merujuk pada alat bukti, ketentuan administrasi pendidikan, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.
Selain itu, tidak ditunjukkannya suatu dokumen fisik dalam persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen administrasi terkait tidak sah.
Karena itu, persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar perdebatan politik tidak mendahului kesimpulan hukum.
PSI Membela Keabsahan Proses Administrasi Gibran
Berbeda dengan pandangan Partai Ummat, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Penelitian dan Pengembangan, Dedek Prayudi, menyampaikan penilaian yang berbeda terhadap putusan MK.
Dedek menegaskan pentingnya membaca amar putusan dan pertimbangan hukum secara utuh sebelum menarik kesimpulan mengenai status persyaratan pencalonan Gibran.
Menurutnya, putusan MK tertanggal 6 Oktober 2026 yang menjadi rujukan perdebatan tersebut tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Dedek justru menyoroti pertimbangan majelis hakim mengenai proses administrasi penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
“Saya bacakan lagi, di halaman 153 di lembar putusan kemarin di alinea 3.5, di situ hakim mengatakan bahwa seluruh proses, misalnya pembuatan surat keterangan beliau, itu sudah sesuai dengan permendikbud walaupun proses tersebut dilakukan berbasis kompetensi,” ujar Dedek.
Berdasarkan pembacaannya terhadap pertimbangan tersebut, Dedek menilai penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran merupakan produk administrasi yang telah mengikuti ketentuan kementerian terkait.
Dengan demikian, PSI menolak anggapan bahwa putusan tersebut membuktikan adanya ketidakabsahan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Putusan Tidak Dapat Diterima Bukan Berarti Dalil Terbukti
Dalam hukum acara, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard memiliki konsekuensi berbeda dengan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan setelah pemeriksaan pokok perkara.
Putusan tidak dapat diterima pada umumnya berkaitan dengan persoalan formal atau syarat pemeriksaan perkara, termasuk kewenangan pengadilan dan kedudukan hukum pemohon.
Karena itu, putusan semacam ini tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap seluruh dalil pemohon.
Sebaliknya, putusan tersebut juga tidak selalu berarti bahwa semua persoalan substantif yang diperdebatkan telah diperiksa dan diputus secara menyeluruh.
Untuk menentukan makna hukum putusan MK yang dipersoalkan, diperlukan pembacaan terhadap amar serta keseluruhan pertimbangan hakim.
Pemakzulan Wakil Presiden Memiliki Mekanisme Konstitusional
Perdebatan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan konstitusional pemberhentian tersebut, termasuk peran DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam mekanisme tersebut, MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Namun, MK tidak secara langsung memberhentikan wakil presiden hanya melalui putusan atas permohonan biasa yang diajukan di luar mekanisme Pasal 7B UUD 1945.
Keputusan akhir pemberhentian berada pada MPR setelah melalui tahapan konstitusional yang ditentukan.
Dengan demikian, pernyataan mengenai adanya peluang pemakzulan harus dibedakan dari kewenangan MK dalam perkara yang sedang diperiksa.
Perbedaan Sikap Politik Berlanjut
Perbedaan pandangan antara Partai Ummat dan PSI memperlihatkan bahwa polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran masih menjadi bagian dari perdebatan politik nasional.
Partai Ummat melalui Ustaz Sambo menyampaikan kekecewaan karena putusan yang diharapkan dapat membuka jalan menuju pemakzulan tidak terwujud.
Sementara itu, PSI melalui Dedek Prayudi menekankan bahwa pertimbangan hukum MK, menurut pembacaannya, tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Kedua pandangan tersebut mencerminkan perbedaan penafsiran dan sikap politik terhadap perkara yang sama.
Di tengah perdebatan tersebut, kejelasan mengenai isi putusan, status dokumen administrasi pendidikan, serta batas kewenangan lembaga negara menjadi hal penting agar masyarakat dapat membedakan antara fakta hukum dan pendapat politik.
Polemik ini juga menunjukkan pentingnya menempatkan setiap upaya pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam mekanisme konstitusional yang telah diatur secara tegas dalam UUD 1945.
Dengan demikian, kritik terhadap putusan pengadilan tetap dapat disampaikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, tetapi kesimpulan mengenai keabsahan jabatan maupun kemungkinan pemakzulan harus didasarkan pada proses dan ketentuan hukum yang berlaku.
