LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Mantan anggota DPR RI, Rafly Kande, mengingatkan bahwa Aceh berisiko terus tertinggal dalam persaingan ekonomi kawasan apabila tidak mampu memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis di Selat Malaka. Ia menilai kekayaan sejarah dan keunggulan geografis Aceh harus diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi, bukan sekadar kebanggaan yang diperingati melalui kegiatan seremonial.
Pernyataan tersebut disampaikan Rafly dalam diskusi publik memperingati 98 Tahun Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh di Halaman Jeda, Batoh, Banda Aceh, Rabu malam (28/10/2026).
“Jika kita tidak bisa mengambil peluang ekonomi di balik posisi strategis Aceh dan Selat Malaka ini, maka Aceh hanya mewariskan seremonial yang sangat membosankan,” tegas Rafly Kande di hadapan peserta diskusi.
Menurut Rafly, posisi geografis Aceh yang berhadapan langsung dengan salah satu jalur perdagangan internasional terpenting di dunia seharusnya memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.
Ia mempertanyakan mengapa potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, padahal sejumlah kementerian dan lembaga negara memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor maritim.
“Menteri Perhubungan ngurus laut, Pelindo mengurus laut, Bea Cukai mengurus laut, Menteri KKP ngurus laut, Bakamla ngurus laut,” ujarnya.
Rafly bahkan menyebut Indonesia baru mampu mengambil manfaat sekitar 15 persen dari peluang ekonomi jalur perdagangan tersebut, sementara Aceh menurut penilaiannya belum memperoleh manfaat yang berarti.
“81 tahun maritim Indonesia hanya bisa mengambil manfaat dari jalur perdagangan tersebut hanya 15 persen saja. Sedangkan untuk Aceh nol persen,” ungkapnya.
Sepuluh Tahun di Pusat, Aceh Dituduh Lalai dan Pusat Dituduh Abai
Rafly juga menyoroti hubungan pemerintah pusat dengan Aceh yang menurutnya masih terjebak dalam persoalan saling menyalahkan.
“Sepuluh tahun saya di pusat, Aceh dituduh oleh pusat sebagai lalai dan Aceh menuduh pusat sebagai abai,” katanya.
Ia menilai hubungan tersebut membutuhkan perubahan pendekatan agar Aceh memperoleh kesempatan lebih besar dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonominya.
Menurut Rafly, kemandirian ekonomi merupakan salah satu kunci agar Aceh tidak terus bergantung pada kebijakan dan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Dengan kewenangan yang lebih jelas serta pengelolaan potensi daerah yang optimal, Aceh diharapkan mampu memperkuat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mualem Diminta Perjuangkan Kepentingan Aceh kepada Prabowo
Dalam diskusi yang sama, Rafly turut mengkritik Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terkait penampilannya dalam acara Mata Najwa.
“Tiba-tiba Mualem menangis di acara Mata Najwa. Salah Mualem menangis di situ, seharusnya Mualem menangis kepada Prabowo,” ujar Rafly.
Pernyataan tersebut menunjukkan pandangan Rafly bahwa persoalan Aceh perlu diperjuangkan melalui komunikasi politik langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, khususnya menyangkut kewenangan dan kebijakan ekonomi yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurut pandangan yang disampaikannya, hubungan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat perlu diarahkan pada langkah-langkah konkret yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Revisi UUPA Jadi Momentum Memperjuangkan Kemandirian
Kritik Rafly mengenai potensi Selat Malaka juga relevan dengan momentum revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Revisi UUPA dapat menjadi kesempatan memperkuat kewenangan Aceh dalam pengembangan ekonomi maritim, kepelabuhanan, perdagangan internasional, investasi, dan pengelolaan sumber daya daerah.
Kemandirian ekonomi menjadi penting agar Aceh tidak hanya menjadi wilayah yang dilintasi aktivitas perdagangan internasional, tetapi juga mampu memperoleh manfaat melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Posisi Aceh yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka seharusnya dapat menjadi modal strategis untuk mengembangkan pusat perdagangan, industri pengolahan, pelabuhan, dan jaringan logistik internasional.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kebijakan pembangunan yang terarah, dukungan infrastruktur, kepastian investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Dalam konteks tersebut, revisi UUPA diharapkan tidak hanya membahas persoalan politik dan pembagian kewenangan administratif, tetapi juga mampu menghadirkan landasan hukum yang mendukung penguatan ekonomi daerah.
PBN Aceh Hadirkan Ulama, Akademisi, dan Ratusan Mahasiswa
Diskusi publik tersebut diselenggarakan PBN Aceh yang diketuai Drs. Isa Alima sebagai bagian dari rangkaian peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda.
Kegiatan turut dihadiri Ustaz Masrul Aidi, Lc, MA pimpinan Dayah Babuk Maghfirah, Cot Keueung, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, serta Prof. Dr. Fuad Mardhatillah UY Tiba, MA seorang Guru Besar Filsafat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
Ratusan mahasiswa, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan juga mengikuti diskusi yang membahas sejarah, kebangsaan, serta masa depan pembangunan Aceh tersebut.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pemikiran mengenai pentingnya memanfaatkan keunggulan geografis Aceh sebagai kekuatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Peringatan Rafly mengenai warisan seremonial menjadi pesan bagi para pengambil kebijakan agar potensi ekonomi Aceh tidak berhenti sebatas wacana.
Tanpa strategi ekonomi yang konkret, pembangunan infrastruktur, penguatan kewenangan, dan pemanfaatan peluang perdagangan internasional, keunggulan geografis Aceh di Selat Malaka berisiko terus menjadi potensi yang dibicarakan, tetapi belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.
Momentum revisi UUPA diharapkan menjadi kesempatan bagi Aceh untuk memperjuangkan kemandirian ekonomi yang lebih kuat, sehingga daerah ini tidak hanya menjadi penonton di tengah lalu lintas perdagangan internasional, tetapi mampu tampil sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.
